Telur Blitar Masuk Tasikmalaya, Peternak Lokal Bagaimana?

lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Pesan itu masuk ke nomor redaksi Lintas Priangan pada Jumat, 3 Juli 2026. Di ujung percakapan, H. Muslim, tokoh Tasikmalaya yang juga berkiprah di dunia peternakan, menyampaikan pertanyaan pendek. Namun, pertanyaan itu tidak sederhana untuk dijawab.

Ia menyoroti langkah Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk penguatan pasokan telur ayam ras. Inti pertanyaannya menohok: kalau tujuannya menjaga pasokan telur dan mengendalikan inflasi, lalu bagaimana nasib peternak Tasikmalaya? Mengapa potensi peternak lokal tidak lebih dulu dioptimalkan?

Dari pertanyaan itulah Lintas Priangan menelusuri sejumlah data terbuka, mulai dari publikasi BPS, berita resmi pemerintah, arsip pemberitaan, Prokopim Kabupaten Blitar, hingga dokumen dan catatan lama terkait kerja sama pasokan telur Blitar–Tasikmalaya.

Hasilnya, kerja sama dengan Blitar memang bisa dipahami sebagai kebijakan jangka pendek untuk menjaga pasokan dan menahan gejolak harga. Namun, bila kerja sama itu dijadikan jawaban utama tanpa desain penguatan peternak Tasikmalaya, maka kebijakan tersebut layak dipertanyakan.

Sebab, masalahnya bukan hanya telur masuk dari Blitar. Masalah yang lebih besar adalah apakah peternak lokal hanya akan menjadi penonton di tengah makin besarnya kebutuhan telur untuk pasar, rumah tangga, dan program pangan bergizi.

Bukan Menolak Blitar, Tapi tentang Arah Kebijakan

Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten Blitar menandatangani kerja sama pada Selasa, 23 Juni 2026, dalam kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Tasikmalaya.

Dalam narasi resmi pemerintah, kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pengendalian inflasi daerah, khususnya pada komoditas pangan strategis. Telur ayam ras menjadi salah satu komoditas yang disorot karena kerap memengaruhi pergerakan harga di pasar.

Kabupaten Blitar dipilih karena selama ini dikenal sebagai salah satu sentra besar produksi telur ayam ras. RRI mencatat, produksi telur Blitar disebut mencapai sekitar 432 ton per hari. Angka sebesar itu tentu membuat Blitar sangat menarik sebagai daerah penyangga pasokan.

Di sisi lain, inflasi Kota Tasikmalaya pada Mei 2026 disebut berada di angka 2,82 persen secara tahunan. Artinya, dari sudut pandang pengendalian harga, pemerintah punya alasan untuk mencari sumber pasokan yang besar, stabil, dan cepat.

Namun, pertanyaan H. Muslim membuat persoalan ini tidak bisa berhenti pada kalimat “demi pengendalian inflasi”. Sebab, kebijakan pangan tidak hanya bicara harga hari ini, tetapi juga masa depan pelaku usaha lokal.

Bila setiap kali harga telur bergerak pemerintah lebih dulu mencari pasokan dari luar daerah, kapan peternak Tasikmalaya diberi ruang untuk naik kelas?

Data Telur Tasikmalaya

Penelusuran Lintas Priangan menunjukkan, Kota Tasikmalaya memang bukan sentra besar ayam petelur. Ruang peternakan di kota terbatas. Berdasarkan data BPS Kota Tasikmalaya, rumah tangga usaha peternakan ayam ras petelur pada 2023 hanya tercatat 22 rumah tangga. Sebanyak 21 berada di Kecamatan Bungursari dan 1 di Kecamatan Cipedes.

Artinya, bila hanya melihat wilayah administratif Kota Tasikmalaya, kapasitas peternak lokal memang terbatas.

Namun, persoalan berubah ketika Tasikmalaya dilihat sebagai satu ekosistem kawasan. Kota Tasikmalaya tidak berdiri sendiri. Di sekelilingnya ada Kabupaten Tasikmalaya yang secara produksi jauh lebih besar dan secara geografis jauh lebih dekat dibanding Blitar.

Data BPS Jawa Barat menunjukkan, produksi telur ayam ras Kota Tasikmalaya pada 2023 berada di kisaran 1,56 juta kilogram per tahun. Sementara produksi Kabupaten Tasikmalaya pada data terbuka BPS berada di kisaran sekitar 4,9 juta hingga 5,1 juta kilogram per tahun dalam beberapa tahun terakhir.

Jika produksi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya dibaca sebagai satu ekosistem “Tasikmalaya raya”, potensi pasokannya berada di kisaran 6,5 juta kilogram per tahun. Angka ini tidak kecil.

