lintaspriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Sebuah sirene dapat diuji. Peta evakuasi dapat dipasang. Sertifikat internasional dapat diberikan. Namun ketika laut benar-benar bergerak, keselamatan warga Pangandaran ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih sulit diukur: seberapa cepat manusia memahami ancaman, mengambil keputusan, lalu berlari ke tempat yang benar.
Di titik itulah predikat Pangandaran Tsunami Ready harus dibaca secara jernih. Pengakuan tersebut merupakan pencapaian penting, tetapi bukan jaminan bahwa seluruh warga dan wisatawan otomatis selamat saat tsunami datang.
UNESCO bahkan menegaskan bahwa pengakuan Tsunami Ready tidak berarti sebuah komunitas telah kebal terhadap tsunami. Pengakuan itu diberikan karena masyarakat telah memenuhi serangkaian indikator kesiapsiagaan—bukan karena risiko bencananya telah hilang.
Bagi Pangandaran, perbedaannya sangat penting. Sebab daerah ini bukan sekadar kawasan permukiman pesisir. Pangandaran adalah ruang hidup, pusat ekonomi wisata, sekaligus tempat ribuan orang dari luar daerah datang silih berganti tanpa selalu memahami ke mana harus menyelamatkan diri.
Pangandaran Tsunami Ready sebenarnya untuk wilayah mana?
Hal pertama yang perlu diluruskan, predikat tersebut secara formal diberikan kepada Desa Pangandaran, bukan otomatis kepada seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran.
Laman resmi UNESCO-IOC menyebut Pangandaran memperoleh pengakuan Tsunami Ready pada 2022. Masyarakat Desa Pangandaran dinilai telah bekerja memenuhi 12 indikator komunitas siap tsunami, dengan pendampingan Institut Teknologi Bandung, BMKG dan BPBD Kabupaten Pangandaran.
Indikator tersebut mencakup pemetaan bahaya, perkiraan jumlah penduduk berisiko, peta evakuasi, pemasangan rambu, kegiatan edukasi, latihan tsunami, rencana operasi darurat hingga sistem penerimaan dan penyebaran peringatan selama 24 jam.
Artinya, istilah Pangandaran Tsunami Ready tidak boleh digeneralisasi seolah seluruh pantai di Kabupaten Pangandaran telah memiliki tingkat kesiapan yang sama.
Desa Pangandaran, Pananjung, Wonoharjo, Cikembulan, Batukaras, Madasari dan kawasan pesisir lainnya mempunyai karakter ancaman, kepadatan bangunan, akses jalan serta kapasitas evakuasi yang berbeda. Pengakuan pada satu komunitas tidak otomatis berlaku sebagai stempel keselamatan bagi seluruh kabupaten.
UNESCO-IOC mencatat pengakuan tersebut secara khusus atas nama Pangandaran Village.
Siapa yang memulai Pangandaran menuju Tsunami Ready?
Tidak ditemukan bukti publik yang cukup untuk menunjuk satu orang sebagai pencetus tunggal Pangandaran Tsunami Ready.
Kesiapsiagaan masyarakat telah tumbuh sejak tsunami 17 Juli 2006, melalui kerja pemerintah desa, BPBD, kelompok masyarakat, relawan, SAR, Balawista, Linmas dan Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat atau FKDM.
Namun, figur yang dapat disebut sebagai salah satu motor akademik awal proses menuju pengakuan UNESCO adalah Dr.rer.nat. Wiwin Windupranata dari Kelompok Keilmuan Hidrografi ITB.
Tim pengabdian masyarakat ITB yang dipimpinnya melakukan survei di Pangandaran sejak November 2020, dilanjutkan pada Maret 2021. Tim tersebut mendampingi desa dalam memetakan kesiapan berdasarkan 12 indikator Tsunami Ready UNESCO-IOC.
Prosesnya bukan menciptakan kesiapsiagaan dari nol, melainkan mempertemukan pengetahuan lokal, pengalaman masyarakat, kapasitas pemerintah dan relawan dengan standar internasional yang terukur.
