lintaspriangan.com, JEJAK HEROIK JABAR. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya, Drs. Ade Hendar, M.M., menegaskan bahwa perpindahan pemerintahan dan kekuatan militer Jawa Barat ke Tasikmalaya setelah Bandung Lautan Api tidak boleh dipahami semata-mata sebagai tindakan mengungsi.
Tasikmalaya, menurut dia, justru mengambil peran strategis dalam mempertahankan keberadaan Republik. Roda pemerintahan Jawa Barat dijalankan, komando pertahanan dibangun, informasi disiarkan, dan kekuatan rakyat dihimpun dari daerah ini.
Pemerintahan dan Militer Dikendalikan dari Tasikmalaya
“Tasikmalaya bukan sekadar tempat para pejabat dan pasukan menyelamatkan diri. Dari sini, pemerintahan Jawa Barat dijalankan, pertahanan diatur, dan perjuangan rakyat dikoordinasikan. Jadi, Tasikmalaya saat itu bukan hanya tempat mengungsi, tetapi pusat kendali,” kata Ade Hendar kepada Lintas Priangan (07/08/2026).
Peran tersebut menguat setelah Bandung Lautan Api pada malam 23 hingga 24 Maret 1946. Staf pimpinan Tentara Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpindah ke Tasikmalaya karena situasi Bandung tidak lagi memungkinkan untuk menjalankan pemerintahan secara normal.
Namun, perpindahan itu bukan berarti pemerintahan berhenti bekerja.
Dokumen sejarah Monumen Perjuangan Daerah Jawa Barat mencatat Tasikmalaya kemudian menjalankan tiga fungsi sekaligus: pusat pemerintahan Jawa Barat, basis pertahanan, dan pusat komando perjuangan.
Kota ini memiliki fasilitas yang diperlukan untuk menopang perjuangan. Di Tasikmalaya terdapat kantor pemerintahan, markas pasukan, lapangan terbang Cibeureum, kantor pemberitaan, percetakan, serta sarana radio yang menjaga arus informasi tetap bergerak.
“Tasikmalaya memiliki fasilitas, posisi geografis, dan dukungan masyarakat yang memungkinkan pemerintahan serta pertahanan tetap berjalan. Kehadiran para pejabat dan pasukan bukan sekadar berlindung. Mereka datang untuk meneruskan perjuangan,” ujar Ade.
Peran militer Tasikmalaya semakin kukuh pada 20 Mei 1946. Tiga divisi Tentara Keamanan Rakyat di Jawa Barat disatukan menjadi Divisi Siliwangi dan bermarkas di Tasikmalaya.
Tiga hari kemudian, A.H. Nasution dipilih sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Dari Tasikmalaya, pasukan yang kelak dikenal sebagai kebanggaan rakyat Jawa Barat itu menyusun kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan.
Jejak markas pertamanya masih ditandai oleh Monumen Siliwangi di Jalan Otto Iskandardinata, tepat di depan Alun-alun Kota Tasikmalaya.
Menurut Ade, keberadaan monumen tersebut seharusnya dibaca lebih dalam daripada sekadar penanda lokasi.
“Di tempat itulah pernah berdiri pusat komando militer yang menentukan perjalanan perjuangan Jawa Barat. Kita melewatinya hampir setiap hari, tetapi mungkin belum semuanya memahami betapa pentingnya tempat tersebut bagi Republik,” katanya.
Tasikmalaya juga menjadi pusat komando Wehrkreise III, sistem pertahanan yang membagi wilayah menjadi kantong-kantong perjuangan. Setiap kantong dapat bergerak secara mandiri, tetapi tetap berada dalam satu koordinasi antara kekuatan militer dan pemerintahan sipil.
Sistem tersebut membuat perlawanan tidak mudah dipatahkan hanya dengan menduduki satu kota. Ketika suatu markas diserang, pemerintahan dan perjuangan dapat bergerak ke tempat lain tanpa kehilangan kendali sepenuhnya.
Di Tasikmalaya, hubungan antara pemerintahan, tentara, laskar, dan rakyat menjadi urat nadi pertahanan.
“Sejarah ini menunjukkan bahwa mempertahankan negara tidak pernah menjadi pekerjaan tentara saja. Ada pemerintah yang menjaga kewenangan Republik, ada media dan radio yang menjaga informasi, serta ada rakyat yang menyediakan makanan, perlindungan, dan jalur perhubungan,” tutur Ade.
Peran Strategis yang Harus Dibayar Mahal
Besarnya peran Tasikmalaya membuat daerah ini menjadi salah satu sasaran utama ketika Belanda melancarkan Agresi Militer I pada 21 Juli 1947.
Pangkalan udara, stasiun kereta api, kantor radio, percetakan, markas militer, dan sejumlah fasilitas penting diserang. Pasukan Belanda juga bergerak dari arah Ciamis untuk menerobos pusat Tasikmalaya.
Di Karangresik, pejuang Republik menghancurkan jembatan di atas Sungai Citanduy untuk memutus laju konvoi Belanda. Jalan sempit berubah menjadi perangkap bagi kendaraan lapis baja dan pasukan yang hendak memasuki kota.
