lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Jumlah wisatawan Pangandaran melonjak selama libur sekolah pertengahan 2026. Ratusan ribu orang mengalir menuju pantai, menyewa kamar, memenuhi rumah makan, bermain air, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
Itu kabar baik. Namun, setelah kendaraan meninggalkan kawasan wisata dan pantai kembali lengang, ada pertanyaan yang tidak boleh ikut pulang: seberapa banyak wisatawan yang sebenarnya mampu ditanggung Pangandaran secara aman dan berkelanjutan?
Pertanyaan itu menjadi penting karena keberhasilan pariwisata tidak cukup diukur dari ramainya pintu masuk atau besarnya retribusi. Ada sampah yang harus diangkut, air bersih yang harus tersedia, kendaraan yang perlu ditampung, toilet yang harus berfungsi, dan ribuan pengunjung yang keselamatannya wajib dijaga.
Lebih dari 55 Ribu Wisatawan dalam Sehari
Berdasarkan data retribusi yang disampaikan pejabat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, kunjungan ke enam destinasi wisata selama 25 Juni–12 Juli 2026 mencapai sekitar 425.380 orang.
Pantai Pangandaran menjadi tujuan utama dengan 253.057 kunjungan. Posisi berikutnya ditempati Batukaras sebanyak 79.244 orang, Karapyak 26.852 orang, Batu Hiu 25.891 orang, Green Canyon 22.216 orang, dan Madasari 18.120 orang.
Puncak kunjungan terjadi pada Sabtu, 4 Juli 2026. Dalam satu hari, jumlah wisatawan tercatat menembus sekitar 55 ribu orang. Sehari setelahnya, sekitar 45 ribu pengunjung masih memadati berbagai objek wisata.
Angka tersebut memperlihatkan besarnya daya tarik Pangandaran. Namun, ada perbedaan data yang perlu dijernihkan. Publikasi lain menyebut jumlah kunjungan selama libur sekolah sekitar 417.300 orang, bukan 425.380 orang.
Perbedaan sekitar delapan ribu pengunjung tentu tidak kecil. Pemerintah daerah perlu membuka rekap final per hari dan per destinasi, termasuk metode penghitungannya. Apakah berdasarkan jumlah tiket, transaksi, kendaraan, atau orang yang benar-benar memasuki kawasan?
Keterbukaan itu penting. Data kunjungan bukan hanya bahan perayaan, melainkan dasar menentukan jumlah petugas, armada sampah, fasilitas sanitasi, rekayasa lalu lintas, dan kebutuhan pelayanan wisata.
Ramai Belum Tentu Melebihi Kapasitas
Jumlah kumulatif 425 ribu wisatawan tidak serta-merta membuktikan Pangandaran telah melampaui daya dukung. Angka tersebut merupakan akumulasi selama sekitar 18 hari dan tersebar di enam destinasi.
Untuk mengetahui apakah suatu kawasan sudah terlalu penuh, pemerintah harus menghitung jumlah pengunjung yang berada pada tempat dan waktu yang sama. Perhitungannya juga perlu memperhatikan luas pantai yang dapat digunakan, lama kunjungan, karakter ombak, fasilitas umum, serta kemampuan petugas mengawasi wisatawan.
Dalam kajian pariwisata, daya dukung tidak hanya berbicara tentang luas lahan.
Ada daya dukung fisik yang menunjukkan berapa banyak orang dapat berada di sebuah kawasan tanpa berdesakan. Ada daya dukung ekologis untuk mengukur tekanan terhadap air, pantai, vegetasi, satwa, dan kebersihan lingkungan.
Ada pula daya dukung infrastruktur. Ukurannya meliputi kapasitas jalan, parkir, penginapan, toilet, air bersih, listrik, tempat sampah, dan pengolahan limbah.
Sementara itu, daya dukung keselamatan melihat apakah jumlah petugas, pos jaga, ambulans, alat penyelamatan, rambu, dan pusat informasi sebanding dengan jumlah pengunjung.
Karena data mengenai luas efektif kawasan, konsentrasi wisatawan per jam, dan kapasitas fasilitas belum dibuka secara utuh, belum tepat menyimpulkan Pangandaran sudah kelebihan kapasitas. Namun, lonjakan hingga 55 ribu wisatawan sehari cukup menjadi alasan untuk menanyakan apakah batas amannya pernah dihitung.
Sampah Bisa Melonjak 3,5 Kali Lipat
Sampah menjadi salah satu indikator paling nyata ketika kawasan wisata dipadati pengunjung.
Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran pada libur Lebaran 2026 menunjukkan volume sampah seluruh wilayah meningkat dari sekitar 80 ton menjadi 110 ton per hari.
Tekanan paling besar terjadi di kawasan wisata. Sampah yang biasanya sekitar 10 ton per hari melonjak menjadi kurang lebih 35 ton. Artinya, volumenya menjadi 3,5 kali lipat atau bertambah sekitar 250 persen.
Data itu memang berasal dari libur Lebaran, bukan periode libur sekolah 25 Juni–12 Juli 2026. Namun, angka tersebut menunjukkan pola tekanan yang dapat muncul setiap kali jumlah wisatawan Pangandaran meningkat tajam.
Persoalan sampah Pangandaran juga telah dibedah secara ilmiah.
Penelitian Amallia Ashuri dan Tuti Kustiasih yang diterbitkan dalam Jurnal Permukiman Kementerian PUPR menemukan timbulan sampah hotel berbintang di Pantai Pangandaran rata-rata mencapai 0,97 kilogram per tempat tidur per hari.