Karena itu, penyebutan yang paling tepat untuk Wiwin Windupranata adalah penggagas akademik, ketua tim pendamping dan salah satu penggerak awal proses Desa Pangandaran menuju Tsunami Ready—bukan pencetus tunggal seluruh kesiapsiagaan tsunami di Pangandaran.
ITB mencatat pendampingan tersebut dilakukan oleh Tim KK Hidrografi yang dipimpin Wiwin Windupranata.
Di balik 12 indikator yang dinyatakan terpenuhi
Dokumen aplikasi dan verifikasi Pangandaran menunjukkan seluruh 12 indikator dinyatakan terpenuhi. Tetapi di dalam dokumen yang sama, tim verifikasi juga mencantumkan sejumlah rekomendasi perbaikan.
Inilah bagian yang jarang muncul ketika predikat Pangandaran Tsunami Ready dibicarakan.
Data April 2022 dalam dokumen tersebut mencatat penduduk Desa Pangandaran sebanyak 11.057 orang. Jumlah yang diperkirakan harus dievakuasi terdiri atas 11.057 penduduk dan sekitar 6.989 pengunjung.
Dengan demikian, dalam kondisi tertentu, terdapat sekitar 18.046 orang yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan evakuasi.
Angka itu bukan jumlah pengunjung tertinggi yang pasti terjadi setiap hari. Namun, data tersebut memperlihatkan satu persoalan mendasar: sistem evakuasi Pangandaran tidak cukup dirancang hanya berdasarkan penduduk tetap.
Wisatawan juga harus dianggap sebagai bagian dari populasi berisiko.
Tim verifikasi merekomendasikan agar pemerintah desa memiliki data jumlah wisatawan tertinggi dalam satu hari serta membangun mekanisme pengumpulan data harian bersama hotel dan instansi pariwisata. Informasi itu diperlukan agar kapasitas tempat evakuasi tidak dihitung berdasarkan perkiraan yang telah tertinggal.
Rekomendasi lainnya meliputi:
- penggunaan satu peta bahaya terbaru;
- pembaruan data warga rentan;
- pemeliharaan tempat evakuasi sementara;
- penambahan rambu di persimpangan dan kawasan wisata;
- penguatan koordinasi dengan hotel, restoran serta pelaku wisata;
- edukasi khusus bagi wisatawan;
- pelaksanaan simulasi yang melibatkan hotel dan pengunjung;
- penyempurnaan rencana operasi darurat;
- penyusunan prosedur evakuasi mandiri;
- kejelasan alur informasi dari BMKG, FKDM hingga masyarakat.
Seluruh rekomendasi itu menunjukkan satu hal: status siap bukan garis akhir. Justru setelah pengakuan diberikan, pekerjaan yang lebih berat dimulai—memastikan seluruh perangkat tetap hidup, dipahami dan diuji.
Dokumen aplikasi Pangandaran memuat hasil verifikasi sekaligus rekomendasi perbaikan tersebut.
Ancaman paling berbahaya bisa datang dengan guncangan lemah
Tsunami Pangandaran 2006 meninggalkan pelajaran yang tidak boleh menguap bersama pergantian generasi.
Gempa saat itu tidak dirasakan sangat kuat oleh sebagian masyarakat. Kondisi tersebut membuat banyak orang tidak segera menyadari bahwa gelombang mematikan sedang bergerak menuju pantai.
Pada peringatan 20 tahun Tsunami Pangandaran, 16 Juli 2026, BMKG kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh hanya bergantung pada peringatan resmi. Gempa tsunami dapat terasa lemah, tetapi berlangsung cukup lama.
Ini berarti sirene bukan satu-satunya aba-aba untuk menyelamatkan diri.
Jika berada di pesisir dan merasakan gempa kuat, gempa berlangsung lama, atau ayunan terasa lemah tetapi panjang, keputusan paling aman adalah segera melakukan evakuasi mandiri. Jangan menunggu air laut surut, jangan mendekati pantai untuk melihat keadaan dan jangan menunda karena belum menerima pesan di telepon.
InaTEWS saat ini mampu menyebarkan informasi gempa dan peringatan tsunami sekitar tiga menit setelah kejadian. Namun tiga menit pertama tetap menjadi ruang yang sangat menentukan.
