lintaspriangan.com, BERITA BANDUNG. Rusun MBR Kiaracondong segera dibangun di kawasan strategis dekat Stasiun Kiaracondong, Kota Bandung. Hunian vertikal tersebut direncanakan memiliki 1.000 unit dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Proyek ini menarik perhatian karena mengusung konsep hunian terintegrasi transportasi publik atau transit-oriented development (TOD). Pembangunannya juga tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan direncanakan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Rusun MBR Kiaracondong Dibangun di Lahan PT KAI
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau langsung calon lokasi pembangunan rusun di kawasan Kiaracondong, Kota Bandung, Rabu, 15 Juli 2026.
Rusun MBR Kiaracondong direncanakan berdiri di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) seluas sekitar 9.600 meter persegi. Lokasinya yang berdekatan dengan Stasiun Kiaracondong menjadi salah satu keunggulan utama proyek tersebut.
Kedekatan hunian dengan stasiun diharapkan dapat membantu penghuni mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Masyarakat dapat menjangkau tempat kerja, sekolah, pusat perdagangan, dan berbagai kawasan lain menggunakan transportasi massal.
Konsep tersebut sekaligus menjawab dua kebutuhan besar masyarakat perkotaan, yakni hunian yang terjangkau dan akses transportasi yang mudah.
Setiap unit rusun direncanakan menggunakan tipe 36. Ukuran ini dinilai lebih layak untuk dihuni keluarga dibandingkan hunian vertikal dengan luas yang terlalu terbatas.
Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 1.000 unit. Namun, rincian mengenai skema kepemilikan, harga jual atau sewa, persyaratan calon penghuni, serta jadwal pendaftaran masih menunggu keputusan lebih lanjut.
Masyarakat juga perlu menunggu informasi resmi agar tidak tergiur tawaran pendaftaran atau pembayaran yang mengatasnamakan proyek tersebut.
Dibangun melalui CSR, Bukan Menggunakan APBN
Hal lain yang menjadi sorotan adalah sumber pembiayaan pembangunan. Proyek hunian vertikal tersebut direncanakan menggunakan dana CSR Astra sehingga tidak membebani APBN.
Skema pembangunan dengan memanfaatkan lahan badan usaha milik negara dan dukungan pihak swasta dapat menjadi alternatif untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Meskipun demikian, pembangunan tetap harus memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, keselamatan, tata ruang, dan kelayakan lingkungan. Pemerintah juga akan melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebelum proyek berjalan.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pemanfaatan aset PT KAI dan dukungan CSR memiliki dasar yang jelas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pembangunan Rusun MBR Kiaracondong juga berpotensi mengubah kawasan sekitar Stasiun Kiaracondong. Kehadiran ribuan penghuni baru dapat mendorong pertumbuhan perdagangan, jasa, dan usaha mikro di sekitarnya.
Namun, pemerintah perlu mengantisipasi dampaknya terhadap kepadatan lalu lintas, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, serta ruang terbuka.
Kepastian penerima manfaat menjadi bagian yang tidak kalah penting. Rusun tersebut harus benar-benar dihuni masyarakat yang membutuhkan dan tidak berubah menjadi objek investasi atau berpindah tangan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria.
Apabila pembangunan dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran, Rusun MBR Kiaracondong berpeluang menjadi model penyediaan hunian terjangkau yang terhubung langsung dengan transportasi publik di Kota Bandung. ( SS/AS )