lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Citra Wali Kota Tasikmalaya tidak merosot dalam semalam. Ia terkikis sedikit demi sedikit: oleh pintu dialog yang jarang terbuka, surat yang terlalu lama menunggu jawaban, serta ketidakhadiran ketika warga datang membawa persoalan.
Penanda terbarunya datang dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. Surat permintaan penjelasan tertanggal 20 April 2026 disebut belum mendapat jawaban hingga Ombudsman menerbitkan surat berikutnya pada 31 Juli 2026. Hari ini, Kamis, 6 Agustus 2026, Wali Kota Tasikmalaya dijadwalkan memberikan keterangan secara daring.
Ketika Diam Menjadi Pola
Ombudsman turun tangan setelah menerima laporan warga mengenai dugaan tidak memberikan pelayanan dan penundaan berlarut. Sebelum sampai ke lembaga negara itu, pengaduan telah disampaikan kepada Wali Kota Tasikmalaya sejak 6 Oktober 2025.
Menurut keterangan pelapor yang dicantumkan Ombudsman, surat tersebut tidak menghasilkan tindakan, solusi ataupun mediasi.
Ombudsman kemudian mengirimkan permintaan penjelasan pada 20 April 2026. Waktu paling lambat 14 hari kerja diberikan untuk menyampaikan jawaban tertulis beserta bukti pendukung.
Lebih dari tiga bulan berlalu. Jawaban itu disebut belum diterima.
Surat bukan buah yang akan ranum jika dibiarkan terlalu lama di atas meja. Diam mungkin disebut emas dalam peribahasa. Dalam pelayanan publik, diam terlalu sering diasumsikan ketidakpedulian, ketidaksiapan, penghindaran, atau bahkan kebodohan.
Di sinilah fakta pertama berdiri: pengaduan warga tidak memperoleh kepastian. Ketika persoalannya sampai kepada lembaga negara, permintaan penjelasannya pun harus disusul dengan surat kedua.
Gejala kedua muncul hanya beberapa menit setelah berita tersebut dibagikan Lintas Priangan kepada sekitar 140 tokoh dan pejabat Kota Tasikmalaya.
Belum sampai 15 menit, belasan pejabat dari berbagai jenjang mengirimkan komentar bernada kritis dan sinis. Sebagian terlalu kasar untuk ditayangkan. Sebagian lain singkat, tetapi menyimpan makna panjang.
“Pasti diwakilkan,” tulis salah seorang di antaranya.
Pejabat lain mengaitkan surat Ombudsman dengan audiensi warga yang berulang kali tidak dihadiri langsung oleh Wali Kota. Ada pula yang berharap Viman kembali saja berkiprah di tingkat provinsi. Lalu, “Ndableg!” ujar salah satunya.
Komentar tersebut tentu tidak mewakili seluruh aparatur. Namun, respons yang datang spontan, cepat, dan memiliki nada serupa sulit dianggap angin lalu. Fenomena komentar pedas dari internal ASN Kota Tasikmalaya ini semakin terasa masif dalam tiga bulan terakhir.
Pengalaman Lintas Priangan menjadi catatan ketiga.
Ketika media ini menerbitkan kritik terhadap pemerintah daerah lain di Priangan Timur, respons biasanya segera muncul. Ada kepala daerah yang langsung memberikan arahan. Ada pula kepala perangkat daerah yang mengambil inisiatif untuk menjelaskan.
Jawabannya tidak selalu memuaskan. Tetapi pintu komunikasi setidaknya terbuka.
Di Kota Tasikmalaya, pola tersebut nyaris tidak terasa. Respons Wali Kota terhadap pemberitaan kritis sangat lambat, bahkan untuk topik-topik kritis yang diangkat Lintas Priangan, sama sekali tidak pernah muncul. Tak heran jika kemudian, sejumlah surat konfirmasi kepada perangkat daerah pun tidak mendapatkan balasan. Sebut saja misalnya: Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.
