lintaspriangan.com, BERITA BOGOR. Kekeringan mulai menekan kehidupan warga di sejumlah daerah Jawa Barat. Bukan lagi sekadar tanda musim kemarau, kondisi ini sudah berubah menjadi krisis air bersih di beberapa titik.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat mencatat, kekeringan melanda tujuh kabupaten dan kota. Data itu disampaikan pada Rabu, 8 Juli 2026, ketika sejumlah daerah mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak.
Tujuh daerah yang masuk catatan dampak kekeringan itu meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Tasikmalaya.
Dari tujuh daerah tersebut, Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah dengan jumlah warga terdampak cukup besar. Kekeringan dilaporkan terjadi di sejumlah desa, yakni Gunungsari, Parakanmuncang, Kalongliud, Karangtengah, Sukajaya, dan Harkatjaya.
BPBD Jabar mencatat sebanyak 3.092 jiwa terdampak kekeringan di Kabupaten Bogor. Penyebabnya disebut berkaitan dengan cuaca ekstrem dan menurunnya intensitas hujan.
Di lapangan, situasinya bahkan mulai terasa langsung oleh warga. Di Sukaraja, Kabupaten Bogor, BPBD mencatat 2.189 orang terdampak kekeringan. Warga di Kampung Cibedug Mayak dan Cibedug Raden, Desa Nagrak, disebut harus mencari sumber air ke aliran Sungai Cikeas karena sumur-sumur warga mengering.
BPBD Kabupaten Bogor kemudian mendistribusikan 15.000 liter air bersih untuk warga di dua kampung tersebut. Bantuan itu menjadi penanganan awal, sebelum distribusi lanjutan dilakukan sesuai kebutuhan lapangan.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Bekasi. Kekeringan dilaporkan melanda Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, serta Desa Ridogalih di Kecamatan Cibarusah. Di wilayah ini, BPBD Jabar mencatat 2.834 jiwa terdampak.
Pemkab Bekasi sebelumnya juga telah menyalurkan ratusan ribu liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Bantuan disalurkan sejak Juni 2026 ke sejumlah titik yang mengalami krisis air.
Masalah utama di sejumlah permukiman bukan hanya sumur mengering. Sebagian rumah warga juga belum memiliki jaringan perpipaan air bersih. Ketika musim kemarau menekan sumber air tanah, warga akhirnya sangat bergantung pada pasokan mobil tangki.
Kabupaten Karawang juga masuk daftar daerah terdampak. Kekeringan dilaporkan terjadi di Desa Kutalanggeng, Kecamatan Tegalwaru, serta Desa Mulyasejati dan Desa Kutanegara di Kecamatan Ciampel. BPBD Jabar mencatat 1.973 jiwa terdampak akibat penurunan intensitas hujan.
Di Kabupaten Garut, kekeringan terjadi di Desa Linggamukti, Kecamatan Sucinaraja. Sebanyak 350 kepala keluarga terdampak dan mengalami kesulitan air bersih.
Krisis air juga dilaporkan terjadi di Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, dengan 150 kepala keluarga terdampak. Sementara itu, Kabupaten Pangandaran mencatat 577 jiwa terdampak di Parakanmanggu, Kecamatan Parigi, dan Mangunjaya, Kecamatan Mangunjaya.
Kabupaten Tasikmalaya pun ikut masuk daftar terdampak. Kekeringan terjadi di Kertanegla, Kecamatan Bojonggambir, dengan 450 kepala keluarga atau 1.200 jiwa terdampak.
Kondisi ini menjadi alarm serius bagi warga Jawa Barat. Kekeringan bukan hanya urusan sawah retak atau sungai menyusut. Ketika air untuk minum, memasak, mandi, dan kebutuhan dasar lain mulai sulit, maka kemarau sudah menyentuh ruang paling dekat dengan kehidupan warga.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Status ini berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026 untuk 27 kabupaten dan kota.
Dengan status tersebut, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menunggu laporan warga. Pemetaan sumber air, kesiapan armada tangki, koordinasi desa, hingga antisipasi wilayah rawan harus berjalan lebih cepat.
Sebab dalam urusan air bersih, keterlambatan sehari saja bisa terasa panjang bagi warga. Apalagi kalau yang kosong bukan cuma toren, tapi juga harapan bahwa bantuan segera datang. (NS/AS)