Teknologi dapat mengirimkan peringatan. Hanya manusia yang dapat memutuskan untuk bergerak.
Ketika ribuan orang bergerak pada waktu bersamaan
Penelitian berbasis pemodelan agen terhadap evakuasi tsunami di Desa Pangandaran memberi gambaran yang patut diperhatikan.
Simulasi tersebut menggunakan populasi 11.274 orang, sembilan tempat evakuasi sementara dan 150 kali pengulangan untuk menguji pergerakan masyarakat.
Hasil rata-ratanya memperkirakan 24,58 persen atau 2.771 orang menjadi korban dalam skenario simulasi, sementara 8.503 orang berhasil selamat.
Angka itu bukan ramalan jumlah korban apabila tsunami terjadi. Hasil tersebut sepenuhnya bergantung pada asumsi skenario, distribusi penduduk, waktu persiapan, moda transportasi, kapasitas tempat evakuasi dan kedalaman genangan yang digunakan peneliti.
Namun, temuan itu memperlihatkan potensi masalah nyata.
Kemacetan paling berat dalam simulasi terjadi di sekitar persimpangan Jalan Parapat dan Jalan Kidang Pananjung. Penggunaan sepeda motor dan mobil secara bersamaan justru dapat memperlambat evakuasi.
Dua tempat evakuasi juga mengalami kelebihan permintaan. Masjid Agung Pangandaran dalam simulasi menerima hampir tiga kali kapasitas rancangannya, sedangkan salah satu hotel tempat evakuasi mengalami sedikit kelebihan kapasitas. Pada saat yang sama, tujuh tempat evakuasi lain berada di bawah kapasitas.
Masalahnya bukan semata-mata kekurangan bangunan. Persoalannya juga menyangkut distribusi manusia.
Jika hampir semua orang memilih tempat yang paling dikenal, sementara lokasi lain tidak dipahami atau tidak dipercaya, sebuah fasilitas yang seharusnya menyelamatkan justru dapat menjadi titik kemacetan.
Waktu 40 menit tidak berarti masyarakat boleh menunggu
Penelitian lain yang diterbitkan pada 2025 memodelkan skenario gempa megathrust Mw 8,7 di selatan Jawa Barat. Dalam skenario tersebut, gelombang maksimum mencapai 18,59 meter dan tiba di pesisir dalam waktu sekitar 40–45 menit.
Sekali lagi, angka itu merupakan hasil pemodelan skenario, bukan kepastian bahwa gelombang berikutnya akan memiliki tinggi dan waktu tiba yang sama.
Justru ketidakpastian itulah yang harus menjadi dasar kewaspadaan.
Waktu 40 menit terdengar panjang ketika dibaca di atas kertas. Namun waktu tersebut akan berkurang untuk memahami situasi, mencari anggota keluarga, keluar dari bangunan, menentukan jalur, menghadapi kemacetan dan menaiki tempat evakuasi.
Dalam keadaan panik, sepuluh menit dapat hilang tanpa terasa.
Karena itu, waktu kedatangan gelombang tidak boleh diterjemahkan sebagai waktu untuk menunggu informasi tambahan. Ia harus dipahami sebagai batas yang terus menyusut sejak gempa terjadi.
Ujian terberat ada pada musim liburan
Kerentanan Pangandaran meningkat ketika kawasan wisata dipadati pengunjung.
Data Pemerintah Kabupaten Pangandaran mencatat 264.538 wisatawan mendatangi berbagai destinasi di Kabupaten Pangandaran selama periode 22 Desember 2025 sampai 2 Januari 2026.
Angka itu merupakan akumulasi kunjungan ke berbagai destinasi di tingkat kabupaten, sehingga tidak dapat langsung dibandingkan dengan jumlah pengunjung dalam dokumen Desa Pangandaran. Meski demikian, data tersebut menunjukkan besarnya pergerakan manusia ketika musim liburan tiba.
Ribuan wisatawan datang tanpa mengikuti simulasi rutin. Sebagian tidak mengenal jalan lokal, tidak mengetahui bangunan evakuasi dan mungkin menganggap sirene sebagai bunyi uji coba.