Redaksi memahami bahwa tidak setiap kritik harus disambut dengan konferensi pers. Wartawan pun tidak sedang melamar menjadi kesayangan pejabat. Namun, persoalan publik selayaknya dijawab dengan data dan penjelasan, bukan dibiarkan menggantung dalam kelengangan.
Fakta keempat pernah terdengar lantang di tengah aksi pedagang Pasar Cikurubuk pada 9 Maret 2026.
Salah seorang tokoh pergerakan menyebut kualitas komunikasi pemerintah saat ini sebagai yang terburuk sepanjang sejarah Kota Tasikmalaya.
Penilaian itu bukan hasil survei. Ia merupakan pandangan seorang tokoh yang puluhan tahun mengikuti denyut sosial dan politik kota.
Ketika aksi berlangsung dan sejumlah pejabat pemerintah tiba di lokasi, pertanyaan yang terdengar dari tengah kerumunan justru sederhana:
“Wali kota mana?”
Catatan kelima datang dari sejumlah tokoh politik.
Beberapa figur yang pernah menjadi rival Viman dalam pilkada mengaku belum pernah diajak berkomunikasi. Padahal, pemilihan telah selesai. Spanduk telah diturunkan, suara telah dihitung, pemenang pun telah dilantik.
Komunikasi setelah pilkada bukan perkara berbagi kursi. Ia merupakan ikhtiar merawat kota agar tidak terus terbelah oleh sisa-sisa kontestasi.
Terlebih, sebagian rival beserta kekuatan politik di belakangnya pernah menjadi nakhoda atau ikut menentukan perjalanan Kota Tasikmalaya. Mereka boleh kalah dalam pemilihan. Namun, pengalaman dan kelompok masyarakat yang mereka wakili tidak akan lenyap dari peta kota.
Fakta keenam datang dari para pedagang pasar.
HIPPATAS mengirimkan surat usulan kebijakan penataan Pasar Cikurubuk kepada Wali Kota Tasikmalaya tertanggal 29 Januari 2026. Surat berikutnya kembali disampaikan kepada Wali Kota dan sejumlah instansi pada 13 Februari 2026.
Para pedagang tidak sekadar datang membawa keluhan. Mereka menyodorkan usulan dan menawarkan jalan keluar. Namun, ruang dialog yang diharapkan tak kunjung terbuka.
Jika dihitung sampai audiensi 5 Agustus 2026, penantian itu berlangsung hampir enam bulan.
Dalam waktu selama itu, sebuah pasar dapat kehilangan pembeli. Pedagang dapat kehilangan penghasilan. Masalah yang semula bisa dibicarakan di sekeliling meja dapat menjelma menjadi gelombang protes.
Namun, hampir enam bulan rupanya belum selalu cukup untuk melahirkan sebuah jawaban.
Fakta ketujuh terlihat dari sejumlah forum kritik yang dipantau Lintas Priangan.
Pada 30 Januari 2026, massa PMII meminta bertemu Wali Kota. Hingga aksi berakhir, ia tidak hadir.
Pada 9 Februari 2026, massa Sapma PP kembali tidak bertemu langsung dengan Wali Kota. Untuk peristiwa ini, terdapat keterangan bahwa Viman sedang sakit tifus. Alasan kesehatan tentu patut dihormati.
Pada 9 Maret 2026, ratusan pedagang Pasar Cikurubuk kembali berharap Wali Kota hadir. Mereka akhirnya ditemui asisten daerah dan sejumlah kepala perangkat daerah.
Terakhir, pada 5 Agustus 2026, perwakilan pedagang dari seluruh pasar di Kota Tasikmalaya datang membawa delapan tuntutan. Pertemuan kembali dibuka dan dipandu asisten daerah.