Sebagai pembanding, sejumlah pemberitaan lama pernah menyebut kebutuhan telur Kota Tasikmalaya berada di kisaran 464 ton per bulan, atau sekitar 5,5 juta kilogram per tahun. Memang, angka kebutuhan terbaru 2026 belum ditemukan secara terbuka dalam dokumen publik yang mudah diakses. Namun, perbandingan ini tetap memberi gambaran penting: potensi produksi di kawasan Tasikmalaya sebenarnya layak dihitung serius sebelum pemerintah terlalu nyaman mengandalkan daerah luar.

Indikator	Angka Kunci	Makna Kebijakan
Produksi telur ayam ras Kota Tasikmalaya	±1,56 juta kg/tahun	Kota punya produksi, tetapi terbatas
Produksi telur ayam ras Kabupaten Tasikmalaya	±4,9 juta–5,1 juta kg/tahun	Kabupaten bisa menjadi penyangga lokal
Produksi gabungan Tasikmalaya raya	±6,5 juta kg/tahun	Potensi kawasan tidak kecil
Perkiraan kebutuhan lama Kota Tasikmalaya	±5,5 juta kg/tahun	Kebutuhan kota bisa didekati oleh kawasan sendiri
Produksi telur Blitar	±432 ton/hari	Sangat kuat sebagai penyangga pasokan besar

Data ini tidak otomatis berarti Tasikmalaya sudah swasembada telur. Produksi di kabupaten belum tentu seluruhnya masuk ke pasar Kota Tasikmalaya. Sebagian bisa terserap pasar lain. Sebagian lagi mungkin belum memiliki jalur distribusi yang rapi.

Namun, data tersebut cukup untuk menggeser pertanyaan. Persoalannya bukan sekadar “Tasikmalaya tidak punya telur”. Persoalannya adalah apakah pemerintah sudah serius membangun rantai pasok lokal dari peternak Tasikmalaya menuju pasar kota.

Problemnya Bukan Ayam, Tapi Rantai Pasok

Dalam bisnis telur, yang menentukan bukan hanya jumlah ayam. Yang tidak kalah penting adalah pakan, modal kerja, koperasi, gudang, tray, transportasi, kontrak pembelian, dan kepastian pembayaran.

Di titik inilah Blitar unggul. Blitar tidak hanya punya produksi besar, tetapi juga jaringan peternak, koperasi, dan distribusi yang lebih mapan. Jalur Blitar–Tasikmalaya juga bukan hubungan baru.

Jejak publik menunjukkan, kerja sama suplai telur dari Blitar ke Tasikmalaya sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Dokumen dan pemberitaan lama mencatat, pada periode Januari hingga Juli 2020 saja, suplai telur Blitar ke Tasikmalaya pernah mencapai 176 ton. Bahkan, kerja sama tersebut disebut sudah berjalan sejak 2018 melalui skema dagang antarpelaku usaha, sebelum kemudian diperkuat melalui fasilitasi pemerintah.

Dengan kata lain, kerja sama 2026 bukan episode pertama. Ini lebih tepat dibaca sebagai penguatan ulang jalur pasok lama.

Dari sisi pengendalian inflasi, itu masuk akal. Pemerintah tentu memilih jalur yang sudah tersedia, cepat, dan bisa memberi kepastian pasokan. Tetapi dari sisi pembangunan ekonomi lokal, pilihan ini menyisakan pertanyaan: mengapa jalur peternak Tasikmalaya belum dibuat sekuat jalur Blitar?

Peternak lokal bisa saja punya ayam. Bisa saja punya produksi. Tetapi tanpa agregator, tanpa koperasi kuat, tanpa kontrak pembelian, dan tanpa kepastian pasar, mereka akan selalu kalah oleh pemasok besar dari luar daerah.

Di pasar, yang menang bukan selalu yang paling dekat. Yang menang adalah yang paling siap.

Peternak Lokal Tertekan Pakan, Pasar, dan Skala Usaha

Salah satu beban terbesar peternak ayam petelur adalah pakan. Dalam industri perunggasan, biaya pakan bisa menyerap sekitar 60 sampai 70 persen biaya produksi. Maka, ketika harga pakan naik, napas peternak langsung pendek.

Situasi itu juga dirasakan peternak Tasikmalaya. Dalam beberapa tahun terakhir, peternak ayam petelur di Tasikmalaya beberapa kali mengeluhkan mahalnya harga pakan. Bahkan, pada 2025 sempat muncul laporan sejumlah pemilik ternak ayam di Kota Tasikmalaya gulung tikar karena bahan baku pakan melonjak tajam.

Ini menunjukkan bahwa peternak Tasikmalaya bukan tidak mau tumbuh. Mereka berhadapan dengan struktur biaya yang berat.

