lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Dinsos Kota Tasikmalaya belum memberikan jawaban atas surat permohonan wawancara tertulis yang dikirim Redaksi Lintas Priangan terkait indikasi manipulasi belanja bahan bakar minyak atau BBM bernilai ratusan juta rupiah.
Surat tersebut dikirim untuk meminta penjelasan resmi atas data yang dimiliki redaksi mengenai realisasi belanja BBM di lingkungan Dinsos Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025. Namun hingga batas waktu yang dimohonkan, Dinsos Kota Tasikmalaya sama sekali tidak memberikan respons.
Diminta Klarifikasi Pilih Bungkam
Redaksi Lintas Priangan sebelumnya mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada Dinsos Kota Tasikmalaya. Pertanyaan itu berkaitan dengan mekanisme belanja BBM, alur penggantian biaya kepada pemegang kendaraan dinas, verifikasi bukti transaksi, pengawasan internal, serta tindak lanjut atas dugaan belanja yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan ruang klarifikasi kepada Dinsos Kota Tasikmalaya sebelum pemberitaan lebih lanjut diterbitkan.
Namun, sikap diam Dinsos justru membuka pertanyaan baru. Sebab, isu yang ditanyakan bukan persoalan kecil. Data yang dimiliki redaksi menunjukkan adanya indikasi belanja BBM yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah dan tersebar pada beberapa unit di lingkungan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.
Dalam data tersebut, belanja BBM Dinsos Kota Tasikmalaya berkaitan dengan mekanisme penggantian biaya. Pemegang kendaraan dinas disebut terlebih dahulu membeli BBM menggunakan dana pribadi, kemudian mengajukan penggantian kepada Bendahara Pengeluaran.
Pada pola seperti ini, bukti transaksi menjadi sangat penting. Struk pembelian BBM bukan sekadar kertas kecil yang mudah hilang di dashboard mobil. Struk adalah dasar untuk mencairkan uang daerah.
Karena itu, ketika muncul indikasi bahwa bukti belanja tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya, pertanyaan publik menjadi wajar: siapa yang mengajukan, siapa yang memverifikasi, siapa yang menyetujui, dan siapa yang bertanggung jawab?
Indikasi Manipulasi BBM Perlu Dijelaskan Terbuka
Berdasarkan telaah redaksi, indikasi pada belanja BBM Dinsos Kota Tasikmalaya tidak cukup dilihat sebagai urusan administrasi biasa. Ada sejumlah titik rawan yang perlu dijelaskan secara terbuka.
Pertama, sistem penggantian biaya membuka ruang risiko apabila verifikasi hanya bertumpu pada kelengkapan struk, bukan pada kebenaran transaksi. Dalam pola seperti ini, setiap klaim seharusnya diuji dengan dokumen pendukung lain, seperti logbook kendaraan, surat tugas, catatan kilometer, tujuan perjalanan, dan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan.
Kedua, redaksi menilai perlu ada penjelasan mengenai siapa saja pihak yang terlibat dalam rantai pertanggungjawaban BBM. Mulai dari pemegang kendaraan, koordinator BBM, bendahara pengeluaran, pejabat bidang, hingga pimpinan dinas.
Ketiga, pengembalian uang, jika memang sudah dilakukan, tidak serta-merta menghapus pertanyaan pokok. Publik tetap berhak mengetahui siapa yang mengembalikan, berapa nilainya, dari mana sumber uang pengembalian, dan apakah pengembalian itu menunjukkan adanya tanggung jawab faktual dari pihak tertentu.
Dalam perspektif pengawasan keuangan publik, uang yang kembali ke kas daerah memang penting. Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana uang itu bisa keluar sejak awal.
Karena itu, sikap Dinsos Kota Tasikmalaya yang belum menjawab surat redaksi patut disayangkan. Terlebih, Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat dan kelompok rentan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab, klarifikasi, serta penyampaian dokumen pendukung dari Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Penjelasan resmi dibutuhkan agar publik memperoleh informasi yang utuh, proporsional, dan tidak hanya mendengar satu sisi.
Hingga berita ini disusun, Senin (13/07), Dinas Sosial Kota Tasikmalaya belum memberikan jawaban tertulis kepada Redaksi Lintas Priangan. (HS)
