lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Angka 7.520 anak tidak sekolah di Kota Tasikmalaya bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada ribuan anak yang kehilangan atau belum mendapatkan hak pendidikan.
Karena itu, ketika Pemerintah Kota Tasikmalaya menargetkan seluruh proses verifikasi dan validasi (verval) Anak Tidak Sekolah (ATS) rampung pada Oktober 2026, pertanyaan berikutnya patut diajukan: setelah target itu tercapai, lalu apa?
Sebab persoalan ATS tidak selesai hanya dengan memastikan nama seseorang sudah diverifikasi.
Data terbaru menunjukkan dari 7.520 anak yang masuk daftar ATS, sebanyak 4.470 anak telah diverifikasi. Dari jumlah tersebut, 2.764 anak disebut sudah kembali mengikuti pendidikan. Artinya, masih ada sekitar 3.050 anak yang proses verifikasinya belum tuntas.
Jangan Hanya Bicara Target, Publik Perlu Tahu Breakdown Pekerjaannya
Angka tersebut memang menunjukkan progres. Namun sekaligus memperlihatkan bahwa pekerjaan rumah Pemkot Tasikmalaya masih sangat besar.
Pemerintah tentu layak diapresiasi karena dalam waktu sekitar satu bulan sudah melakukan verifikasi terhadap ribuan anak dan mengembalikan ribuan lainnya ke jalur pendidikan.
Namun, komunikasi publik mengenai program ini jangan berhenti pada angka capaian dan target waktu.
Masyarakat perlu mendapatkan gambaran yang lebih konkret.
Dari 2.764 anak yang disebut sudah kembali mendapatkan pendidikan, berapa yang kembali ke sekolah formal?
Berapa yang masuk pendidikan kesetaraan?
Berapa yang sebelumnya berhenti sekolah karena persoalan ekonomi?
Berapa yang terpaksa bekerja?
Berapa yang pindah domisili?
Berapa yang ternyata hanya bermasalah administrasi karena data Dapodik belum diperbarui?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena pemerintah sendiri mengakui bahwa persoalan ATS sangat beragam.
Artinya, setiap anak membutuhkan intervensi yang berbeda.
Anak yang berhenti sekolah karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah tentu membutuhkan solusi berbeda dengan anak yang sudah bekerja, menikah, berpindah domisili, atau memiliki persoalan keluarga.
Jangan sampai keberhasilan penanganan ATS hanya diukur dari berapa banyak nama yang berubah status dalam database.
Cihideung Harus Menjadi Alarm
Data antarwilayah juga memperlihatkan persoalan yang menarik.
Kecamatan Bungursari, misalnya, mencatat 177 dari 185 ATS telah diverifikasi. Bahkan terdapat 11 anak yang sudah disalurkan ke PKBM dengan program tata rias.
Sebaliknya, Cihideung memiliki 276 ATS, tetapi baru 24 anak yang diverifikasi.
Perbedaan tersebut seharusnya tidak sekadar dicatat sebagai “progres yang berbeda”.
Justru harus dicari tahu mengapa.
Apakah petugas kesulitan menemukan anak dan keluarganya?
Apakah data kependudukan tidak sinkron?
Apakah persoalannya lebih banyak berkaitan dengan ekonomi?
Atau justru ada persoalan sosial yang membuat anak-anak di kawasan pusat kota lebih sulit kembali ke pendidikan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menyebut target Oktober.
Sebab kalau akar masalahnya tidak ditemukan, bukan tidak mungkin setelah satu angka berhasil diturunkan, angka baru kembali muncul.
Pemerintah Perlu Buka Peta Intervensi
Disdik Kota Tasikmalaya sebenarnya sudah menyebut sejumlah langkah yang dilakukan, antara lain verifikasi lapangan, koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan, pelibatan tokoh masyarakat serta penyaluran sebagian anak ke pendidikan nonformal.
Bahkan penanganan lintas sektor mulai melibatkan berbagai unsur pemerintahan, kewilayahan, Kementerian Agama, hingga relawan pendidikan.
Ini merupakan modal penting.
Tetapi publik akan jauh lebih mudah menilai keberhasilannya jika pemerintah membuka breakdown penanganan secara lebih terukur.
Misalnya:
- Berapa anak yang sudah kembali ke sekolah formal?
- Berapa yang masuk PKBM atau pendidikan kesetaraan?
- Berapa anak yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan?
- Berapa anak yang harus ditangani karena bekerja?
- Berapa anak yang membutuhkan intervensi sosial keluarga?
- Berapa data ATS yang ternyata tidak lagi relevan karena pindah domisili atau masalah administrasi?
- Kecamatan mana yang paling tertinggal dan apa hambatannya?
- Berapa target mingguan untuk 3.050 anak yang masih tersisa?
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mendengar kalimat “ditargetkan selesai Oktober”, tetapi bisa melihat pekerjaan pemerintah dari minggu ke minggu.
7.520 Anak Bukan Sekadar Angka di Database
Yang perlu diingat, tujuan akhir program ATS bukanlah membuat database terlihat bersih.
Tujuan akhirnya adalah memastikan anak kembali memperoleh hak pendidikan.
Pemerintah sendiri telah menegaskan bahwa proses verval harus melihat kondisi setiap anak satu per satu agar intervensinya tepat sasaran.
Karena itu, ukuran keberhasilan seharusnya tidak berhenti pada “7.520 data selesai diverifikasi”.
Ukuran yang lebih penting adalah berapa anak yang benar-benar kembali belajar, berapa yang mampu bertahan di sekolah, dan berapa yang berhasil keluar dari persoalan yang sebelumnya membuat mereka berhenti sekolah.
Target Oktober boleh saja dipasang.
Tetapi publik juga berhak meminta breakdown: apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum selesai, siapa yang ditangani, apa masalahnya, dan solusi apa yang diberikan kepada masing-masing anak.
Sebab 7.520 anak bukan sekadar angka.
Di sana ada 7.520 persoalan yang harus ditemukan satu per satu solusinya. (HS)
