lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Kontras yang mencolok terpampang di perbatasan dua daerah di Priangan Timur. Kabupaten Ciamis, yang awal bulan lalu dinobatkan sebagai “The 6th ASEAN Environmentally Sustainable Cities (ESC) Award and 5th Certificates of Recognition (CoR)” kategori kota kecil terbersih (Clean Land). Penghargaan bergengsitingkat Asia Tenggara itu diumumkan dalam forum 18th ASEAN Ministerial Meeting on The Environment (AMME) di Langkawi, Malaysia pada 2-3 September 2025. Sementara daerah tetangganya, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis, yakni Kota Tasikmalaya justru mempertontonkan wajah yang sebaliknya: sampah yang menumpuk, bau menyengat, dan tata kelola yang gagap.
Ciamis berhasil menjaga konsistensi penanganan sampah melalui sistem bank sampah, pengelolaan berbasis masyarakat, hingga regulasi yang didukung penuh oleh pemerintah daerah. Tak heran, penghargaan prestisius ASEAN ESC Award itu menjadi bukti pengakuan regional atas kerja keras yang konsisten.
Berbeda jauh dengan tetangganya, Kota Tasikmalaya yang menyandang status sebagai pusat Priangan Timur ini justru gagal menjadikan sampah sebagai prioritas. Berulang kali persoalan sampah menjadi keluhan masyarakat, mulai dari TPS liar yang tak kunjung ditertibkan, armada pengangkut yang tak memadai, hingga lokasi TPA yang kerap menimbulkan polemik.
Pantauan wartawan pada Minggu (07/09/2029) di kawasan Jalan Mancogeh menuju Perum Cisalak memperlihatkan kenyataan pahit: tumpukan sampah menyesaki pinggir jalan, dibiarkan begitu saja hingga mengganggu pejalan kaki dan pengguna jalan. Ironisnya, menurut seorang warga Cisalak yang enggan disebut namanya, banyak pejabat Kota Tasikmalaya yang kerap berlari pagi , melintasi Perum Cisalak, seolah tak menyadari atau pura-pura tidak melihat problem yang menggunung di hadapannya.
“Pak Wali Viman pun saya pernah lihat lewat ke Cisalak, lari pagi,” terang warga tersebut.
Kondisi ini kian menohok ketika mengingat reputasi Tasikmalaya sebagai pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan di Priangan Timur. Alih-alih menjadi teladan bagi daerah sekitar, kota ini justru memperlihatkan wajah muram, gagal mengurus masalah paling mendasar, yakni kebersihan lingkungan.
Lebih jauh, publik pun mempertanyakan prioritas pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Di tengah sampah yang tak kunjung terurus, pemerintah kota justru bersikeras melanjutkan pembangunan rumah dinas wali kota yang menelan anggaran miliaran rupiah. Hal ini diperparah dengan kualitas perencanaan pembangunan yang masih sangat memancing ruang perdebatan. Bagaimana tidak, ketika sampah menggunung, konsumsi belanja kertas di Bappelitbangda justru menunjukkan angka tidak logis. Realitas ini semakin menguatkan kesan, perencanaan kota ini belum berpihak pada kepentingan publik.
Jika bertahun-tahun persoalan sampah tidak kunjung menjadi prioritas, pertanyaan besar pun muncul: untuk siapa sebenarnya perencanaan pembangunan kota ini dijalankan, untuk kepentingan masyarakat luas, atau sekadar demi kenyamanan pejabatnya? (Lintas Priangan/AA)
