lintaspriangan.com, BERITA BANJAR. Kemenhaj Kota Banjar membantah adanya dugaan penanganan haji bermasalah yang berkaitan dengan jemaah asal Kota Banjar.
Bantahan tersebut disampaikan melalui jawaban wawancara tertulis kepada Redaksi Lintas Priangan melalui WhatsApp pada Rabu (01/07/2026). Jawaban itu bukan disampaikan dalam bentuk surat resmi berkopsurat, melainkan berupa daftar jawaban atas pertanyaan yang sebelumnya diajukan redaksi.
Dalam jawabannya, Kemenhaj Kota Banjar menyatakan seluruh tahapan penanganan haji telah dijalankan dan tidak hanya sebatas formalitas. Mereka juga menyebut tidak ada jemaah yang berangkat sebelum jeda 10 tahun, tidak ada kuota kosong, tidak ada pungutan, tidak ada arahan atau tekanan dari pihak mana pun, serta seluruh berkas disebut telah memenuhi ketentuan.
Sepintas, jawaban itu terdengar tegas. Namun, bantahan tersebut justru berhadapan langsung dengan data yang dimiliki redaksi. Setidaknya, ada tiga indikasi pelanggaran dalam penanganan haji di Kota Banjar yang patut didalami lebih jauh, karena sangat mungkin berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kelalaian serius, atau bahkan persekongkolan di balik proses pengisian kuota.
Tiga Indikasi yang Tak Bisa Ditutup dengan Bantahan
Data yang dimiliki redaksi menunjukkan adanya sejumlah entri jemaah asal Kota Banjar yang masuk dalam catatan haji bermasalah. Catatan tersebut tidak berdiri pada satu pola saja, melainkan muncul dalam tiga bentuk persoalan.
Pertama, terdapat indikasi jemaah yang berangkat kembali sebelum melewati jeda waktu yang semestinya. Dalam penanganan haji reguler, keberangkatan ulang tidak dapat dilakukan begitu saja. Ada aturan, ada masa tunggu, dan ada pengecualian yang harus jelas dasar administrasinya.
Kedua, terdapat indikasi penggunaan jalur penggabungan keluarga atau mahram yang patut dipertanyakan. Jalur ini seharusnya diberikan kepada hubungan keluarga yang memenuhi syarat. Jika seseorang memperoleh manfaat melalui jalur tersebut padahal hubungan keluarganya tidak tepat, maka yang perlu dibuka adalah siapa yang menyatakan berkas itu layak.
Ketiga, terdapat indikasi pelimpahan porsi yang status hubungan keluarganya perlu diklarifikasi. Pelimpahan porsi bukan ruang bebas untuk memasukkan siapa saja. Ia memiliki syarat hubungan keluarga yang ketat. Bila penerima pelimpahan tidak sesuai dengan dasar administrasi yang diajukan, maka proses verifikasinya patut dipertanyakan dari hulu sampai hilir.
Kemenhaj Kota Banjar membantah semua itu. Tetapi bantahan saja tidak cukup. Dalam perkara haji, pertanyaannya bukan hanya “ada atau tidak ada”. Pertanyaannya jauh lebih penting: bagaimana prosesnya, siapa yang memeriksa, siapa yang menginput, siapa yang memverifikasi, siapa yang menyetujui, dan siapa yang bertanggung jawab bila data menunjukkan sebaliknya.
Mustahil Berubah Tanpa Melewati Meja Otoritas
Dalam urusan haji, perubahan data tidak terjadi seperti daun jatuh tertiup angin. Tidak ada jemaah tiba-tiba masuk daftar tanpa berkas. Tidak ada status keluarga tiba-tiba berubah tanpa dokumen. Tidak ada pelimpahan porsi tiba-tiba berjalan tanpa proses administrasi.
Selalu ada pintu. Selalu ada meja. Selalu ada tangan yang menerima berkas, memeriksa dokumen, mencatat data, menginput ke sistem, melakukan verifikasi, dan memberi persetujuan.
Karena itu, jika ada data yang menunjukkan jemaah tidak tepat sasaran, maka mustahil persoalan ini hanya berhenti pada jemaah. Jemaah tidak punya akses untuk mengubah sistem. Jemaah tidak bisa sendiri menyatakan dirinya layak. Jemaah tidak bisa sendiri mengesahkan hubungan keluarga. Jemaah tidak bisa sendiri melompati proses tanpa ada pihak yang membuka jalan.
