lintaspriangan.com, TAJUK. Website OPD Kota Tasikmalaya seharusnya membantu masyarakat mengikuti pekerjaan pemerintah. Kebutuhan itu kembali terasa ketika kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Kakek Nana Kustaman membawa persoalan kepekaan aparatur ke ruang publik.
Dedi mengunjungi Nana pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Lansia tersebut tinggal dalam kondisi memprihatinkan bersama cucunya yang menyandang disabilitas. Dedi menyebut keadaan itu sebagai pembelajaran bagi aparatur, termasuk dirinya sebagai gubernur.
Pada hari yang sama, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan merespons desakan anggota DPRD agar mendatangi Nana. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut penanganan. Kehadiran langsung, menurut penjelasannya, dapat melibatkan kepala dinas maupun aparatur lainnya.
Pandangan itu menempatkan tanggung jawab pada kerja perangkat pemerintahan. Konsekuensinya, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai pekerjaan mereka. Apa yang ditangani, kapan dimulai, bagaimana perkembangannya, dan sejauh mana hasilnya?
Website resmi semestinya membantu menjawab pertanyaan tersebut. Sayangnya, sejumlah kanal OPD justru memperlihatkan pengelolaan yang tertinggal.
Latar Teknologi, Pengelolaan Masih Begini
Viman dilantik pada 20 Februari 2025. Menjelang dua tahun kepemimpinannya, masyarakat layak menanyakan perubahan yang ia bawa dalam pengelolaan informasi digital pemerintah kota.
Profil resminya mencatat pendidikan di Institut Teknologi Telkom, lulus pada 2011. Program studi sarjananya tidak tercantum. Namun, pengalaman profesionalnya di bidang IT tercatat jelas: IT Quality Assurance Asman di BRI pada 2011–2015.
Dengan latar tersebut, harapan terhadap pengelolaan kanal digital yang lebih baik tentu beralasan. Namun, fakta sederhana pada sejumlah website OPD belum menunjukkan standar pengelolaan yang meyakinkan.
Di Bappelitbangda, entri teratas beranda dan halaman berita masih membahas Musrenbang dengan tanggal kegiatan 20 Januari 2026. Tanggal unggahnya tidak tercantum. Saat redaksi memeriksanya pada 4 November 2026, pembaca masih disambut kabar kegiatan awal tahun.
Padahal, Bappelitbangda mengurusi perencanaan, pendanaan, pengendalian, evaluasi, serta informasi perencanaan pembangunan daerah. Masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai prioritas, perkembangan program, dan hasil evaluasinya. Fungsi strategis itu semestinya menghasilkan aliran informasi yang teratur kepada warga.
Warga perlu mengetahui bagaimana pemerintah menindaklanjuti usulan pembangunan. Mereka juga membutuhkan penjelasan ketika prioritas berubah atau pelaksanaan menghadapi kendala. Website badan perencana selayaknya membantu masyarakat memahami proses tersebut.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga mengelola kebutuhan yang langsung dirasakan warga: jalan, jembatan, sumber daya air, bangunan, dan infrastruktur permukiman. Namun, entri teratas halaman beritanya masih mengenai penunjukan petugas pengaduan, bertanggal 31 Juli 2026. Daftar teratas yang diperiksa belum memberikan gambaran perkembangan pekerjaan fisik terkini.
Informasi lokasi pekerjaan, jadwal, kemajuan, dan kendala sangat berguna bagi masyarakat. Jalan yang sedang diperbaiki memengaruhi perjalanan mereka. Drainase berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal. Informasi tersebut juga membuka kesempatan warga ikut mengawasi.
Inspektorat memiliki fungsi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, serta pemantauan. Masyarakat membutuhkan informasi pengaduan, kegiatan pengawasan, dan capaian yang dapat dipublikasikan.
Namun, halaman beranda Inspektorat yang terindeks masih menampilkan “Bapak / Ibu Nama Ketua”, “Belum ada sambutan”, dan “Belum ada artikel”. Isian dasar pada halaman publik itu tampak belum tuntas.
Ini menyangkut instansi yang mengawasi kinerja pemerintahan. Namun, pada halaman tersebut, nama pimpinannya saja masih berupa teks contoh.
Inspektorat punya pekerjaan rumah yang dekat: memeriksa halaman digitalnya sendiri.
Di DPMPTSP, berita teratas bertanggal 23 Juli 2024. Entri berikutnya langsung mundur ke November 2022. Padahal, pelaku usaha membutuhkan informasi perizinan dan penanaman modal yang mudah ditelusuri.
Dishub masih menempatkan berita 23 Desember 2025 pada urutan teratas. Sementara itu, unggahan teratas beranda Disdik bertanggal 8 Juni 2026. Kebutuhan informasi transportasi dan pendidikan terus berjalan meskipun halaman beritanya tertinggal.
Halaman BPBD yang terindeks juga menyisakan identitas contoh pimpinan dan keterangan belum ada artikel. Untuk instansi kebencanaan, kejelasan informasi merupakan kebutuhan mendasar.
Baru Memeriksa Dasarnya, Sudah Kedodoran
Penilaian ini bahkan baru menyentuh lapisan paling dasar: ketersediaan konten, produktivitas, dan keteraturan pembaruan. Pada tahap sesederhana itu, sejumlah website OPD sudah kedodoran.
Redaksi belum menguji kualitas artikel, ketepatan bahasa menurut Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD), maupun penerapan teknik jurnalistik digital. Belum pula menilai optimasi mesin pencari atau SEO dan posisi informasi pemerintah pada halaman hasil pencarian atau SERP.
Artinya, pemeriksaan ini belum sampai pada mutu dan jangkauan informasi. Pekerjaan dasarnya saja masih berantakan.
Website yang sudah aktif pun belum otomatis layak berpuas diri. Rajin mengunggah merupakan langkah awal. Setelah itu, masih ada tuntutan akurasi, kelengkapan, keterbacaan, kemudahan pencarian, serta manfaat informasi bagi masyarakat. Jumlah unggahan tidak dengan sendirinya menjawab semua kebutuhan tersebut.
Bila ada OPD merasa cukup percaya diri karena akun media sosial kantornya ramai, kepercayaan diri itu perlu diuji. Sekadar rajin mengunggah kegiatan belum membuktikan pemahaman tata kelola komunikasi digital.
Media sosial dapat mengantar perhatian masyarakat kepada suatu program. Website resmi semestinya menyediakan penjelasan yang dapat mereka rujuk kembali. Mengelola satu kanal sambil menelantarkan kanal lainnya justru menyisakan pekerjaan komunikasi publik yang tidak tuntas.
Pemkot sendiri sudah mengarahkan optimalisasi website sekaligus media sosial dalam rapat pengelola kehumasan pada 11 Maret 2025. Arahan sudah ada. Pelaksanaannya yang kini perlu ditagih.
Minimnya informasi membuat masyarakat sulit menilai pekerjaan perangkat daerah. Pemerintah perlu menjelaskan apakah pengelolaannya terabaikan, pembagian tanggung jawabnya tidak jelas, atau pembaruan informasi belum menjadi prioritas.
Sebelum berbicara tentang komunikasi digital yang ideal, pastikan dahulu halaman resmi pemerintah terisi, terawat, dan diperbarui. Standar dasar itu semestinya menjadi kebiasaan kerja.
Latar teknologi seorang wali kota seharusnya terasa dalam standar kerja pemerintahannya. Masyarakat tidak perlu diminta mengagumi riwayat pendidikan dan pekerjaan. Mereka cukup membuka website OPD, lalu menilai sendiri perbedaannya. (AA)