Mending Kalau Cuma Website yang Terkapar
Website yang tidak aktif sebenarnya merupakan persoalan yang relatif mudah diperbaiki. Bakesbangpol hanya perlu menetapkan penanggung jawab, menyusun kalender publikasi, menata arsip, mengintegrasikan website dengan media sosial, dan mengukur kinerja setiap kanal.
Namun, masih mending kalau persoalan internet Kesbangpol Kota Bandung hanya berhenti pada website yang terkapar.
Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen pengadaan, redaksi menemukan sejumlah indikasi kejanggalan dan risiko korupsi dalam pengadaan internet tersebut. Temuan itu menyentuh aspek yang lebih mendasar daripada sekadar rajin atau tidaknya seorang administrator mengunggah berita.
Detailnya tidak disajikan dalam editorial ini. Penelusuran masih harus diperdalam melalui dokumen perencanaan kebutuhan, penyusunan harga, spesifikasi layanan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, pengujian hasil, hingga pembayaran.
Indikasi bukan vonis. Risiko korupsi bukan kesimpulan tindak pidana. Namun, keduanya cukup menjadi alasan agar pengadaan ini tidak dibiarkan berlalu hanya dengan jawaban, “Kami fokus di Instagram.”
Sebab uang yang dipakai bukan uang Instagram. Bukan pula uang pejabat, apalagi uang warisan.
Itu uang publik.
Dan ketika lebih dari seperempat miliar rupiah dialokasikan setiap tahun untuk konektivitas, publik berhak mengetahui bukan hanya seberapa kencang internetnya, tetapi juga seberapa jernih kebutuhannya, seberapa wajar harganya, seberapa nyata manfaatnya, dan seberapa bersih pengadaannya.
Website yang terkapar mungkin baru permukaan.
Di bawahnya, masih ada anggaran menebar aroma kejanggalan.