Mungkin –sekali lagi mungkin– terdapat audiensi lain yang berlangsung di luar pantauan kami. Namun, dari rangkaian yang terlihat, pejabat struktural terlalu sering ditempatkan di barisan depan untuk menerima benturan yang sesungguhnya tertuju kepada kepala daerah.
Mendelegasikan tugas tentu sah dalam birokrasi. Tetapi ada saat ketika warga tidak membutuhkan sekadar perwakilan. Mereka ingin pemimpinnya hadir, mendengar, lalu memberikan kepastian.
Fakta kedelapan barangkali merupakan alarm politik yang paling patut direnungkan.
Kekecewaan tidak lagi hanya datang dari lawan atau kelompok yang sejak awal berdiri di luar barisan Viman. Sedikitnya belasan orang yang pernah berkomunikasi dengan Lintas Priangan—mulai dari mereka yang berada dekat dengan aktivitas kampanye hingga pendukung loyal di tingkat akar rumput—mengaku mulai kecewa.
Mereka dahulu aktif memperkenalkan, membela, dan ikut berjuang. Kini, sebagian dari mereka justru memberikan penilaian negatif terhadap komunikasi dan arah kepemimpinannya.
Belasan orang bukan keseluruhan pendukung. Namun, kritik dari lawan merupakan hal lumrah dalam politik. Kekecewaan dari orang-orang yang dahulu ikut mengantar menuju kemenangan memiliki bunyi yang berbeda.
Delapan catatan ini bukan survei yang menyatakan seluruh warga berpandangan sama. Namun, ketika keresahan datang melalui pengaduan warga, lembaga negara, aparatur, media, tokoh pergerakan, rival politik, pedagang pasar, hingga bekas pendukung, semuanya terlalu lebar untuk disebut keluhan satu-dua orang.
Citra Wali Kota Tasikmalaya Belum Terlambat Dipulihkan
Seorang tokoh karismatik Tasikmalaya pernah menyampaikan penilaian sederhana. Wali Kota Tasikmalaya hari ini, menurutnya, merupakan pribadi yang baik. Namun, ia dinilai belum cukup siap menjadi kepala daerah.
Menjadi manusia baik adalah kemuliaan. Tetapi menjadi wali kota memang tidak cukup hanya dengan modal kesantunan pribadi.
Kepala daerah harus sanggup hadir ketika suasana tidak nyaman. Ia harus menjawab pertanyaan yang tajam, memilih di antara beberapa opsi, dan mengambil keputusan ketika setiap pilihan membawa risiko.
Di pundaknya terdapat nasib 759.370 jiwa penduduk Kota Tasikmalaya. Mereka tidak hanya membutuhkan pemimpin yang santun, tetapi juga pemimpin yang sigap, terbuka, dan memiliki keteguhan untuk menentukan arah.
Viman dan Diky Candra dilantik pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030. Hingga 6 Agustus 2026, pemerintahan mereka telah berjalan 532 hari atau sekitar 30% persen dari keseluruhan masa jabatan. Masih tersedia lebih dari 70 persen waktu untuk membenahi keadaan.
Waktu itu cukup panjang.
Masih ada kesempatan menjawab surat-surat yang tertunda. Masih ada ruang membuka jadwal dialog dengan warga, merangkul rival politik, mendengarkan kembali bekas pendukung, dan membangun komunikasi yang tidak hanya hidup ketika agendanya nyaman.
Namun, hampir satu setengah tahun juga bukan waktu yang terlalu singkat untuk terus disebut masa belajar.
Wali Kota Tasikmalaya belum terlambat berubah. Namun, ia juga tidak lagi berada pada tahap terlalu dini untuk berlindung di balik alasan adaptasi.
Citra tidak dibangun hanya melalui baliho, penghargaan, atau unggahan kegiatan. Citra Wali Kota Tasikmalaya terutama ditentukan oleh laku kepemimpinannya ketika berhadapan dengan masalah yang tidak menyenangkan.
