lintaspriangan.com, BERITA KUNINGAN. WTP Kuningan 2025 menjadi sorotan setelah Kabupaten Kuningan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian itu menjadi kabar baik, tetapi belum menutup catatan besar pada sektor Pendapatan Asli Daerah atau PAD.
Sorotan muncul karena PAD Kabupaten Kuningan tahun 2025 hanya terealisasi sekitar Rp379,88 miliar dari target sekitar Rp479,04 miliar. Artinya, ada selisih hampir Rp99,16 miliar dari target yang tidak tercapai. Angka ini membuat WTP Kuningan 2025 tidak hanya dibaca sebagai prestasi administratif, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk menilai kembali kemandirian fiskal daerah.
Kembali WTP Setelah Sempat WDP
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2025 kepada 27 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat pada Kamis, 25 Juni 2026, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung. Dari 27 pemda, 25 memperoleh opini WTP, sementara Kota Bandung mendapat WDP dan Kabupaten Bekasi mendapat TMP atau Tidak Memberikan Pendapat.
Bagi Kuningan, opini WTP tahun ini punya makna khusus. Sebab, pada LKPD Tahun 2024, Kabupaten Kuningan sebelumnya memperoleh opini WDP PSH atau Wajar Dengan Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal. Dalam siaran pers BPK Jabar saat itu, pengecualian antara lain berkaitan dengan akun kas dan belanja tidak terduga.
Dengan latar itu, WTP Kuningan 2025 dapat dibaca sebagai tanda adanya perbaikan dalam penyajian laporan keuangan. Namun, WTP bukan berarti seluruh pekerjaan fiskal daerah sudah selesai. BPK sendiri menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan semata-mata untuk mengungkap seluruh penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan.
Di titik inilah sorotan DPRD menjadi penting. WTP memang menunjukkan laporan keuangan dinilai wajar secara standar pemeriksaan, tetapi publik tetap berhak bertanya: apakah APBD sudah cukup kuat membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan kebutuhan dasar warga?
PAD Meleset, Kemandirian Fiskal Jadi PR
Catatan paling menonjol datang dari sektor PAD. JDIH DPRD Kuningan mencatat Pemkab Kuningan baru merealisasikan PAD tahun 2025 sebesar Rp379 miliar atau 79,30 persen dari target Rp479 miliar. Pada saat yang sama, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi masih mendominasi, yakni sekitar Rp2,21 triliun.
Fraksi Gerindra DPRD Kuningan juga mengingatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak cukup diukur dari opini WTP. Menurut fraksi tersebut, APBD harus benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan penguatan kemandirian fiskal daerah. Gerindra juga menyoroti PAD yang hanya terealisasi Rp379,88 miliar dari target Rp479,05 miliar atau sekitar 79,30 persen.
Sorotan lain datang dari Fraksi Golkar. Fraksi ini menilai realisasi pajak daerah masih perlu dibenahi karena baru mencapai 87,84 persen. Beberapa jenis pajak juga tercatat rendah, seperti pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB sekitar 25 persen serta pajak air tanah 44,81 persen.
Fraksi PKS memberi tekanan lebih tajam pada selisih target dan realisasi PAD. Mereka mencatat selisih hampir Rp99,16 miliar itu menunjukkan masih lemahnya kualitas perencanaan, pemetaan potensi pendapatan, dan pengawasan terhadap sumber-sumber PAD. PKS juga menyoroti ketergantungan pendapatan daerah terhadap transfer pusat dan provinsi yang disebut mencapai sekitar 83,8 persen.
Dengan demikian, masalah utama Kuningan bukan sekadar sudah WTP atau belum WTP. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana opini WTP itu diterjemahkan menjadi tata kelola pendapatan yang lebih kuat, pajak dan retribusi yang lebih tertib, serta belanja daerah yang lebih terasa manfaatnya bagi warga.
Pekerjaan rumah Pemkab Kuningan kini cukup jelas. Basis data pajak dan retribusi perlu diperbarui, pengawasan potensi kebocoran penerimaan harus diperkuat, pemanfaatan aset daerah perlu dioptimalkan, dan belanja publik harus semakin berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Jika tidak, WTP hanya akan berhenti sebagai kabar baik tahunan. Bagus di laporan, tetapi belum tentu lega di lapangan. Padahal bagi warga, ukuran paling sederhana dari APBD bukan hanya opininya, melainkan manfaatnya. (AS)