Peternak kecil sulit membeli pakan dalam volume besar. Mereka tidak punya daya tawar seperti koperasi besar. Ketika harga telur turun, mereka terpukul. Ketika harga pakan naik, mereka juga terpukul. Hidupnya seperti diapit dua pintu kandang: dari depan harga jual ditekan, dari belakang harga pakan mengejar.

Kondisi inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah. Jika pemerintah hanya memperkuat pasokan dari luar, harga konsumen mungkin bisa ditahan sementara. Tetapi peternak lokal tidak otomatis menjadi lebih kuat.

Padahal, dalam jangka panjang, stabilitas harga tidak cukup dijaga dengan mendatangkan telur. Stabilitas harga juga harus dibangun dengan memperkuat pelaku produksi di sekitar pasar.

Jika MBG Jadi Pasar Besar, Siapa yang Masuk?

Kerja sama Blitar–Tasikmalaya juga dikaitkan dengan dukungan terhadap program pangan bergizi dan koperasi desa/kelurahan. Dalam konteks sekarang, ini penting karena kebutuhan telur berpotensi meningkat melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Di sinilah persoalan menjadi lebih strategis. Bila program pangan bergizi menciptakan permintaan besar dan rutin terhadap telur, maka siapa yang akan menjadi pemasok utamanya?

Jika pemasok dari Blitar yang paling siap, pasar institusional itu bisa terserap oleh jaringan luar daerah. Sekali lagi, itu tidak salah dari sisi kelancaran program. Pemerintah butuh pasokan yang stabil. Anak-anak penerima manfaat tidak bisa menunggu koperasi lokal rapat tiga bulan dulu baru telur datang.

Namun, bila tidak ada desain keberpihakan yang cerdas, peternak Tasikmalaya akan kehilangan peluang besar.

Program pangan bergizi seharusnya tidak hanya mengisi piring anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Telur yang masuk ke dapur program bisa menjadi jalan naik kelas bagi peternak sekitar, asalkan pemerintah menyiapkan sistemnya.

Sistem itu tidak harus ekstrem. Pemerintah tidak perlu menutup pasokan dari Blitar. Yang dibutuhkan adalah skema bertahap: sebagian kebutuhan tetap dijamin oleh Blitar sebagai penyangga, tetapi sebagian lagi wajib ditawarkan kepada agregator atau koperasi peternak Tasikmalaya raya selama memenuhi standar kualitas, kontinuitas, dan harga.

Dengan cara itu, inflasi tetap dijaga, program pangan tetap berjalan, dan peternak lokal tidak ditinggalkan.

Blitar Bisa Jadi Rem Darurat, Lokal Harus Jadi Mesin Utama

Kerja sama antardaerah bukan kebijakan yang keliru. Dalam banyak kasus, kerja sama seperti ini justru dibutuhkan. Daerah yang defisit bisa bekerja sama dengan daerah surplus. Harga bisa dijaga. Distribusi bisa diperbaiki. Inflasi bisa dikendalikan.

Namun, kerja sama antardaerah idealnya menjadi rem darurat atau penyangga. Bukan pengganti dari kewajiban membangun kekuatan lokal.

Untuk Kota Tasikmalaya, desain yang lebih masuk akal adalah menjadikan Blitar sebagai buffer supply ketika harga bergerak liar, sementara peternak Tasikmalaya raya dijadikan prioritas pengembangan jangka menengah.

Alur kebijakan yang lebih sehat bisa dibaca seperti ini:

Peternak Tasikmalaya → Koperasi/Agregator Lokal → Pasar Cikurubuk dan pasar rakyat → Program pangan bergizi/SPPG → Stabilitas harga lokal

Sementara itu:

Blitar → Penyangga pasokan saat harga bergejolak → Cadangan pengendalian inflasi → Pembanding tata kelola koperasi dan distribusi

Dengan model ini, Blitar tidak diperlakukan sebagai pesaing peternak lokal, melainkan sebagai penyangga. Pada saat yang sama, peternak lokal tidak dibiarkan menjadi penonton.

Yang perlu dibangun Pemkot Tasikmalaya bersama Pemkab Tasikmalaya adalah ekosistemnya. Bukan sekadar kandang, tetapi data peternak, kapasitas produksi, koperasi, pembelian pakan kolektif, akses modal kerja, jaminan pasar, dan kontrak pembelian.

Tanpa itu, peternak kecil akan terus kalah bukan karena telurnya buruk, tetapi karena sistemnya tidak membela mereka.

Lima Pertanyaan yang Perlu Dijawab Pemkot Tasikmalaya

Agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai seremoni kerja sama, ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka oleh Pemkot Tasikmalaya.

