lintaspriangan.com, BERITA DAERAH. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjar mengkritik pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Banjar, yang dinilai asal-asalan.
Kresty Amelania, Ketua DPC GMNI Banjar, menyatakan banyak APK dipasang di lokasi yang dilarang, seperti di tiang listrik, pohon, dan flyover.
“Ini jelas melanggar aturan dan mengganggu ketertiban,” ujarnya.
KPU Banjar sebelumnya telah membagikan 38 ribu APK berupa baliho, spanduk, brosur, poster, pamflet, dan flyer kepada empat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar.
Setiap paslon mendapatkan lima baliho, 20 umbul-umbul di kecamatan, dan dua spanduk di setiap desa. Sayangnya, penerapannya di lapangan kurang tertib.
Menurut Kresty, pemasangan APK yang tidak sesuai aturan tersebut menciptakan kekacauan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
“Pemasangan APK di tempat yang tidak semestinya menunjukkan ketidakpedulian terhadap keamanan dan estetika kota,” katanya.
Kresty menekankan bahwa tindakan ini bertentangan dengan misi KPU untuk menjaga demokrasi yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas.
Kresty menuntut KPU segera menertibkan APK yang melanggar aturan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajarannya.
“KPU harus lebih teliti dan bertanggung jawab dalam pemasangan APK,” tegas Kresty.
Selain itu, Kresty mengingatkan bahwa masa kampanye seharusnya menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat.
“Masa kampanye harus diisi dengan pendidikan politik yang baik, bukan justru menciptakan kesan buruk tentang penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Menurutnya, pemasangan APK yang sembarangan justru memberikan contoh buruk bagi masyarakat.
BACA JUGA: Kejari Ciamis Adakan Kampanye Anti Korupsi di Alun-alun, Bukan Peringatan
Kresty juga berharap pihak-pihak terkait lainnya segera menindaklanjuti masalah ini untuk memastikan Pilkada Kota Banjar 2024 berjalan aman dan damai.
“Kita semua berharap Pilkada dapat berlangsung tertib tanpa merugikan pihak manapun,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi agar penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku.