3. Pendapatan Meleset, Rp212,99 Miliar Tidak Terserap
Pertanggungjawaban APBD 2025 memunculkan deret angka yang mengundang pertanyaan. Realisasi pendapatan tercatat Rp3,431 triliun dari target Rp3,527 triliun. Artinya, target pendapatan meleset sekitar Rp95,73 miliar.
Pada sisi belanja, realisasinya mencapai Rp3,348 triliun dari alokasi Rp3,561 triliun. Terdapat Rp212,99 miliar anggaran yang tidak terserap, sementara SiLPA mencapai Rp117,21 miliar. Fraksi Gerindra meminta Pemkab menjelaskan apakah dana tersebut tersisa karena efisiensi, keterlambatan program, gagal tender, lemahnya perencanaan, atau rendahnya kapasitas OPD. Anggaran yang tidak dibelanjakan memang tidak otomatis buruk. Namun, ketika jalan, sekolah, dan air bersih masih bermasalah, uang yang mengendap mudah dibaca publik sebagai pembangunan yang tertunda. Sumber:
4. Hari Jadi Dikritik di Tengah IPM dan Pinjaman Daerah
Kemeriahan Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tasikmalaya tidak sepenuhnya berkelindan dengan suasana perayaan. PMII Cabang Kabupaten Tasikmalaya mengkritik perhelatan tersebut karena dinilai belum disertai refleksi mendalam terhadap persoalan pembangunan.
PMII menyoroti posisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya yang masih berada di kelompok terbawah Jawa Barat. Organisasi itu juga mengkritik penggunaan pinjaman daerah Rp230,25 miliar untuk menangani 32 ruas jalan. Di sisi lain, Pemkab menyampaikan IPM meningkat dari 69,98 pada 2024 menjadi 70,76 pada 2025. Dua gambaran itu tidak sepenuhnya bersilangan: indikatornya memang membaik, tetapi jarak dengan daerah lain masih menjadi pekerjaan rumah.
5. Proyek Jalan Rp184 Juta Rusak Seusai Dikerjakan
Proyek pemeliharaan berkala jalan poros Desa Sirnajaya, Kecamatan Karangjaya, menuai protes. Jalan senilai Rp184.053.900 yang dikerjakan CV Kusuma Wira Cipta itu dilaporkan mengelupas, retak, dan rusak ketika umur pekerjaannya masih sangat muda.
Proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum 2026 dengan masa pekerjaan 60 hari sejak 11 Juni 2026. Pemuda setempat meminta aspal dibongkar dan diperbaiki kembali. Kritik ini menukik pada soal paling elementer dalam pembangunan: jalan bukan sekadar harus selesai, tetapi harus bermutu.
