lintaspriangan.com, BERITA BANDUNG. Ancaman terhadap air bersih Bandung mulai menjadi perhatian serius memasuki musim kemarau 2026. BPBD Kota Bandung memetakan sedikitnya 13 kecamatan dan 20 kelurahan yang berpotensi terdampak kekurangan air bersih selama musim kemarau.
Pemetaan ini menjadi alarm awal bagi Kota Bandung. Sebab, ancaman kekurangan air bersih tidak hanya berkaitan dengan hujan yang berkurang, tetapi juga menyentuh persoalan layanan dasar, sumber air baku, dan kesiapan distribusi ketika debit air mulai turun.
13 Kecamatan Masuk Peta Rawan BPBD Kota Bandung
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandung, Amires Pahala, menyebut wilayah rawan tersebut tidak mencakup seluruh kelurahan di setiap kecamatan. Artinya, peta kerawanan ini menunjuk titik-titik tertentu yang dinilai memiliki risiko lebih tinggi terhadap kekurangan air bersih.
Adapun 13 kecamatan yang masuk peta rawan tersebut meliputi Ujungberung, Sukajadi, Panyileukan, Coblong, Cinambo, Cicendo, Cibiru, Cibeunying Kidul, Bojongloa Kaler, Batununggal, Babakan Ciparay, Antapani, dan Andir.
BPBD Kota Bandung mengimbau masyarakat mulai menggunakan air secara bijak. Penghematan air dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan apabila musim kemarau berlangsung lebih lama dari biasanya. Ini penting karena kekeringan sering kali tidak datang seperti tamu kondangan yang bawa undangan; tahu-tahu keran sudah batuk-batuk.
Peringatan ini selaras dengan prediksi BMKG. Dalam siaran pers 10 Juni 2026, BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada periode Juli hingga September 2026. Untuk Agustus 2026, puncak kemarau diprediksi terjadi di sejumlah wilayah, termasuk sebagian besar Pulau Jawa.
BMKG juga menyebut musim kemarau 2026 diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. Kondisi ini membuat pemerintah daerah diminta memperkuat kesiapsiagaan, termasuk dalam menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat.
Bukan Sekadar Kemarau, Bandung Masih Bergantung Air Baku Luar Daerah
Persoalan air bersih Bandung tidak berhenti pada peta 13 kecamatan rawan. Pemerintah Kota Bandung sebelumnya menyatakan cakupan layanan air perpipaan saat ini baru sekitar 38 persen dan ditargetkan naik bertahap menjadi 40 persen.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut peningkatan layanan tidak bisa langsung melonjak karena Kota Bandung tidak memiliki sumber air baku sendiri yang memadai. Menurutnya, Kota Bandung masih membeli air dari provinsi dan kabupaten.
Kondisi itu membuat ancaman kemarau menjadi lebih serius. Ketika sumber air baku menurun, wilayah yang belum terlayani optimal jaringan perpipaan berpotensi lebih cepat merasakan tekanan. Dalam situasi seperti ini, distribusi tangki air bersih menjadi penting, tetapi tetap bersifat respons darurat, bukan solusi utama jangka panjang.
Pemkot Bandung juga tengah melanjutkan pembahasan investasi penyediaan air baku dari Waduk Saguling dan Cirata. Proyek tersebut dirancang untuk memasok air baku hingga 3.500 liter per detik ke Kota Bandung. Namun, pembahasan masih menghadapi kendala teknis, termasuk kemungkinan berkurangnya ketersediaan air saat musim kemarau.
Sebelumnya, Pemkot Bandung juga telah menyiapkan armada tangki air bersih yang akan diaktifkan untuk mendistribusikan pasokan ke kawasan terdampak kekeringan. Wali Kota Bandung menyebut salah satu dampak utama kemarau adalah berkurangnya debit air yang dapat memengaruhi distribusi melalui jaringan PDAM di sejumlah wilayah.
Karena itu, peta 13 kecamatan rawan kekurangan air bersih sebaiknya dibaca sebagai peringatan dini. Belum berarti seluruh wilayah tersebut sudah mengalami krisis, tetapi menjadi tanda bahwa pemerintah, kewilayahan, PDAM, dan warga perlu bersiap sebelum masalah membesar.
Di tengah puncak kemarau yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, isu air bersih Bandung perlu ditempatkan sebagai urusan layanan dasar. Air bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, tetapi menyangkut kesehatan, kebersihan, aktivitas ekonomi kecil, hingga kenyamanan hidup warga kota.
Bagi warga, langkah paling dekat adalah menghemat penggunaan air dan segera melapor kepada aparat kewilayahan bila mulai kesulitan memperoleh pasokan. Bagi pemerintah, pekerjaan rumahnya lebih besar: memastikan peta rawan benar-benar diperbarui, distribusi darurat siap, dan solusi air baku jangka panjang tidak berhenti di meja pembahasan. (AS)
