lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Dugaan korupsi pengadaan cinderamata, anggaran ratusan miliar yang tidak terserap, jalan rusak, sekolah lapuk, hingga krisis air bersih mewarnai berita Kabupaten Tasikmalaya sepanjang Juli 2026.
Sembilan isu berikut dihimpun dari pemberitaan media online dan percakapan media sosial pada 1–28 Juli 2026. Pemilihannya mempertimbangkan keluasan dampak, kekuatan data, intensitas sorotan publik, serta kedekatannya dengan pelayanan dasar masyarakat.
Anggaran, Transparansi, dan Mutu Pembangunan
1. Dugaan Korupsi Cinderamata Setda Ditangani Dua Institusi
Pengadaan cinderamata senilai Rp435 juta di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu isu paling sensitif. Pusat Aspirasi Rakyat dan Lembaga Transparansi atau Parlente menengarai adanya penggelembungan harga dengan potensi kerugian sekitar Rp250 juta.
Laporan perkara tersebut diberitakan tengah ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dan Satreskrim Polres Tasikmalaya. Prosesnya masih berada pada tahap penyelidikan dan menunggu hasil audit Inspektorat. Karena itu, dugaan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum. Namun, masuknya perkara yang sama ke dua institusi penegak hukum membuat pengadaan cinderamata tidak lagi dipandang sebagai perkara administratif yang remeh-temeh.
2. Putusan Komisi Informasi Dinilai Belum Dilaksanakan Utuh
Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya atau KMRT menuding Pemkab Tasikmalaya belum melaksanakan secara utuh putusan Komisi Informasi Jawa Barat. Sengketa itu bermula dari permintaan rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024.
Putusan yang dibacakan pada 25 Mei 2026 disebut memerintahkan pemerintah menyerahkan dokumen dalam 14 hari kerja. Namun, KMRT mengaku hanya menerima ringkasan, bukan rincian yang dimohonkan. Mereka pun mengancam menggugat ke PTUN Jawa Barat dan melapor kepada Ombudsman RI. Tuduhan tersebut membutuhkan tanggapan pemerintah, tetapi telah menimbulkan tengara buruk bagi keterbukaan informasi publik.