lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Peminat masalah politik dan pemerintahan Tasikmalaya, Diki Sam ani merasa tak yakin, jika BPKAD Kota Tasikmalaya dianggap sebagai aktor utama pengadaan paket Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang, alias mobil. Ia juga menyayangkan, polemik belanja mobil dinas ini mencuat justru saat masyarakat Kota Tasikmalaya sedang simpati pada realisasi kebijakan wali kota yang menolak membeli mobil dinas, demi bisa membeli 85 unit kontainer sampah.
“Satu-satunya peluang gebrakan Viman-Dicky dalam rentang 100 hari kerja adalah merealisasikan puluhan bak sampah yang akan disebar di Kota Tasikmalaya. Sayangnya, peluang ini dikubur hidup-hidup. Dan saya sangat yakin, dalang pengadaan mobil dinas ini bukan BPKAD Kota Tasikmalaya,” terang Diki, saat dihubungi Lintas Priangan, Senin malam (19/05/2025).
Setidaknya ada tiga alasan kenapa Diki yakin BPKAD bukan aktor utama. Alasan pertama, BPKAD itu pelaksana, apalagi sekarang badan tersebut seperti ayam yang tak punya induk karena tidak punya pimpinan definitif.
“Rasanya mustahil pisan ada pejabat BPKAD yang bukan pimpinan definitif sosoranganan mengeksekusi pengadaan tersebut. Dia hanya pelaksana, saya rasa idealnya dia sebagai PPK, bukan PA atau KPA,” terang Diki.
Alasan kedua, lanjut Diki, tentang kultur mekanisme pengadaan. Sejauh yang dia fahami, kapan sebuah pengadaan akan dieksekusi, biasanya minta arahan dulu ke atasan.
“Kalau sekedar belanja rutin seperti ATK dan mamin ya tentu tidak. Tapi kalau seperti pengadaan mobil, apalagi di suasana efisiensi, mustahil BPKAD tidak melakukan konsultasi dulu ke atasan. Ini sudah budaya atau mekanisme yang selalu ditempuh sebelum melaksanakan pengadaan,” tambah Diki.
Dan yang ketiga, alasan ini memperkuat dua alasan sebelumnya, yakni tentang barang berupa mobil yang terkategori mewah. Diki menganggap upaya klarifikasi dari Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, yang mengatakan mobil tersebut untuk operasional kelembagaan Sekretariat Daerah tak lebih dari jurus kepepet.
“Banyak anggaran dipangkas demi efisiensi, lalu Sekda Kota Tasikmalaya klarifikasi pembelian Innova Zenix untuk operasional kelembagaan. Semua kendaraan dinas itu untuk operasional kelembagaan, motor seharga Rp20 juta juga pasti untuk mendukung operasional kelembagaan. Pertanyaannya adalah, yang pake motor itu pangkat dan golongan apa? Lalu yang pake Innova Zenix nanti pejabat mana? Saya kira ini klarifikasi seperti jurus kepepet,” tegas Diki.
Jadi, Diki merasa, salah jika fokus permasalahan ini ditujukan hanya ke BPKAD Kota Tasikmalaya. Diki hampir yakin, Viman dan Dicky selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota geram dengan situasi ini. Gebrakan mereka dibuat gagal total, gara-gara ulah dirigen pembelanjaan yang tak handal.
“Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, tentu hanya para pejabat strategis yang tahu. Tapi prediksi saya, Viman-Dicky sekarang kemungkinan besar sedang kecewa. Dan kekecewaan mereka bukan pada BPKAD,” ujar Diki.
Selain tiga alasan di atas, ada dua hal lainnya yang disampaikan Diki. Yang pertama, siapapun aktor di balik belanja mobil Innova Zenix, jelas-jelas telah mengubur Gebrakan Viman-Dicky. Padahal, dalam rentang 100 hari, rasanya tinggal itu satu-satunya kebijakan yang bisa diandalkan untuk menarik simpati warga.
Yang kedua, Diki mengomentari pernyataan Wakil Wali Kota Tasikmalaya di salah satu media online, yang menyatakan tidak ada pelanggaran dalam pengadaan mobil tersebut. Sebaliknya, menurut Diki, pengadaan mobil ini sarat dengan indikasi pelanggaran.
“Saya dapat data dan analisis dari temen-temen di Lintas Priangan, justru ada indikasi pelanggaran yang besar. Sayangnya, fokus berita di berbagai media lebih ke masalah paradoks, antara semangat efisiensi dengan pembelanjaan mobil dinas. Ada berita yang lebih besar dari itu, dalam sehari ini saya akan kaji dulu informasi dari Lintas Priangan,” pungkasi Diki. (Lintas Priangan)