lintaspriangan.com, BERITA DAERAH. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengungkapkan keprihatinannya mengenai keterlambatan pembayaran honor pegawai honorer di sejumlah instansi.
Dalam sebuah pernyataan pada 26 Oktober 2024, Asep menekankan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi sumber daya manusia yang ada.
Menurutnya, evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai honorer menerima haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia berpendapat bahwa keberadaan pegawai honorer harus dipertimbangkan secara menyeluruh.
Asep juga menyoroti pentingnya efektivitas kerja pegawai dalam evaluasi tersebut. Dia mengajak Pemerintah Daerah untuk menilai apakah pegawai yang ada sudah bekerja secara optimal.
“Apakah keefektifan pegawai di dalam bekerja ini harus dievaluasi atau tidak? Ini penting untuk menilai kebutuhan tenaga honorer, PPPK, dan non-PNS,” ujarnya.
Dengan begitu, diharapkan bahwa evaluasi menyeluruh ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sebagai arahan DPRD, Asep menyatakan bahwa saran dan masukan dari mereka terhadap Pemerintah Daerah sangat diperlukan.
“Kami punya tanggung jawab yang sama. Bagaimana memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah terkait menanggulangi kondisi yang demikian,” tegasnya.
Dia menjelaskan bahwa DPRD memiliki kewajiban untuk memberikan rekomendasi, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran dan kebijakan yang diambil oleh Pemda.
Asep melanjutkan dengan menekankan perlunya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan program-program pemerintah.
Dia menyarankan agar Pemda dapat memilah antara program-program yang mendesak dan yang kurang penting.
“Pemda harus bisa memilah mana program kegiatan yang tidak begitu penting,” imbuhnya.
Dengan pendekatan ini, Asep berharap Pemerintah Daerah dapat fokus pada inisiatif yang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
Lebih jauh, Asep juga menekankan pentingnya meningkatkan pendapatan daerah. “Harus pinter memilah mana program kegiatan yang sekiranya bisa meningkatkan sumber pendapatan daerah,” katanya.
Dia percaya bahwa dengan prioritas yang tepat, Pemda dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asep optimis bahwa dengan komitmen yang kuat, kondisi keuangan daerah dapat pulih dalam waktu satu atau dua tahun ke depan.
Mendengar pernyataan ini, banyak pihak berharap agar Pemda segera merespons dan mengambil tindakan yang diperlukan. Evaluasi yang komprehensif terhadap pegawai honorer dan program yang ada diharapkan dapat memperbaiki situasi saat ini.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengungkapkan keprihatinannya mengenai keterlambatan pembayaran honor pegawai honorer di sejumlah instansi.
Dalam sebuah pernyataan pada 26 Oktober 2024, Asep menekankan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi sumber daya manusia yang ada.
Menurutnya, evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai honorer menerima haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia berpendapat bahwa keberadaan pegawai honorer harus dipertimbangkan secara menyeluruh.
Asep juga menyoroti pentingnya efektivitas kerja pegawai dalam evaluasi tersebut. Dia mengajak Pemerintah Daerah untuk menilai apakah pegawai yang ada sudah bekerja secara optimal.
“Apakah keefektifan pegawai di dalam bekerja ini harus dievaluasi atau tidak? Ini penting untuk menilai kebutuhan tenaga honorer, PPPK, dan non-PNS,” ujarnya.
Dengan begitu, diharapkan bahwa evaluasi menyeluruh ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sebagai arahan DPRD, Asep menyatakan bahwa saran dan masukan dari mereka terhadap Pemerintah Daerah sangat diperlukan.
“Kami punya tanggung jawab yang sama. Bagaimana memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah terkait menanggulangi kondisi yang demikian,” tegasnya.
Dia menjelaskan bahwa DPRD memiliki kewajiban untuk memberikan rekomendasi, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran dan kebijakan yang diambil oleh Pemda.
Asep melanjutkan dengan menekankan perlunya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan program-program pemerintah.
Dia menyarankan agar Pemda dapat memilah antara program-program yang mendesak dan yang kurang penting.
“Pemda harus bisa memilah mana program kegiatan yang tidak begitu penting,” imbuhnya.
Dengan pendekatan ini, Asep berharap Pemerintah Daerah dapat fokus pada inisiatif yang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
Lebih jauh, Asep juga menekankan pentingnya meningkatkan pendapatan daerah. “Harus pinter memilah mana program kegiatan yang sekiranya bisa meningkatkan sumber pendapatan daerah,” katanya.
Dia percaya bahwa dengan prioritas yang tepat, Pemda dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asep optimis bahwa dengan komitmen yang kuat, kondisi keuangan daerah dapat pulih dalam waktu satu atau dua tahun ke depan.
Mendengar pernyataan ini, banyak pihak berharap agar Pemda segera merespons dan mengambil tindakan yang diperlukan. Evaluasi yang komprehensif terhadap pegawai honorer dan program yang ada diharapkan dapat memperbaiki situasi saat ini.
BACA JUGA: NasDem Ciamis Gelar Konsolidasi Pemenangan Pilkada 2024
Para pegawai honorer yang telah bekerja keras juga patut mendapatkan perhatian dan hak-haknya. Sebuah langkah nyata dari Pemerintah Daerah akan menjadi sinyal positif bagi semua pegawai yang terlibat.
Situasi ini tentunya menjadi tantangan bagi Pemda untuk lebih bijaksana dalam mengelola sumber daya manusia dan anggaran. “Insyaallah dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengatasi permasalahan ini,” tutup Asep. (KMP/infopriangan com)
Para pegawai honorer yang telah bekerja keras juga patut mendapatkan perhatian dan hak-haknya. Sebuah langkah nyata dari Pemerintah Daerah akan menjadi sinyal positif bagi semua pegawai yang terlibat.
Situasi ini tentunya menjadi tantangan bagi Pemda untuk lebih bijaksana dalam mengelola sumber daya manusia dan anggaran. “Insyaallah dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengatasi permasalahan ini,” tutup Asep. (KMP/infopriangan com)
