lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Harapan baru kini menempel pada skema Manajemen Talenta Kota Tasikmalaya. Pemerintah kota mengusungnya sebagai strategi menata sumber daya manusia agar lebih terarah dan berdaya saing. Namun, pertanyaan besar muncul: apakah langkah ini benar-benar akan membuka pintu perbaikan, atau justru menambah deretan kegagalan?
Pandangan kritis itu datang dari Diki Samani, pemerhati masalah sosial dan pemerintahan, saat berbincang dengan redaksi pada Selasa (23/09/2025). Diki menegaskan, sehebat apa pun sistem, ia tetap rapuh tanpa integritas pemimpin dan pelaksananya.
“Saya tidak terlalu peduli seperti apa teknis manajemen talenta. Karena mau secanggih apa pun sistemnya, kalau integritas nol, orang tetap bisa mengakalinya. Mereka akan selalu mencari celah kompromi,” ujar Diki.
Sistem Bagus Sering Disalahgunakan
Diki mengingatkan bahwa sejumlah sistem yang lahir dengan niat baik justru melahirkan praktik buruk di lapangan. Lelang proyek, misalnya, hadir dengan tujuan transparansi, tetapi praktik kongkalikong tetap merajalela. Skema pokok pikiran (pokir) DPRD juga pernah membawa harapan mulia, agar wakil rakyat punya kuasa memperjuangkan aspirasi warga yang diwakilinya, tetapi banyak oknum menjadikannya ajang bancakan anggaran.
Ia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicetuskan Presiden Prabowo. Niat awal program ini sederhana: memastikan anak sekolah mendapat asupan sehat. Namun, di lapangan, proyek tersebut berubah menjadi ajang rebutan, termasuk wakil rakyat yang tak pernah ketinggalan. Dapur pengelolaannya sering jatuh ke tangan yang tidak profesional. Akibatnya, muncul kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
“Semua contoh itu menunjukkan bahwa sistem bagus sekalipun bisa berubah jadi alat bancakan kalau mental pejabatnya korup,” tegas Diki. Ia khawatir Manajemen Talenta Kota Tasikmalaya akan menempuh nasib yang sama.
Masalah Mendasar Belum Terselesaikan
Diki menilai pemimpin Kota Tasikmalaya perlu melihat kenyataan yang lebih mendasar. Sampah masih menumpuk di banyak titik, sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir semakin menimbulkan ancaman serius. Warga sekitar mulai mengeluh soal pencemaran air tanah, dan sejumlah pemerhati lingkungan juga sudah memperingatkan soal risiko kesehatan.
RSUD dr. Soekardjo yang berdiri sejak lebih dari seratus tahun lalu kini juga menghadapi ancaman kebangkrutan. Beban utang operasional semakin menumpuk, dan kondisi itu mengganggu mutu layanan kepada pasien.
“Sekeren apa pun penampilan pemimpin dan pejabat hari ini, mereka harus jujur mengakui: rapor kinerja mereka banyak catatan kegagalan. Ingat itu, biar punya empati yang kuat dan tidak arogan,” kata Diki.
Ia pun mengakhiri dengan pesan menohok: “Manajemen Talenta Kota Tasikmalaya bisa menjadi pintu perbaikan, tapi juga bisa menambah kegagalan selanjutnya. Semua kembali pada hati nurani pemimpin dan pejabatnya.” (AA)
