lintaspriangan.com, BERITA DUNIA. Vietnam telah memulai babak baru dalam sejarah tata kelola pemerintahannya dengan pengesahan amandemen konstitusi yang krusial, menghapus seluruh tingkat pemerintahan distrik,. Di Indonesia, pemerintahan distrik ini setara dengan pemerintahan kota atau kabupaten. Keputusan bersejarah ini, yang disetujui oleh Majelis Nasional pada Senin (16/6), menandai upaya ambisius negara tersebut untuk merampingkan birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan mencapai penghematan anggaran yang signifikan. Kebijakan ini secara resmi akan berlaku penuh pada Juli 2025.
Sebelum reformasi ini, struktur pemerintahan Vietnam dikenal cukup berlapis, terdiri dari 63 provinsi, sekitar 700 unit administratif setingkat distrik, dan lebih dari 10.000 komune (pemerintahan tingkat desa). Melalui amandemen terbaru, pemerintah berencana menyederhanakan sistem ini secara drastis, sehingga hanya akan ada dua tingkatan utama: provinsi dan komune.
Tidak hanya itu, jumlah provinsi juga akan dikurangi secara substansial menjadi 34, dan jumlah komune akan dipangkas menjadi sekitar 3.300. Perampingan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mengurangi tumpang tindih fungsi dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
Salah satu konsekuensi paling mencolok dari kebijakan ini adalah dampak besar terhadap sektor pegawai negeri sipil (PNS). Diperkirakan sekitar 80.000 posisi PNS akan terkena dampak pemangkasan, baik melalui pemberhentian maupun penawaran pensiun dini. Angka ini mencakup puluhan ribu pegawai yang sebelumnya bekerja di tingkat distrik yang kini dihapus, serta mereka yang berada di provinsi dan komune yang mengalami restrukturisasi.
Pemerintah telah mengantisipasi dampak sosial dari keputusan ini dengan mengalokasikan anggaran lebih dari 5 miliar dolar AS untuk program pesangon dan pensiun dini. Meskipun investasi awal ini terbilang besar, proyeksi jangka panjang menunjukkan bahwa reformasi ini akan menghasilkan penghematan anggaran negara sebesar 4,5 miliar dolar AS dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penghematan ini diharapkan dapat dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas lainnya, seperti infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.
Perdana Menteri Pham Minh Chinh secara terbuka menyatakan bahwa restrukturisasi ini adalah langkah fundamental untuk membangun pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan adaptif terhadap tantangan global. Bahkan, Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra menggambarkan reformasi ini sebagai “revolusi terbesar sejak Vietnam meraih kemerdekaan pada tahun 1945.”
Tujuan utama di balik langkah ini adalah memperkuat legitimasi Partai Komunis melalui tata kelola yang lebih modern dan tangkas, yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan ekonomi yang cepat, stabil, dan berkelanjutan. Pemerintah optimistis bahwa dengan birokrasi yang lebih efisien, Vietnam dapat menarik lebih banyak investasi asing dan meningkatkan daya saing di kancah internasional.
Namun, seperti halnya setiap perubahan besar, kebijakan ini juga memicu beberapa kekhawatiran, terutama mengenai potensi kekacauan administratif dalam jangka pendek. Proses transisi dari struktur lama ke baru yang begitu masif berpotensi menimbulkan kendala operasional dan penyesuaian. Meskipun demikian, pemerintah Vietnam telah menegaskan komitmennya untuk mengelola transisi ini dengan hati-hati, memastikan bahwa tidak akan ada gangguan signifikan terhadap pelayanan publik dasar yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah juga berupaya meyakinkan investor dan pelaku usaha bahwa reformasi ini tidak akan berdampak negatif pada iklim investasi atau kegiatan bisnis di negara tersebut.
Dengan pengumuman kepemimpinan baru untuk 34 provinsi dan kota yang dijadwalkan pada 30 Juni 2025, Vietnam tengah mempersiapkan diri untuk sepenuhnya mengimplementasikan struktur pemerintahan barunya. Langkah drastis ini menjadi sorotan global, menunjukkan keberanian Vietnam dalam menghadapi tantangan birokrasi dan menjadi potensi model bagi negara-negara lain yang berupaya meningkatkan efisiensi pemerintahan. (Lintas Priangan/AA)