Pertahanan itu akhirnya dihantam dari udara. Setelah gempuran pesawat tempur, pasukan Republik terpaksa meninggalkan kedudukan dan menyebar ke luar kota. Pada 11 Agustus 1947, Belanda berhasil menduduki Tasikmalaya.
Namun, jatuhnya pusat kota tidak mengakhiri pemerintahan Jawa Barat.
Gubernur Sewaka dan jajaran pemerintahan bergerak ke Lebaksiuh, wilayah Tasikmalaya bagian selatan yang saat itu sulit dijangkau tentara Belanda. Dari sebuah kantor darurat, pemerintahan Jawa Barat terus dijalankan selama kurang lebih tujuh bulan, dari Agustus 1947 hingga Februari 1948.
Pusat pemerintahan memang berpindah, tetapi kewibawaan Republik tidak diserahkan.
“Belanda dapat menduduki kota, tetapi tidak berhasil mematikan pemerintahan dan kesetiaan masyarakat kepada Republik. Para pemimpin terus bergerak, sedangkan rakyat menjaga agar perjuangan tetap memiliki tempat berpijak,” kata Ade.
Ia menilai jejak tersebut memperlihatkan bahwa Tasikmalaya bukan sekadar latar belakang dalam sejarah revolusi. Daerah ini menjadi ruang tempat pemerintahan sipil dan kekuatan militer bertemu, berbagi informasi, serta mempertahankan keberadaan Republik di Jawa Barat.
Ade juga mengingatkan bahwa wilayah administratif Kota Tasikmalaya seperti sekarang belum terbentuk pada masa revolusi. Sebutan Tasikmalaya dalam catatan sejarah kala itu mencakup wilayah yang jejak perjuangannya kini tersebar di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.
Karena itu, warisan tersebut bukan bahan untuk saling memperebutkan kebanggaan, melainkan sejarah bersama yang harus dirawat.
“Jejak perjuangannya tersebar di berbagai tempat. Ada yang sekarang berada di wilayah Kota Tasikmalaya, ada pula di Kabupaten Tasikmalaya. Semuanya merupakan satu rangkaian perjuangan rakyat Tasikmalaya untuk Jawa Barat dan Republik Indonesia,” ujarnya.
Sebagai Kepala Badan Kesbangpol, Ade memandang kisah tersebut tetap relevan dengan upaya memperkuat wawasan kebangsaan dan bela negara pada masa sekarang.
Bela negara, menurut dia, tidak selalu hadir dalam bentuk mengangkat senjata. Pada masa damai, semangat itu dapat diwujudkan dengan menjaga persatuan, menolak perpecahan, menghormati perbedaan, dan bekerja dengan jujur sesuai tanggung jawab masing-masing.
“Generasi sekarang memang tidak menghadapi kendaraan lapis baja atau pesawat tempur penjajah. Namun, kita menghadapi tantangan lain, seperti disinformasi, intoleransi, perpecahan, dan lunturnya kepedulian terhadap kepentingan bersama,” kata Ade.
Karena itu, sejarah tidak cukup diperingati melalui upacara atau disebut kembali setiap Agustus. Kisah perjuangan harus disampaikan dengan bahasa yang dekat kepada generasi muda serta dihubungkan dengan tantangan kebangsaan hari ini.
Monumen, nama jalan, arsip, dan bekas lokasi perjuangan juga perlu diperlakukan sebagai ruang belajar. Di balik setiap penanda itu terdapat keputusan besar yang pernah menentukan apakah Republik tetap bertahan atau kehilangan kendali.
“Tasikmalaya pernah dipercaya menjadi pusat pemerintahan, markas militer, dan pusat komando perjuangan. Kebanggaan itu harus melahirkan tanggung jawab. Kalau para pendahulu menjaga Republik dalam kecamuk perang, tugas kita sekarang adalah menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Ade.
Hampir delapan dekade telah berlalu. Kota kembali riuh oleh perdagangan, pendidikan, kendaraan, dan kehidupan yang bergerak tanpa dentuman meriam.
Namun, jalan-jalan yang kini dilintasi dengan tenang pernah menjadi urat nadi pemerintahan dan pertahanan Republik.
Tasikmalaya memang menerima para pemimpin dan pasukan yang meninggalkan Bandung. Akan tetapi, kota ini tidak hanya menyediakan tempat untuk berlindung.
Tasikmalaya menyediakan ruang bagi Republik untuk tetap memerintah, menyusun pertahanan, menyampaikan informasi, dan melanjutkan perlawanan.
Mereka datang bukan untuk berhenti. Dari Tasikmalaya, kendali perjuangan kembali digenggam. (AS)
“Jangan biarkan kisah para pejuang ini terkubur untuk kedua kalinya—bukan oleh tanah, melainkan oleh lupa. Bagikan kepada anak-anak, keluarga, sahabat, dan generasi muda, agar mereka mengerti bahwa Merah Putih tidak berkibar sekadar karena angin, tetapi karena darah, air mata, dan nyawa yang dikorbankan. Sekali Anda membagikan kisah ini, Anda ikut menjaga api perjuangan tetap menyala dari generasi ke generasi.”
lintaspriangan.com
