lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Audiensi antara warga Panglayungan, Kecamatan Cipedes, dengan DPRD dan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pada Selasa, 16 September 2025, berakhir ricuh. Forum yang semula tenang berubah panas ketika Kadinsos Kota Tasikmalaya, Budy Rachman, tidak bisa menahan emosi hingga meninggikan suara di depan warga.
Ketegangan bermula dari tuntutan warga soal pencabutan bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak adil. Sejumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Panglayungan dicoret dari daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena disebut terindikasi bermain judi online (judol). Tuduhan ini dipandang janggal, sebab penerima yang terhapus justru berasal dari keluarga miskin yang dianggap tidak mungkin terlibat.
Contoh yang paling mencuat adalah seorang guru madrasah dengan penghasilan Rp100 ribu per bulan serta seorang lansia berusia 65 tahun. Keduanya kehilangan hak bantuan setelah disebut terindikasi judol.
“Rasionalisasinya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang guru dengan gaji minim atau warga jompo bisa main judi online? Kalau memang ada bukti, tunjukkan secara transparan. Jangan sampai warga miskin kehilangan haknya,” tegas Azian Fahminudin alias Ozos, tokoh warga Panglayungan.
Pernyataan itu memicu reaksi emosional dari Kadinsos Kota Tasikmalaya, Budy Rachman. Suaranya meninggi dan terekam kamera peserta audiensi. Rekaman tersebut kemudian beredar luas di media sosial, menimbulkan gelombang kritik dan membuat nama Kadinsos viral di jagat maya. Banyak warganet menilai pejabat publik seharusnya bisa menahan diri dan tidak terpancing emosi ketika menghadapi keluhan rakyat kecil.
Usai forum, Budy memberikan klarifikasi. Ia mengaku tersulut karena Ozos lebih dulu meninggikan suara. Namun ia tetap menegaskan bahwa Dinas Sosial tidak menentukan data penerima bansos.
“Saudara Ozos tadi meninggikan suara, otomatis saya ikut terpancing. Padahal sudah saya jelaskan, Dinsos tidak menentukan data. Semua data penerima bansos berasal dari pusat. Kami sudah melayangkan surat ke Pusdatin Kemensos dan BNI pusat untuk memastikan jawaban,” kata Kadinsos Kota Tasikmalaya.
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, yang hadir dalam audiensi, ikut menanggapi. Ia menekankan pentingnya sikap santun pejabat di depan masyarakat. “Apapun situasinya, cara berbicara harus tetap dijaga. Dengan bahasa yang baik, masyarakat pun merasa dihargai,” ujarnya.
Audiensi ini juga dihadiri puluhan warga, DPRD, Badan Pusat Statistik (BPS), dan BNI Cabang Tasikmalaya. Mereka sepakat bahwa transparansi data penerima bansos harus diprioritaskan, khususnya bagi warga kategori desil 1–5 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sebagai catatan, kategori desil 1–5 adalah kelompok termiskin yang seharusnya otomatis berhak menerima PKH maupun BPNT. Namun di lapangan, banyak warga miskin yang justru tidak masuk daftar penerima, memicu sorotan publik terhadap kinerja Kadinsos Kota Tasikmalaya dalam memastikan distribusi bansos tepat sasaran. (Lintas Priangan/AA)
