lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, menegaskan keakuratan data merupakan kunci utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2027 di Aula Badan Perencanaan Riset Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Ciamis, Rabu (28/01/2026).
Menurut Herdiat, masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem memiliki karakteristik khusus, terutama dari sisi rendahnya daya beli serta keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Masyarakat masuk kategori ekstrem jika pengeluarannya kurang dari Rp400 ribu per orang dalam sebulan.
“Masyarakat miskin ekstrem itu ada kriterianya. Paling tidak dari sisi pengeluaran per orang sangat rendah dan akses kebutuhan dasarnya terbatas. Jika dalam satu keluarga ada empat orang, belanja per harinya hanya sekitar Rp6.900 per orang. Ini yang harus benar-benar dipastikan validitas datanya,” tegasnya.
Tantangan Perbedaan Data Antar Lembaga
Bupati menyoroti kendala di lapangan yang sering terjadi perbedaan data kemiskinan antara kementerian, lembaga, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Variasi indikator dan metode pendataan inilah yang kerap memicu perbedaan angka di masyarakat.
Saat ini, Pemerintah Pusat tengah mendorong integrasi data kemiskinan ke dalam satu sistem nasional atau Satu Data Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan standar acuan yang sama bagi seluruh pihak.
“Selama ini kategori miskin di tiap kementerian dan BPS bisa berbeda-beda. Dengan adanya arah menuju satu data nasional, diharapkan ada kesinambungan sehingga daerah lebih mudah menentukan sasaran program,” jelasnya.
Herdiat menegaskan komitmen Pemkab Ciamis untuk terus menekan angka kemiskinan. Dari posisi saat ini yang berada di angka 7,7 persen, Ia menargetkan penurunan hingga menyentuh level 5 persen atau bahkan lebih rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemkab Ciamis mengandalkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Data P3KE ini mencakup berbagai aspek komprehensif, mulai dari sosial, ekonomi, hingga sektor pertanian,” ujarnya.
Herdiat menginstruksikan jajarannya untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Ia tidak ingin ada masyarakat yang berhak justru terlewat karena kesalahan administrasi.
“Memutuskan kebijakan itu harus tepat, jangan sampai salah. Kita harus memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya melalui data yang sudah tervalidasi,” tegasnya.
Akurasi untuk Ketepatan Sasaran
Herdiat meyakini, integrasi data akan sangat membantu Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menyalurkan bantuan sosial, layanan pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi.
“Kalau datanya sudah tunggal dan jelas, penanganan akan jauh lebih efektif. Program pemerintah bisa benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Pemkab Ciamis terus konsisten menangani kemiskinan melalui pendekatan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD).
Beberapa program unggulan yang terus dijalankan Pemkab Ciamis diantaranya:
Jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu (Ciamis Waluya).
Bantuan pendidikan untuk memutus rantai kemiskinan (Ciamis Calakan).
Optimalisasi Dana Desa, Alokasi maksimal 15% untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Pemberdayaan Sosial, Pembangunan Sekolah Rakyat berasrama.
Sebagai instrumen sinkronisasi data di tingkat akar rumput agar bantuan tepat sasaran menggunakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
