lintaspriangan.com, BERITA BANJAR. Puluhan anggota Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Banjar mendatangi Kantor Wali Kota Banjar, Senin, untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak adanya kepastian hukum atas dugaan kasus pengeroyokan Kota Banjar yang menimpa salah seorang anggotanya.
Kasus tersebut diduga terjadi di sebuah tempat karaoke di kawasan Dobo, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Hingga kini, proses penanganan perkara masih berjalan di kepolisian.
Kedatangan massa dilakukan melalui audiensi dengan harapan pemerintah daerah ikut berperan menjaga kondusivitas wilayah sekaligus mengawal penyelesaian perkara sesuai ketentuan hukum.
Kecewa Wali Kota Tak Hadir Langsung
Dalam audiensi tersebut, Juru Bicara Pemuda Pancasila Kota Banjar, Irwan, mengaku kecewa karena Wali Kota Banjar tidak dapat hadir secara langsung.
Menurutnya, kehadiran kepala daerah dinilai penting untuk menunjukkan sikap pemerintah terhadap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
“Kami sangat prihatin dan kecewa terhadap pemerintah kota. Harapan kami, audiensi ini menghasilkan solusi terkait keamanan dan ketertiban di Kota Banjar. Namun, sampai hari ini kami belum melihat adanya keputusan ataupun sikap yang bisa kami terima,” ujar Irwan kepada awak media.
Irwan menegaskan tuntutan organisasi tidak semata-mata mengenai proses hukum terhadap dugaan pengeroyokan, tetapi juga meminta pemerintah daerah mengambil langkah nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Wali Kota Janjikan Audiensi Lanjutan
Meski tidak hadir secara langsung, Wali Kota Banjar disebut memberikan tanggapan melalui sambungan video.
Dalam kesempatan itu, ia meminta agar audiensi kembali dijadwalkan pada Sabtu mendatang.
Pemuda Pancasila menyatakan siap menghadiri pertemuan lanjutan tersebut. Organisasi itu juga berencana menggelar aksi penyampaian pendapat secara damai sebagai bentuk pengawalan terhadap proses penanganan perkara.
Kuasa Hukum Minta Kepastian Penetapan Tersangka
Kuasa hukum korban, Asep Andryanto, mengapresiasi langkah awal yang telah dilakukan Polres Banjar dalam menangani perkara tersebut.
Namun, ia menilai proses hukum perlu segera memberikan kepastian agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan Polres Banjar. Namun, selain kepastian hukum, kami juga menginginkan adanya kemanfaatan hukum dan keadilan hukum bagi korban,” katanya.
Asep mengungkapkan hingga saat ini pihaknya belum memperoleh informasi mengenai penetapan tersangka dalam perkara tersebut.
“Kalau ini tidak ditindaklanjuti dengan cepat, kami khawatir persoalan ini akan terus bergulir. Isu berkembang sangat cepat di masyarakat, sehingga kepastian hukum menjadi hal yang penting,” ujarnya.
Minta Forkopimda Dilibatkan
Untuk menjaga transparansi penanganan perkara, Asep meminta audiensi berikutnya turut menghadirkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menurutnya, kehadiran Kapolres Banjar, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Ketua Pengadilan Negeri diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai proses hukum yang sedang berjalan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
Di sisi lain, Pemuda Pancasila menegaskan tetap menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
Organisasi tersebut juga mengimbau seluruh anggotanya agar menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi, sembari berharap proses hukum berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan. (I/HS)