Pertama, berapa kebutuhan telur Kota Tasikmalaya per bulan pada 2026, baik untuk rumah tangga, pasar, hotel, restoran, katering, maupun program pangan bergizi?

Kedua, berapa produksi aktual peternak ayam petelur di Kota Tasikmalaya saat ini?

Ketiga, berapa potensi pasokan dari Kabupaten Tasikmalaya yang bisa diserap untuk kebutuhan Kota Tasikmalaya?

Keempat, apakah pemerintah sudah memiliki database peternak ayam petelur aktif, kapasitas kandang, produksi harian, dan kemampuan distribusi mereka?

Kelima, apakah kerja sama dengan Blitar disertai rencana penguatan peternak lokal, atau hanya menjadi jalur pasok luar daerah yang diformalkan?

Lima pertanyaan ini penting karena kebijakan pangan tidak boleh hanya terlihat aktif di meja rapat. Ia harus terasa sampai ke kandang peternak dan meja makan warga.

Jika pemerintah bisa menghitung inflasi dengan teliti, seharusnya pemerintah juga bisa menghitung berapa banyak peternak lokal yang bisa diperkuat.

Jalan Tengah: Kuota Lokal dan Agregator Tasikmalaya Raya

Solusi yang lebih adil bukanlah menolak telur Blitar. Solusi yang lebih masuk akal adalah membuat desain hibrida.

Pertama, Blitar tetap menjadi penyangga pasokan. Ini penting agar harga telur di pasar tidak mudah melonjak saat pasokan lokal terganggu.

Kedua, Pemkot Tasikmalaya bersama Pemkab Tasikmalaya perlu membentuk atau memperkuat agregator telur Tasikmalaya raya. Agregator ini bisa berbentuk koperasi, BUMD, badan usaha pangan, atau kemitraan peternak yang memiliki badan hukum.

Ketiga, pemerintah perlu membuat peta produksi peternak. Siapa peternaknya, di mana kandangnya, berapa populasinya, berapa produksi hariannya, dan berapa volume yang sanggup dipasok setiap pekan.

Keempat, pembeli institusional seperti dapur program pangan bergizi perlu diberi skema serapan lokal bertahap. Misalnya, 20 sampai 30 persen kebutuhan telur ditawarkan terlebih dahulu kepada pemasok Tasikmalaya raya, selama harga dan kualitasnya memenuhi standar.

Kelima, pemerintah membantu pembelian pakan kolektif. Karena pakan menjadi komponen biaya terbesar, efisiensi pakan akan lebih terasa bagi peternak dibanding bantuan seremonial yang hanya ramai saat penyerahan.

Dengan model seperti ini, kerja sama dengan Blitar tidak menjadi ancaman. Justru Blitar bisa menjadi pembanding praktik baik. Tasikmalaya bisa belajar dari tata kelola koperasi, manajemen pasokan, dan sistem distribusi yang sudah lebih matang.

Yang dibeli dari Blitar jangan hanya telurnya. Yang harus ikut dipelajari adalah sistemnya.

Kebijakan Darurat Jangan Jadi Kebiasaan

Pada akhirnya, kerja sama telur dengan Blitar bisa dibaca dengan dua wajah.

Wajah pertama adalah wajah teknis: pemerintah sedang menjaga pasokan dan menekan risiko inflasi. Dalam wajah ini, kebijakan tersebut masuk akal.

Namun, wajah kedua adalah wajah pembangunan lokal: jika kebutuhan telur terus dipenuhi dengan mengandalkan jalur luar daerah, sementara peternak Tasikmalaya tidak diperkuat, maka kebijakan ini belum ideal.

Kota Tasikmalaya memang bukan daerah dengan ruang peternakan luas. Tetapi Kota Tasikmalaya punya pasar. Kabupaten Tasikmalaya punya basis produksi. Keduanya seharusnya bisa dipertemukan dalam satu desain ekonomi lokal yang lebih kuat.

Pertanyaan H. Muslim menjadi penting karena ia menyentuh inti kebijakan: jangan sampai pemerintah sibuk menstabilkan harga telur, tetapi lupa menstabilkan masa depan peternaknya sendiri.

Telur Blitar boleh masuk Tasikmalaya. Tetapi peternak Tasikmalaya juga harus diberi jalan masuk ke pasar yang lebih besar.

Sebab, kebijakan pangan yang baik bukan hanya membuat harga hari ini terkendali. Kebijakan pangan yang baik juga membuat pelaku lokal besok tidak mati pelan-pelan.

Kalau tidak, Tasikmalaya mungkin berhasil membeli pasokan. Tetapi gagal membangun kemandirian.

Dan kalau itu terjadi, yang pecah bukan cuma telur, tapi masa depan peternak lokal!