Karena itu, kesiapsiagaan wisata tidak cukup ditaruh di kantor desa atau ruang komando. Informasi harus hadir sejak wisatawan masuk: di gerbang tiket, hotel, restoran, kawasan parkir, penyewaan kendaraan, objek wisata dan ruang publik.
Peta evakuasi juga harus sederhana. Dalam kondisi darurat, orang tidak punya waktu membaca penjelasan panjang. Mereka hanya perlu segera mengetahui tiga hal: sedang berada di zona apa, harus bergerak ke arah mana dan tempat aman terdekat berada di mana.
Data kunjungan wisata tersebut dipublikasikan Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada Januari 2026.
Sirene diuji, shelter ditinjau—lalu apa?
Upaya menjaga kesiapsiagaan masih berlangsung. BPBD Kabupaten Pangandaran melakukan pengujian rutin sistem peringatan dini tsunami pada 26 Mei 2026.
Pada 15 Juni 2026, Bupati Pangandaran bersama BNPB juga meninjau Early Warning System dan shelter tsunami. Sementara pada Juli 2026, muncul inisiasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Pangandaran.
Langkah-langkah tersebut penting. Tetapi kualitas kesiapsiagaan tidak cukup dinilai dari banyaknya kunjungan, rapat atau dokumentasi kegiatan.
Publik perlu mengetahui hasil akhirnya:
Apakah seluruh sirene terdengar sampai kawasan terluar? Apakah ada sistem cadangan ketika listrik dan jaringan komunikasi mati? Apakah bangunan evakuasi dapat diakses selama 24 jam? Apakah kapasitasnya sebanding dengan kepadatan musim liburan? Apakah hotel mempunyai petugas dan prosedur evakuasi? Apakah rambu tetap terlihat pada malam hari? Apakah warga di setiap RW mengetahui tujuan evakuasinya?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membedakan kesiapsiagaan administratif dengan kesiapsiagaan yang benar-benar bekerja.
Tahun 2026 menjadi momentum evaluasi
Pedoman UNESCO menyatakan pengakuan Tsunami Ready dapat diperbarui setiap empat tahun. Pangandaran menerima pengakuan pada 2022.
Karena itu, memasuki 2026, status pembaruan pengakuan Pangandaran Tsunami Ready layak dikonfirmasi secara terbuka kepada pemerintah desa, BPBD, BMKG maupun UNESCO-IOC.
Belum ditemukannya dokumen pembaruan pada laman publik tidak otomatis berarti pengakuan Pangandaran telah berakhir. Namun masyarakat berhak mengetahui apakah evaluasi ulang telah dilakukan, sedang diproses, atau masih memerlukan pemenuhan lanjutan.
Transparansi tersebut bukan untuk merendahkan pencapaian. Justru pembaruan akan membuktikan bahwa peta, data penduduk, rambu, tempat evakuasi, sistem peringatan, latihan dan rencana darurat masih sesuai dengan kondisi terbaru.
Pengakuan harus berubah menjadi refleks keselamatan
Pangandaran Tsunami Ready adalah pengakuan atas kerja panjang masyarakat, relawan, pemerintah, akademisi dan lembaga kebencanaan. Predikat itu layak dihargai.
Namun penghargaan terbaik bukan dengan menjadikannya slogan.
Penghargaan terbaik adalah memastikan seorang pedagang pantai mengetahui tempat evakuasinya. Seorang resepsionis hotel mampu memandu tamu. Anak sekolah berani mengingatkan orang tuanya. Wisatawan dapat memahami rambu tanpa harus bertanya. Sirene terdengar, tangga shelter terbuka dan jalur evakuasi tidak berubah menjadi lautan kendaraan.
Tsunami Ready bukan keadaan yang selesai ketika sertifikat diterima. Ia merupakan kebiasaan yang harus terus dilatih.
Sebab ketika gempa berhenti dan laut mulai berubah, tidak ada pengakuan yang dapat berlari menggantikan manusia.
Yang menyelamatkan adalah pengetahuan, jalur yang berfungsi dan keputusan untuk bergerak—secepat mungkin. (NS/AS)
