lintaspriangan.com, BERITA JAWA BARAT. Wacana SPP Sekolah di Jabar kembali muncul dan langsung menyentuh pertanyaan paling sensitif bagi orang tua: apakah pendidikan di SMA dan SMK negeri tidak lagi gratis? Jawabannya belum sesederhana iya atau tidak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar masih membahas kemungkinan mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan tersebut.
Usulan itu tidak dirancang untuk seluruh siswa. Dalam skema yang tengah dibahas, keluarga miskin dan rentan miskin tetap dibebaskan dari biaya. SPP baru diarahkan kepada orang tua dengan kemampuan ekonomi menengah hingga atas. Namun, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menegaskan bahwa pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal dan belum menjadi keputusan.
SPP Sekolah di Jabar Masih Sebatas Wacana
Pembahasan mengenai SPP Sekolah di Jabar muncul dalam rapat kerja Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Ranperda tersebut sedang dibahas DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Purwanto mengatakan, pemerintah masih melihat berbagai aspirasi yang berkembang dalam pembahasan tersebut. Salah satu pertimbangannya adalah kebutuhan anggaran sekolah negeri yang dinilai belum sepenuhnya tercukupi.
Artinya, masyarakat belum perlu buru-buru menyimpulkan bahwa siswa SMA dan SMK negeri akan langsung ditagih SPP pada tahun ajaran ini. Belum ada keputusan mengenai waktu pelaksanaan, besaran pembayaran, mekanisme penentuan keluarga, maupun sekolah yang akan menerapkannya.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung menjelaskan, gagasan tersebut berangkat dari kesenjangan antara anggaran yang diterima sekolah dan kebutuhan biaya pendidikan yang dianggap layak.
Menurut perhitungan yang disampaikannya, kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA mencapai sekitar Rp4,5 juta per siswa dalam satu tahun. Sementara itu, kemampuan pembiayaan pemerintah baru sekitar Rp1,6 juta per siswa atau kurang lebih 40 persen dari kebutuhan tersebut.
Kesenjangan itu dinilai dapat memengaruhi kemampuan sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, memperbaiki fasilitas, mengembangkan kompetensi guru, serta membiayai kegiatan siswa.
Kondisinya disebut lebih berat bagi sekolah yang memiliki jumlah siswa atau rombongan belajar lebih sedikit. Biaya operasional tetap harus dikeluarkan, sedangkan sumber pendapatan sekolah terbatas.
Keluarga Desil 1–5 Tetap Gratis
Hal yang menjadi perhatian utama adalah siapa yang akan dibebani pembayaran. DPRD Jabar mengusulkan agar penerapan SPP Sekolah di Jabar menggunakan kemampuan ekonomi keluarga sebagai dasar.
Siswa dari keluarga desil 1 sampai desil 5, yakni kelompok miskin dan rentan miskin, diusulkan tetap memperoleh pendidikan gratis. Mereka tidak boleh dipungut biaya, termasuk SPP.
Pembayaran baru diarahkan kepada keluarga yang berada pada desil 6 sampai desil 10. Besarannya juga tidak akan dipukul rata. Keluarga pada desil 10 diusulkan membayar lebih tinggi dibandingkan keluarga desil 6.
Skema bertingkat tersebut disebut sebagai bentuk keadilan proporsional. Orang tua yang kemampuan ekonominya lebih kuat akan memberikan kontribusi lebih besar, sedangkan keluarga rentan tetap dilindungi.
Namun, skema ini masih menyimpan banyak pertanyaan. Pemerintah perlu memastikan data ekonomi keluarga benar-benar akurat. Kesalahan penempatan desil dapat membuat keluarga yang sebenarnya sedang kesulitan justru masuk kelompok wajib membayar.
Transparansi pengelolaan dana juga menjadi kunci. Masyarakat perlu mengetahui siapa yang menentukan besaran SPP, ke mana uang disetorkan, untuk apa dana digunakan, dan bagaimana pengawasannya dilakukan.
Di sisi lain, Pemprov Jabar saat ini juga menjalankan intervensi pembiayaan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Pemerintah menyiapkan bantuan Rp2,7 juta per siswa yang masuk sekolah swasta mitra, terdiri atas Rp1,5 juta untuk dana sumbangan pendidikan dan Rp1,2 juta untuk biaya bulanan selama satu tahun.
Kebijakan itu menunjukkan bahwa persoalan pembiayaan pendidikan di Jawa Barat tidak hanya menyangkut sekolah negeri. Pemerintah juga harus memastikan puluhan ribu anak yang tidak tertampung tetap dapat melanjutkan sekolah.
Karena itu, perdebatan SPP Sekolah di Jabar diperkirakan tidak berhenti pada persoalan membayar atau gratis. Hal yang lebih penting adalah apakah skema tersebut benar-benar mampu meningkatkan kualitas pendidikan tanpa menutup pintu sekolah bagi anak dari keluarga yang sedang kesulitan.
Untuk saat ini, orang tua siswa perlu memegang satu fakta penting: reaktivasi SPP masih dibahas dan belum ditetapkan sebagai kebijakan.(AS/AHOL)
.
