lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Krisis air bersih di Kabupaten Tasikmalaya meluas seiring banyaknya sumur warga yang mengering selama musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat 16.869 jiwa di delapan kecamatan telah membutuhkan pasokan air bersih hingga Senin, 20 Juli 2026.
Jumlah penerima bantuan mencapai lebih dari 3.100 kepala keluarga. Penulisan angka tersebut digunakan karena terdapat perbedaan data dalam publikasi hasil keterangan BPBD: sebanyak 3.115 KK disebut pada ringkasan laporan, sedangkan 3.155 KK tercantum dalam kutipan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya Roni AKS.
BPBD Memasok Air Bersih ke Delapan Kecamatan
Roni mengatakan musim kemarau yang berlangsung selama lebih dari tiga bulan menyebabkan sumur warga di sejumlah pelosok mengering. Bahkan, sumur dengan kedalaman sekitar 20 hingga 25 meter tidak lagi mampu menyediakan air untuk kebutuhan sehari-hari.
Air bersih yang didistribusikan BPBD diprioritaskan untuk memasak, minum, mencuci peralatan makan, dan kebutuhan pokok lainnya. Penyaluran dilakukan bersama Perumda Air Minum Tirta Sukapura dengan menyasar daerah yang mengajukan permintaan dan dinilai paling membutuhkan bantuan.
“Petugas memasok air ke delapan kecamatan yang paling membutuhkan, dibantu Perumda Tirta Sukapura Tasikmalaya,” kata Roni, sebagaimana diberitakan Media Indonesia, Senin, 20 Juli 2026.
Wilayah yang telah memperoleh pasokan air antara lain Desa Cijulang di Kecamatan Cineam, Desa Kertanegla dan Desa Pedangkamulyan di Kecamatan Bojonggambir, Desa Puteran di Kecamatan Pageurageung, Desa Kujang di Kecamatan Karangnunggal, serta Desa Kalapagenep di Kecamatan Cikalong.
Krisis air bersih sebelumnya terdeteksi di Desa Pedangkamulyan pada awal Juli 2026. Berdasarkan laporan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kekeringan di desa tersebut telah berdampak terhadap 850 KK. BPBD mulai mendistribusikan air pada 1 Juli 2026.
Pada 16 Juli 2026, BPBD juga memasok 8.000 liter air untuk 430 KK atau 1.415 jiwa di Kampung Sukajaya dan Kampung Sirnagalih, Desa Kalapagenep, Kecamatan Cikalong. Dua armada tangki dikerahkan untuk menjangkau warga yang mengantre menggunakan ember, jeriken, galon, dan tempat penampungan lainnya.
BPBD: Krisis Tidak Hanya Dipicu Musim Kemarau
BPBD Kabupaten Tasikmalaya menilai krisis air bersih tidak semata-mata dipicu oleh berkurangnya hujan selama musim kemarau. Roni menyebut kerusakan lingkungan dan perubahan fungsi kawasan resapan turut memperburuk kemampuan tanah menyimpan air.
BPBD juga menyoroti pencemaran sumber air baku, perubahan iklim, serta belum tersedianya program penyediaan air seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) maupun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sejumlah wilayah.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian BPBD berdasarkan kondisi lapangan. Publikasi yang tersedia belum menyertakan kajian teknis terperinci untuk mengukur besarnya pengaruh setiap faktor terhadap kekeringan di masing-masing kecamatan.
Dampak musim kemarau juga mulai menjalar ke sektor pertanian. BPBD mencatat sekitar 1.376 hektare lahan mengalami gagal tanam maupun gagal panen dalam kategori ringan dan sedang. Lahan tersebut tersebar antara lain di Kecamatan Cikalong, Salawu, Sukaraja, Manonjaya, Jamanis, dan Cipatujah.
Kondisi itu memperlihatkan bahwa kekeringan tidak hanya menyentuh kebutuhan rumah tangga. Jika berlangsung lebih lama, berkurangnya ketersediaan air berpotensi memengaruhi produksi pangan dan penghidupan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian.
Kabupaten Tasikmalaya Berstatus Siaga Darurat
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan sejak 1 Juli hingga 30 September 2026.
Status tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 3002.2.1/KEP.421-BPBD/2026. Penetapan status menjadi dasar mobilisasi sumber daya, koordinasi lintas instansi, pemetaan daerah rawan, dan pendistribusian bantuan air bersih.
BPBD bersama pemerintah kecamatan masih memantau perkembangan di 39 kecamatan. Pemantauan diperlukan karena permintaan pasokan air dapat bertambah apabila kemarau berlanjut dan debit sumber air terus menurun.
Masyarakat diminta menghemat penggunaan air dan mengutamakan ketersediaannya untuk kebutuhan pokok serta sanitasi. Wilayah yang mulai kesulitan memperoleh air juga diminta segera menyampaikan laporan kepada pemerintah desa, kecamatan, atau BPBD agar dapat dilakukan asesmen.
Laman resmi BPBD Kabupaten Tasikmalaya mencantumkan nomor layanan 0821-2059-4513. Laporan masyarakat tetap perlu dilengkapi dengan lokasi, jumlah warga terdampak, kondisi sumber air, dan kebutuhan penampungan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan tepat sasaran. (NS/AS)
