lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Wacana penyesuaian atau kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG subsidi 3 kilogram menuai penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Forum Mahaka Nusantara yang menilai langkah tersebut berpotensi memperberat beban ekonomi masyarakat kecil.
Ketua Forum Mahaka Nusantara, Leza Lijayanto, menyatakan keberatan atas munculnya gagasan kenaikan harga gas subsidi yang mencuat dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang digelar Hiswana Migas Priangan Timur bersama Universitas Galuh.
Menurutnya, kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seharusnya mempertimbangkan kondisi ekonomi warga yang saat ini masih menghadapi tekanan biaya hidup.
Gas Subsidi Dinilai Menyangkut Hajat Hidup Masyarakat
Leza menegaskan LPG 3 kilogram bukan sekadar komoditas energi biasa, melainkan kebutuhan vital yang digunakan masyarakat berpenghasilan rendah untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Kelompok pengguna gas melon tersebut, kata dia, sangat beragam, mulai dari pedagang kecil, pelaku usaha mikro, buruh harian, nelayan, hingga keluarga prasejahtera. Karena itu, jika harga eceran resmi dinaikkan, dampaknya diyakini akan langsung dirasakan oleh kelompok ekonomi rentan.
Forum Mahaka Nusantara menilai pendekatan menaikkan harga bukan jawaban atas persoalan yang selama ini terjadi dalam distribusi LPG subsidi.
“Masalah utama bukan pada masyarakat sebagai pengguna, tetapi bagaimana pengawasan distribusi dilakukan secara konsisten,” demikian pandangan yang disampaikan organisasi tersebut.
Soroti Distribusi dan Dugaan Ketidaktepatan Penyaluran
Forum Mahaka Nusantara menilai persoalan LPG subsidi selama ini lebih banyak berkaitan dengan tata kelola distribusi dibandingkan persoalan nominal harga.
Di lapangan, menurut mereka, masih ditemukan berbagai persoalan yang belum terselesaikan, mulai dari harga jual yang melebihi ketentuan resmi hingga kelangkaan yang berulang di sejumlah wilayah.
Selain itu, distribusi gas subsidi juga dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga manfaat subsidi dikhawatirkan tidak sepenuhnya diterima kelompok yang memang berhak.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dari pihak terkait.
Leza menilai, jika persoalan mendasar pada rantai distribusi belum dibenahi, maka menaikkan HET LPG 3 Kg justru berpotensi menjadi kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah.
Minta Pemerintah Utamakan Perlindungan Sosial
Forum Mahaka Nusantara mendesak pemerintah daerah maupun pemangku kebijakan terkait agar mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat kecil.
Menurut mereka, program subsidi seharusnya menjadi instrumen perlindungan sosial, bukan kebijakan yang justru menambah tekanan ekonomi masyarakat bawah.
Organisasi tersebut juga mendorong adanya audit menyeluruh terhadap distribusi LPG subsidi agar mekanisme penyaluran lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, mereka meminta tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran dalam distribusi, termasuk jika ditemukan penjualan di atas harga resmi.
Isyaratkan Langkah Lanjutan Jika Wacana Berlanjut
Forum Mahaka Nusantara menegaskan penolakan terhadap rencana kenaikan harga gas LPG 3 kg dan menyatakan siap mengambil langkah lanjutan apabila kebijakan tersebut tetap didorong tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Mereka menilai isu LPG subsidi menyangkut langsung kebutuhan rumah tangga dan keberlangsungan usaha kecil, sehingga sensitivitas kebijakan harus dijaga.
Di tengah daya beli masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya pulih, setiap kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dipandang perlu dikaji secara hati-hati agar tidak memicu gejolak sosial. (NID/HS)