lintaspriangan.com, BERITA GARUT. Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Garut memasuki tahap penting setelah perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia turun langsung meninjau calon lokasi yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Garut di wilayah Kecamatan Cikelet.
Kunjungan kerja tersebut sebelumnya diterima Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Rabu, 13 Mei 2026. Kehadiran tim dari Kemensos RI menjadi sinyal bahwa proses penyiapan fasilitas pendidikan nonformal bagi masyarakat Garut mulai bergerak ke tahap teknis yang lebih serius.
Bupati Garut menyampaikan apresiasi atas kedatangan Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI, Herman, bersama jajaran. Menurutnya, kunjungan itu menjadi bagian penting dari upaya mempercepat penyediaan sarana pendidikan yang dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Abdusy Syakur menegaskan bahwa Pemkab Garut siap menyiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan. Ia berharap proses tersebut berjalan lancar sehingga rencana pembangunan dapat segera direalisasikan.
“Beliau berkunjung ke salah satu lokasi untuk dibangun sekolah rakyat. Kita berharap bahwa ini bisa segera terealisasikan dan tentu saja Kabupaten Garut akan sangat serius sekali untuk menyiapkan semua persyaratannya. Semoga lancar,” ujar Abdusy Syakur.
Kemensos RI Cek Kelayakan Lokasi Sekolah Rakyat Cikelet Garut
Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan calon lokasi benar-benar memenuhi standar yang dipersyaratkan. Dalam agenda tersebut, tim Kemensos RI didampingi Dinas Sosial Kabupaten Garut dan DPMD Garut saat melihat langsung rencana lokasi Sekolah Rakyat Cikelet Garut.
Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI, Herman, menjelaskan bahwa pengecekan lokasi ini berkaitan dengan standar Program Strategis Nasional Kemensos. Ada sejumlah kriteria utama yang harus dipenuhi sebelum satu lahan dinyatakan layak untuk pembangunan.
Beberapa syarat tersebut antara lain lahan harus memiliki sertifikat resmi, tidak berada dalam sengketa, bebas dari zona rawan bencana, bukan termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B, serta bukan Sawah yang Dilindungi atau SYD. Selain itu, kondisi kontur tanah juga menjadi perhatian penting karena kemiringan lahan tidak boleh melebihi 10 persen.
Herman menyebut, penentuan teknis di lapangan nantinya akan sangat bergantung pada hasil penilaian Kementerian Pekerjaan Umum. Pihaknya menyerahkan aspek kelayakan fisik lahan kepada instansi teknis tersebut, terutama menyangkut risiko bencana dan kondisi tanah.
“Nanti untuk kondisi di lapangan yang akan menentukan adalah dari Kementerian Pekerjaan Umum. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian PU bahwa tempat tersebut yang pertama adalah layak, dalam arti tidak dalam kategori rawan bencana, kemudian tanahnya tidak berkontur karena kemiringannya tidak boleh lebih dari 10 persen,” jelas Herman.
Tahap verifikasi ini menjadi krusial karena lokasi Sekolah Rakyat di Cikelet bukan hanya harus tersedia secara administratif, tetapi juga harus aman, stabil, dan memungkinkan untuk dibangun fasilitas pendidikan secara permanen. Ibarat membangun rumah, fondasinya harus benar dulu. Bedanya, ini fondasi masa depan anak-anak, jadi tidak boleh asal “yang penting ada tanah”.
Rintisan Sudah Berjalan, Pembangunan Sekolah Rakyat Garut 2026 Menunggu Persetujuan
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Marlinda Siti Hana, menerangkan bahwa rintisan program ini sebenarnya telah berjalan. Saat ini, rintisan Sekolah Rakyat di Garut telah membina 75 siswa yang terbagi dalam tiga rombongan belajar.
Menurut Marlinda, pengelolaan rintisan yang sudah berjalan tersebut menjadi salah satu alasan Garut dipertimbangkan sebagai daerah yang berpeluang mendapatkan pembangunan permanen pada 2026. Dengan adanya rintisan, pemerintah pusat bisa melihat bahwa kebutuhan dan kesiapan daerah bukan hanya berada di atas kertas, tetapi sudah memiliki praktik awal di lapangan.
Marlinda berharap hasil peninjauan tersebut dapat berujung pada persetujuan dari Kementerian PU melalui kantor wilayah di Provinsi Jawa Barat. Ia juga menyebut adanya harapan agar realisasi pembangunan dapat mulai terlihat pada Oktober mendatang.
“Semoga acc karena sementara menurut peninjauan teman-teman semua di Kabupaten Garut atas arahan juga dari bapak semua, its oke ya. Tinggal menunggu acc Kementerian PU melalui kanwilnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kita doakan saja semoga realisasi Oktober ini,” pungkas Marlinda.
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Garut menjadi perhatian karena menyangkut perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan lebih besar. Program ini diharapkan tidak hanya menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga membuka ruang belajar yang lebih layak, terarah, dan berkelanjutan.
Dengan keterlibatan Kemensos RI, Pemkab Garut, Dinsos Garut, DPMD Garut, serta penilaian teknis dari Kementerian PU, proses menuju pembangunan permanen kini memasuki fase penentuan. Jika seluruh syarat terpenuhi, Kecamatan Cikelet berpeluang menjadi titik penting dalam penguatan layanan pendidikan nonformal di Kabupaten Garut.
Bagi masyarakat, terutama keluarga penerima manfaat, kabar ini menjadi harapan baru. Sebab, pembangunan fasilitas pendidikan seperti ini bukan hanya soal gedung, meja, dan kursi, melainkan juga soal kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk tumbuh, belajar, dan memiliki masa depan yang lebih terang. (AS/AS)
Baca Berita Garut lainnya di Google News
