lintaspriangan.com, BERITA DAERAH. Ratusan warga Desa Cikembulan yang tergabung dalam Forum Peduli Sempadan Pantai Cikembulan Pass menggelar aksi protes terkait pembangunan di lahan sempadan Pantai Cikembulan Pass. Warga menilai pembangunan di lahan tersebut telah diprivatisasi oleh seorang pengusaha tanpa ada sosialisasi dan kejelasan legalitas. Aksi protes dilakukan pada Senin, 9 September 2024, dengan tuntutan utama menghentikan kegiatan pembangunan hingga ada kejelasan dari Pemkab Pangandaran.
Koordinator Forum Peduli Sempadan Pantai Cikembulan Pass, Iwan Herdiana, menyampaikan bahwa warga belum pernah menerima sosialisasi terkait proyek tersebut. Selain itu, Iwan juga mempertanyakan legalitas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diberikan kepada pengusaha tersebut. “Kami tidak pernah mendapat sosialisasi soal pembangunan ini. Nama Panglima TNI dan Bupati Pangandaran sering dicatut olehnya untuk menakut-nakuti warga, padahal itu tidak benar,” kata Iwan, Selasa, 10 September 2024.
Iwan menegaskan, warga tidak menolak pembangunan jika sesuai aturan hukum dan membawa manfaat bagi masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa lahan sempadan pantai yang merupakan lahan publik tidak seharusnya diprivatisasi. Forum juga meminta Pemkab Pangandaran mencopot label Pos Satpam “Sopo Jodam” yang terpasang di area tersebut, karena dianggap sebagai klaim pribadi oleh pengusaha.
Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, yang menerima perwakilan warga bersama Kapolres dan Dandim 0625 Pangandaran, menyambut baik aspirasi warga. Jeje berjanji akan segera menyurati pengusaha terkait untuk menghentikan sementara pembangunan hingga ada kejelasan izin dan legalitas proyek. “Kami akan meminta pengusaha tersebut menghentikan kegiatan pembangunan sampai ada legalitas yang jelas,” ujar Jeje.
BACA JUGA:
Warga berharap tindakan Pemkab Pangandaran ini bisa menghentikan ketidakjelasan yang selama ini mereka rasakan. Mereka juga mendesak agar ke depan pembangunan di wilayah Cikembulan lebih transparan dan melibatkan warga sekitar agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas.