lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya pada Rabu, 19 Februari 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dianggap merugikan sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“Semua kampus turun. Umtaz, STAI Idrisiyah, UPI, UNIC Cipasung, pokoknya semuanya,” terang Putri Apriliani, salah seorang peserta aksi dari STIKes Respati Tasikmalaya kepada reporter Lintas Priangan.
Jalannya Aksi
Sejak siang hari, massa aksi mulai berkumpul di Jalan RE Martadinata, tepatnya di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Situasi sempat kondusif meskipun hujan deras mengguyur area tersebut.
Kericuhan mulai terjadi ketika mahasiswa mencoba merangsek masuk ke dalam gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Upaya ini dihalangi oleh aparat kepolisian yang berjaga dengan menggunakan mobil water cannon. Pihak kepolisian menyemprotkan air ke arah massa untuk membubarkan kerumunan.
Tidak terima dengan tindakan tersebut, massa aksi mulai melemparkan batu, bambu, dan benda keras lainnya ke arah petugas dan kendaraan polisi. Situasi semakin memanas ketika pagar gedung DPRD dirusak oleh massa yang mencoba masuk. Beberapa fasilitas gedung mengalami kerusakan akibat bentrokan ini.
Korban dan Kerusakan
Akibat kericuhan ini, sejumlah mahasiswa dan petugas keamanan mengalami luka-luka. Beberapa di antaranya terkena lemparan batu dan benda keras lainnya. Selain itu, fasilitas gedung DPRD seperti pagar dan pos keamanan mengalami kerusakan cukup parah.
Upaya Mediasi
Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh Faruk Rozi, turun langsung ke lokasi untuk meredakan situasi. Beliau mengajak perwakilan mahasiswa untuk berdialog guna mencari solusi atas permasalahan yang ada. Setelah melalui negosiasi, disepakati bahwa perwakilan mahasiswa diperbolehkan masuk ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai.
Tuntutan Mahasiswa
Dalam pertemuan dengan anggota DPRD, perwakilan mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan utama, antara lain:
- Pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025: Mahasiswa menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini berdampak negatif terhadap sektor pendidikan, termasuk pemotongan beasiswa dan fasilitas pendidikan.
- Transparansi Anggaran: Mereka menuntut pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran negara dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Mahasiswa meminta pemerintah untuk fokus pada program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Reaksi Pemerintah Daerah
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak DPRD Kota Tasikmalaya berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. Mereka juga berkomitmen untuk mengawal proses ini agar mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait.
Aksi unjuk rasa “Indonesia Gelap” di Tasikmalaya mencerminkan kekecewaan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat. Kericuhan yang terjadi menjadi pelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya komunikasi dan dialog dalam menyelesaikan permasalahan. Diharapkan, aspirasi yang disampaikan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan ke depan. (Lintas Priangan)