Di titik inilah jawaban Kemenhaj Kota Banjar terasa belum memadai. Mereka menyatakan semua sesuai aturan. Namun data yang dimiliki redaksi menunjukkan ada catatan yang perlu diuji. Jika memang seluruh proses dilakukan ketat, mestinya jemaah yang tidak memenuhi syarat tersaring sejak awal.
Kalau tidak tersaring, hanya ada beberapa kemungkinan. Sistemnya lemah. Petugasnya lalai. Verifikasinya formalitas. Atau ada pihak yang memang membantu meloloskan.
Pilihan jawabannya tidak ada yang enak. Tapi publik berhak tahu.
Apalagi Kemenhaj Kota Banjar dalam jawabannya menyebut bahwa pengecekan silang ke data kependudukan dilakukan. Mereka juga menyatakan seluruh berkas telah memenuhi ketentuan dan diverifikasi ulang oleh staf kantor. Dengan jawaban seperti itu, Kemenhaj Kota Banjar seharusnya tidak bisa lagi berlindung di balik alasan tidak memiliki data.
Jika benar semua prosedur dilakukan, maka data identitas porsi, dasar verifikasi, serta pihak yang memeriksa tentu ada. Kalau tidak ada, justru pertanyaannya menjadi lebih besar: prosedur apa yang sebenarnya dijalankan?
Antrean Panjang dan Keadilan yang Tersingkir
Persoalan ini tidak boleh dibaca sekadar urusan administrasi. Di belakang setiap kuota haji ada antrean panjang manusia yang menunggu panggilan.
Ada orang yang menabung bertahun-tahun. Ada yang menjual hasil panen sedikit demi sedikit. Ada yang menunggu dari masa sehat sampai tubuh mulai renta. Ada pula yang keburu meninggal sebelum mimpinya melihat Tanah Suci terwujud.
Maka, satu saja jemaah yang tidak tepat sasaran bisa berarti satu orang lain yang lebih berhak harus menunggu lebih lama. Dalam perkara seperti ini, yang terluka bukan hanya sistem. Yang terluka adalah rasa keadilan umat.
Karena itu, bantahan Kemenhaj Kota Banjar perlu diuji dengan data. Bukan karena redaksi ingin menyudutkan lembaga. Tetapi karena publik berhak tahu apakah proses penanganan haji benar-benar bersih, atau hanya tampak rapi di atas kertas.
Kalimat “semua sesuai aturan” tidak boleh menjadi selimut untuk menutup pertanyaan. Sebab dalam birokrasi, kalimat itu terlalu sering dipakai seperti obat generik: diminum untuk semua penyakit, meski diagnosisnya belum jelas.
Redaksi Akan Minta Data Identitas Porsi
Redaksi Lintas Priangan akan meminta penjelasan lanjutan kepada Kemenhaj Kota Banjar, terutama terkait identitas porsi yang terindikasi kuat bermasalah, dasar verifikasi, serta siapa pihak yang memeriksa dan menyetujui proses tersebut.
Kemenhaj Kota Banjar tidak semestinya mengatakan tidak memiliki data. Sebab dalam jawaban tertulisnya sendiri, mereka menyatakan seluruh tahapan telah dijalankan, seluruh dokumen diperiksa, pengecekan silang dilakukan, dan semua berkas memenuhi ketentuan.
Jika semua itu benar, maka data seharusnya tersedia. Jika data tidak dapat ditunjukkan, bantahan yang sebelumnya terdengar tegas justru akan berubah menjadi tanda tanya baru.
Redaksi juga akan menelusuri lebih jauh kemungkinan adanya pihak perantara, KBIHU, biro, agen, atau pihak lain yang menawarkan kemudahan keberangkatan kepada jemaah. Sebab dalam beberapa kasus, pintu awal tidak selalu dimulai dari kantor, tetapi berkas akhirnya tetap harus melewati otoritas resmi.
Di sinilah Kemenhaj Kota Banjar harus menjawab lebih terang. Jangan hanya membantah di permukaan. Buka prosesnya. Jelaskan alurnya. Tunjukkan siapa yang bertanggung jawab.
Sebab dalam urusan haji, yang diuji bukan hanya niat jemaah. Yang diuji juga kejujuran meja pelayanan.
Dan bila jalan menuju Tanah Suci bisa dibelokkan oleh tangan-tangan administratif, maka pertanyaan terpenting bukan lagi siapa yang berangkat.
Pertanyaannya: apa modus di baliknya? (HS)
Kuis Piala Dunia 2026
Tebak dua tim finalis dan skor akhir. Tiga tebakan akurat dan tercepat berhak mendapatkan hadiah uang tunai. Total hadiah jutaan rupiah.