Pada hotel melati, angkanya lebih tinggi, yakni 1,23 kilogram per tempat tidur per hari. Salah satu penyebab yang ditemukan peneliti adalah penggunaan kamar melebihi kapasitas normal.
Sementara itu, rumah makan menghasilkan rata-rata 0,21 kilogram sampah per kursi per hari.
Komposisi sampah aktivitas wisata didominasi sampah dapur dan sisa makanan sebesar 44,68 persen. Sampah daun mencapai 13,48 persen. Penelitian tersebut merekomendasikan pengolahan sampah organik melalui pengomposan atau biodigester.
Sampah bawaan laut memiliki karakter berbeda. Komposisinya antara lain berupa batok kelapa 27,33 persen, kayu 25,15 persen, serta gabungan plastik daur ulang dan plastik residu sekitar 28,32 persen.
Penelitian itu juga menemukan sampah di Pantai Timur berkaitan dengan aliran sejumlah sungai yang bermuara ke kawasan tersebut. Artinya, membersihkan bibir pantai saja tidak cukup. Penanganannya harus dimulai dari daerah aliran sungai, aktivitas usaha, penginapan, rumah makan, hingga perilaku pengunjung.
Kepadatan Menambah Beban Keselamatan
Lonjakan jumlah wisatawan Pangandaran tidak hanya meningkatkan produksi sampah. Beban petugas keselamatan juga bertambah.
Balawista Pangandaran mencatat sedikitnya 64 anak sempat terpisah dari orang tua atau rombongannya selama 29 Juni–8 Juli 2026. Seluruhnya dapat dipertemukan kembali melalui koordinasi petugas dan pusat informasi.
Pada periode yang sama, petugas juga menangani satu kecelakaan laut. Korban berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Dua wisatawan lainnya terluka setelah digigit kera di kawasan Taman Wisata Alam.
Kasus anak terpisah memang tidak otomatis membuktikan kawasan telah kelebihan kapasitas. Namun, angka tersebut menggambarkan konsekuensi operasional ketika ribuan keluarga berkumpul dalam satu kawasan terbuka.
Berdasarkan informasi BPBD Kabupaten Pangandaran, Balawista menempatkan lima pos jaga dan satu pusat informasi di Pantai Pangandaran. Pos lainnya berada di Batu Hiu, Green Canyon, Karapyak, dan Batukaras.
Penjagaan berlangsung setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 17.00 WIB.
Informasi yang belum terbuka adalah jumlah petugas aktif pada setiap sif, jumlah peralatan penyelamatan, rasio petugas terhadap pengunjung, dan waktu respons saat kawasan sedang berada pada puncak kepadatan.
Padahal, satu petugas yang mengawasi pantai pada hari biasa menghadapi situasi berbeda ketika puluhan ribu wisatawan datang bersamaan.
Ada Dasar Regulasi yang Harus Dijalankan
Pengendalian jumlah dan aktivitas wisatawan bukan gagasan baru.
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan mengharuskan pengelolaan destinasi memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
Pedoman tersebut juga menempatkan kesehatan, keselamatan, kualitas pengalaman wisatawan, serta dampak sosial dan lingkungan sebagai bagian penting pengelolaan destinasi.
Di tingkat daerah, Kabupaten Pangandaran memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah atau RIPPARDA 2018–2025.
Perda tersebut menegaskan pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap melindungi mutu lingkungan hidup.
Namun, rentang perencanaan RIPPARDA itu berakhir pada 2025. Memasuki 2026, publik perlu mengetahui apakah pemerintah sudah menyiapkan RIPPARDA baru, melakukan perubahan peraturan, atau menggunakan dokumen transisi sebagai dasar pengelolaan pariwisata.
Pangandaran juga memiliki Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur pengangkutan sampah, tetapi juga perencanaan, pengurangan, penanganan, kemitraan, pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan.
Dengan demikian, lonjakan sampah wisata seharusnya tidak hanya dijawab dengan menambah frekuensi truk pengangkut. Pengurangan harus dimulai dari sumbernya: hotel, rumah makan, warung, pedagang, dan kegiatan wisata.
Pariwisata Besar Membutuhkan Ukuran yang Jelas
Lonjakan jumlah wisatawan Pangandaran merupakan modal ekonomi yang besar. Penginapan terisi, rumah makan ramai, pedagang mendapatkan pembeli, jasa wisata bergerak, dan pendapatan daerah bertambah.
Namun, pertumbuhan yang sehat membutuhkan ukuran.
Pemerintah perlu membuka kajian daya dukung setiap destinasi, kapasitas pengunjung pada jam puncak, kemampuan pengangkutan sampah, jumlah toilet yang berfungsi, kapasitas parkir, ketersediaan air bersih, serta kekuatan personel keselamatan.
Tanpa ukuran tersebut, keberhasilan pariwisata akan terus dinilai melalui angka kunjungan dan retribusi. Padahal, destinasi yang berkualitas bukan hanya tempat yang mampu mendatangkan banyak orang.
Destinasi yang berkualitas adalah tempat yang tetap bersih, aman, nyaman, dan lestari setelah banyak orang datang—dan setelah semuanya pulang.
Kuis Piala Dunia 2026
Tebak dua tim finalis dan skor akhir. Tiga tebakan akurat dan tercepat berhak mendapatkan hadiah uang tunai. Total hadiah jutaan rupiah.
