lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Ancaman kekeringan Ciamis mulai menjadi perhatian serius menjelang musim kemarau 2026. Berdasarkan data InaRISK BNPB tahun 2025, Kabupaten Ciamis masuk kategori daerah dengan risiko kekeringan tinggi di Jawa Barat dengan skor indeks 15.
Data tersebut menempatkan Ciamis di jajaran wilayah rawan kekeringan bersama sejumlah daerah lain di Jawa Barat seperti Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya. Sementara posisi risiko tertinggi ditempati Sukabumi, Karawang, Cianjur, Bandung, dan Purwakarta.
Masuknya Ciamis dalam kategori risiko tinggi memperkuat kekhawatiran terhadap kondisi pertanian di wilayah selatan yang selama ini rutin mengalami persoalan distribusi air saat musim kemarau tiba.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian yakni area pertanian sekitar Bendung Manganti di wilayah perbatasan Ciamis dan Pangandaran. Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan hektare sawah di kawasan tersebut kerap mengalami gangguan pasokan air meski berada tidak jauh dari aliran sungai dan saluran induk irigasi.
Menghadapi kondisi itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis atau DPKP Kabupaten Ciamis mulai memperkuat langkah antisipasi melalui peningkatan jaringan irigasi Ciamis dan koordinasi lintas sektor.
Langkah tersebut terlihat dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Jaringan Irigasi untuk antisipasi kekeringan yang digelar di kawasan Bendung Manganti Purwadadi, Desa Sidarahayu, Kecamatan Purwadadi, Kamis (7/5/2026).
Rapat itu membahas penanganan lebih dari 4.000 hektare areal persawahan yang selama ini rutin masuk kategori sawah terdampak kekeringan saat debit air mulai menurun.
Kepala DPKP Kabupaten Ciamis, Ape Ruswanda mengatakan langkah antisipasi perlu dilakukan lebih awal agar dampak musim kemarau 2026 terhadap petani tidak semakin meluas.
Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah sehingga ketersediaan air harus menjadi perhatian utama pemerintah.
“Ketahanan pangan sangat bergantung pada ketersediaan air. Karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan lebih awal agar dampak kekeringan terhadap petani bisa ditekan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah instansi membahas berbagai strategi mulai dari optimalisasi distribusi air, perbaikan saluran irigasi, hingga penguatan infrastruktur pertanian di wilayah rawan kekeringan.
Selain membahas persoalan teknis distribusi air, forum tersebut juga menyoroti pentingnya keberlanjutan sektor pertanian di tengah tantangan perubahan iklim dan menurunnya minat generasi muda terhadap dunia pertanian.
Ape menilai penguatan jaringan irigasi Ciamis tidak hanya penting untuk menjaga produktivitas pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan stabilitas ekonomi masyarakat pedesaan.
Ia berharap langkah antisipasi dapat berjalan lebih cepat melalui sinergi lintas sektor sehingga ancaman kekeringan Ciamis tidak sampai mengganggu produksi pangan masyarakat secara luas.
Rapat koordinasi itu dihadiri Tenaga Ahli Wakil Menteri Pertanian, Kepala BRMP Wilayah Jawa Barat, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Kepala BBWS Citanduy, Kapolres Ciamis, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, serta sejumlah unsur teknis lainnya.
Dengan posisi risiko kekeringan Jawa Barat yang terus menjadi perhatian pemerintah pusat, langkah antisipasi di Ciamis dinilai penting agar sektor pertanian tetap bertahan menghadapi potensi cuaca ekstrem selama musim kemarau berlangsung.
Masuknya data InaRISK BNPB ke dalam pemetaan nasional juga menjadi sinyal bahwa ancaman kekeringan Ciamis tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan musiman biasa, melainkan tantangan serius yang membutuhkan penanganan jangka panjang. (NID/AS)
