lintaspriangan.com, BANG SUFI. Belakangan ini, topik danah hibah benar-benar bikin banyak kalangan gelisah. Dana hibah keagamaan diusik. Bermula dari hasil pemeriksaan BPKP Jawa Barat. Dari 40 lembaga keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya, ditemukan kejanggalan laporan keuangan dana hibah.
Ada 7 lembaga keagamaan yang dianggap janggal karena belum melaporkan kegiatannya. Ada satu yang tidak dicairkan sehingga dana hibah tidak dimanfaatkan.
Kejanggalan dalam versi audit BPKP Perwakilan Jawa Barat ini kemudian digoreng oleh tangan-tangan tersembunyi hingga akhirnya Polda Jawa Barat melakukan investigasi dan klarifikasi. Beberapa nama penerima dana hibah dipanggil untuk klarifikasi. Ini yang membuat suasana Tasikmalaya menjadi sedikit gerah dan panas dalam.
Kejanggalan penyaluran dana hibah tentu belum bisa disebut sebagai perbuatan korupsi. Tapi berita terlanjur viral, “Diduga Ada Korupsi Dana Hibah” itu judul salah satu media massa, memantik api jelang PSU Kabupaten Tasikmalaya.
Rupanya Polda Jabar tidak hanya menyasar Kabupaten Tasikmalaya, dalam berita hari Jumat, 25 April 2025, Polda Jabar akan menyelidiki dana hibah keagamaan di lima kabupaten/kota, salah satu diantaranya Kabupaten Ciamis.
Wah… ini genderang mulai ditabuh Mang! Para kiai dan ulama di Kabupaten Tasikmalaya tidak pasrah tanpa perlawanan. Langkah Polda Jawa Barat disikapi dengan nada ancaman psikologis. “Anda pengen lihat Tasikmalaya terbakar dan membara seperti tahun 1996?” umpat salah satu kiyai kharismatik di Tasikmalaya.
Pasca PSU ini, Kabupaten Tasikmalaya bagaikan api dalam sekam. Buntut Pilkada yang berakhir dengan PSU rupanya memantik api di kalangan ulama pesantren.
Dari data yang beredar di media massa, ada puluhan ulama dan kiyai yang dipanggil Polda Jawa Barat dengan dalih klarifikasi. Konon menurut kabar di warung kopi Mak Icih, beberapa dana hibah tidak sesuai dengan peruntukannya.
Api dalam sekam itu kini mulai membesar. Beberapa ulama di Kabupaten Tasikmalaya sudah berkumpul. Ada raut wajah yang gusar dan ada yang cemas takut harmoni antara polisi dan ulama Tasikmalaya kembali menemui jalan buntu. Dana hibah benar-benar bikin gelisah.
Dalam setiap kesempatan, mereka berbisik-bisik, “Jika ingin melihat Tasikmalaya membara seperti kejadian 1996, ini api bisa membakar ukhuwah antara polisi dan kalangan ulama pesantren, ” ujar ulama senior di NU Kabupaten Tasikmalaya.
Tapi ternyata, Polda Jawa Barat bukan mengendorkan upaya pemeriksaan, malah akan mengembangkan penyelidikan hingga lima kabupaten dan kota.
Gerakan bersih-bersih dana hibah keagamaan ini dipicu oleh adanya penyalahgunaan dana hibah di beberapa lembaga keagamaan. Tak menutup mata masih ada beberapa oknum pengurus lembaga keagamaan yang tidak amanah.
Tapi logika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggeneralisasi setiap kasus kecil kejanggalan dana hibah untuk menimpakan dampaknya kepada komunitas besar. Akhirnya kini lembaga keagamaan yang tidak melakukan kesalahan pun harus menanggung derita. Gubernur Dedi mengeluarkan pernyataan akan menyetop semua dana hibah keagamaan.
Selama ini penerima dana hibah keagamaan adalah mereka yang punya akses kepada kekuasaan politik. Sementara kiai dan ulama yang tidak punya akses di panggung kekuasaan sampai kini tidak menikmati renyahnya dana hibah.
Apakah KDM sebagai Gubernur menimpakan amarah kepada lembaga keagamaan yang tulus berjuang mencerdaskan anak bangsa tapi tak seperakpun menerima dana hibah?
Semestinya lembaga keagamaan yang bermasalah di-blacklist, kemudian berikan perhatian kepada lembaga keagamaan yang amanah dan terpercaya. Dengan menghentikan penyaluran dana hibah keagamaan secara serampangan, maka tunggu saatnya para kiai dan ulama yang tulus melakukan aksi perlawanan. (Lintas Priangan)