Prabowo Tegaskan Instruksi TNI-Polri Hadapi Kerusuhan
lintaspriangan.com, BERITA NASIONAL. Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar aparat TNI-Polri tidak ragu bertindak tegas menghadapi unjuk rasa yang berujung kerusuhan dan penjarahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Menurut Sjafrie, instruksi diberikan langsung kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil langkah terukur dalam meredam aksi massa yang melanggar hukum. “Presiden menegaskan segala bentuk penjarahan, kerusuhan, maupun tindakan makar harus segera ditangani dengan langkah tegas dan terukur,” ujarnya.
Arahan tersebut, kata Sjafrie, juga mencakup perlindungan terhadap keselamatan warga, pejabat, dan aset publik yang menjadi sasaran perusakan. “Petugas jangan ragu menindak pelaku kerusuhan maupun penjarahan,” tambahnya.
Koordinasi Intelijen dan Pemerintah Daerah
Selain kepada TNI-Polri, Prabowo juga memerintahkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk meningkatkan kewaspadaan serta melaporkan dinamika di lapangan secara cepat. BIN diminta menjaga deteksi dini agar potensi kerusuhan bisa dicegah sebelum meluas.
Instruksi khusus juga diberikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperkuat koordinasi dengan kepala daerah. Pemerintah daerah diminta tetap fokus menjaga stabilitas birokrasi sekaligus merespons kebutuhan ekonomi masyarakat di tengah situasi politik yang memanas.
“Koordinasi pusat dan daerah harus berjalan efektif. Pemerintah tidak boleh lengah dalam melayani kebutuhan rakyat,” ujar Sjafrie menekankan.
Arahan ke TNI Jaga Stabilitas Nasional
Lebih jauh, Prabowo menugaskan Panglima TNI beserta seluruh kepala staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk memelihara keamanan di seluruh wilayah. Aparat juga diminta mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar tidak disalahgunakan di luar koridor hukum.
“Presiden selalu bersama rakyat dan akan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil,” pungkas Sjafrie.
Jejak Historis Instruksi Presiden ke Aparat
Instruksi presiden kepada aparat keamanan untuk meredam kerusuhan bukan hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Pada era Orde Baru, Presiden Soeharto kerap mengeluarkan perintah serupa kepada ABRI (kini TNI-Polri). Instruksi itu bahkan diwujudkan dalam operasi militer seperti Operasi Tertib dan Operasi Sadar 1990-an untuk menekan gejolak sosial.
Memasuki era reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah memberi instruksi tegas kepada Polri dan TNI saat terjadi kerusuhan Ambon (2004–2005) dan demonstrasi menolak kenaikan BBM (2008). Namun, SBY lebih menekankan pendekatan hukum dan dialog meski tetap menyiagakan aparat keamanan di lapangan.
Di masa Presiden Joko Widodo, pola instruksi terlihat jelas saat menghadapi aksi massa 212 (2016) dan kerusuhan pasca pemilu 2019. Jokowi memerintahkan aparat bertindak tegas namun menekankan profesionalisme serta penghormatan terhadap hak demokrasi. Jokowi juga sering menugaskan BIN untuk deteksi dini dan koordinasi dengan daerah, mirip dengan pola instruksi Prabowo saat ini.
Konteks Politik dan Stabilitas
Instruksi Prabowo 2025 hadir di tengah gelombang unjuk rasa yang terjadi di sejumlah kota besar, sebagian berujung ricuh. Dengan menegaskan soliditas Prabowo TNI-Polri, pemerintah ingin memastikan stabilitas keamanan tetap terkendali.
Pengamat menilai, pola instruksi Prabowo mencerminkan kombinasi pendekatan Orde Baru yang menekankan keamanan keras, serta gaya reformasi yang masih membuka ruang koordinasi sipil-militer. Dengan sejarah panjang intervensi aparat dalam pengendalian unjuk rasa, tantangan terbesar pemerintahan saat ini adalah menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat.
Dengan instruksi ini, Prabowo mengirim sinyal jelas bahwa negara tidak akan membiarkan aksi massa berkembang menjadi ancaman stabilitas. Soliditas Prabowo TNI-Polri menjadi kata kunci yang diandalkan untuk meredam gejolak sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahannya. (Lintas Priangan/AC)
