lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H. Aslim memastikan aspirasi buruh yang disampaikan dalam aksi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) akan diteruskan ke tingkat pusat melalui DPR RI.
Kepastian tersebut disampaikan H. Aslim kepada Lintas Priangan seusai menerima aksi buruh di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (10/9/2026). Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait perlindungan ketenagakerjaan dan pemenuhan hak-hak pekerja.
Rekomendasi Akan Disampaikan ke DPR RI
Menurut Aslim, DPRD Kota Tasikmalaya telah menerima aspirasi yang disampaikan para buruh dan akan menindaklanjutinya sesuai ruang kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif daerah.
Untuk persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, aspirasi tersebut akan diteruskan melalui rekomendasi kepada DPR RI.
Aslim menegaskan, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus mendapatkan ruang. DPRD, kata dia, berkewajiban mendengar dan menampung berbagai kepentingan masyarakat, termasuk persoalan yang disampaikan kalangan pekerja.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kota Tasikmalaya bersama Pemerintah Kota Tasikmalaya juga menandatangani nota kesepakatan sebagai bagian dari tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan massa aksi.
Langkah itu sekaligus menjadi bentuk respons pemerintah daerah dan DPRD terhadap permintaan buruh agar aspirasi mengenai perlindungan ketenagakerjaan tidak hanya berhenti di daerah.
“Intinya aspirasi teman-teman buruh kami terima. Untuk hal-hal yang menjadi kewenangan pusat, rekomendasinya akan kami sampaikan ke DPR RI,” kata Aslim kepada Lintas Priangan seusai aksi.
Buruh Dinilai Punya Peran Penting
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya juga memandang kalangan buruh memiliki posisi penting dalam kehidupan ekonomi dan pembangunan daerah.
Menurutnya, pekerja merupakan salah satu unsur yang ikut menggerakkan kegiatan produksi, perdagangan, jasa serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
Karena itu, komunikasi antara buruh, pemerintah, DPRD dan dunia usaha perlu terus dijaga agar persoalan ketenagakerjaan dapat dibicarakan melalui ruang dialog.
Aslim tidak menjanjikan seluruh tuntutan buruh dapat diselesaikan di tingkat daerah. Namun ia memastikan setiap aspirasi yang disampaikan akan ditempatkan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Bagi DPRD, kata dia, hal terpenting adalah memastikan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh kepastian bahwa suara tersebut ditindaklanjuti.
Aksi KBPBI di Kota Tasikmalaya sendiri merupakan bagian dari gerakan buruh yang berlangsung di sejumlah daerah. Salah satu isu yang disuarakan adalah penguatan perlindungan terhadap pekerja melalui kebijakan ketenagakerjaan di tingkat nasional.
Di Kota Tasikmalaya, aksi berlangsung tertib dan diakhiri dengan dialog bersama DPRD serta Pemerintah Kota Tasikmalaya. (NS/AS)
