lintaspriangan.com, OPINI. Kebijakan publik, sering kali adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjanjikan perbaikan dan kesejahteraan bagi sebagian masyarakat. Di sisi lain, tanpa analisis dampak yang mendalam dan mitigasi yang tepat, ia bisa secara tak sengaja menggerus fondasi ekonomi bagi kelompok lain. Program Makan Bergizi Gratis adalah contoh terbaru dari dilema ini. Tujuannya mulia: memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup, mengurangi stunting, dan meningkatkan fokus belajar. Namun, dari sudut pandang pedagang kecil, program ini bukan solusi, melainkan pukulan telak yang mengancam mata pencaharian mereka.
Seorang pedagang batagor di depan salah satu sekolah swasta di Tasikmalaya menjadi cerminan nyata dari ironi kebijakan ini. “Saya sudah tidak berjualan batagor lagi, sepi, karena anak-anak sekolah pada kenyang. Kan ada Progaram Makan Bergizi Gratis”. Kalimat sederhana ini mengandung esensi dari sebuah krisis mikroekonomi yang tengah berlangsung. Anak-anak yang biasanya menjadi target pasar utama para pedagang jajanan anak kini datang ke sekolah dengan perut kenyang. Demand terhadap produk mereka langsung anjlok. Batagor, mi ayam mini, martabak mini, dan aneka jajanan anak lainnya yang selama ini menjadi sumber nafkah bagi banyak keluarga di seluruh Indonesia, kini kehilangan pembelinya.
Para pedagang jajanan ini bukanlah korporasi besar yang bisa menanggung kerugian atau beralih model bisnis dengan cepat. Mereka adalah individu-individu dengan modal dan pengetahuan terbatas, yang mengandalkan perputaran harian untuk makan sehari-hari. Ketika omzet harian mereka terjun bebas, mereka dihadapkan pada pilihan sulit: bertahan dengan harapan kondisi membaik atau beralih ke jenis usaha lain yang mungkin tidak mereka kuasai atau belum tentu laku.
Pilihan untuk beralih, seperti yang dilakukan oleh pedagang batagor itu, yang kini menjual “jajanan yang manis-manis saja” menunjukkan adaptasi yang terpaksa. Adaptasi ini lahir dari desakan ekonomi, bukan dari strategi bisnis yang matang. Pedagang lain, seperti Mang tukang mi ayam mini, seblak dan lain-lain juga mengalami nasib serupa. Keluhan mereka adalah keluhan kolektif, sebuah bisikan perlawanan dari arus bawah yang tidak terdengar oleh pembuat kebijakan di ruang-ruang rapat ber-AC nan semerbak wangi assential oil.
Kebijakan yang efektif harusnya mampu melihat semua segmen masyarakat, bukan hanya yang menjadi target langsung. Ketika sebuah program besar diluncurkan, seharusnya ada studi kelayakan dan analisis dampak sosial-ekonomi yang komprehensif. Pertanyaannya, apakah dampak terhadap pedagang kecil ini sudah diperhitungkan? Apakah ada skema kompensasi atau program pelatihan alih profesi yang disiapkan untuk mereka yang terdampak?
Realitasnya, tidak ada. Para pedagang ini dibiarkan berjuang sendiri dalam menghadapi efek samping dari sebuah kebijakan yang mereka tidak minta. Kebijakan Makan Bergizi Gratis ini, tanpa disadari, menciptakan gelombang disrupsi ekonomi di tingkat akar rumput. Ini bukan sekadar masalah sepi pembeli, ini adalah urusan eusi peujit, masalah keberlanjutan hidup, stabilitas ekonomi keluarga, dan harkat martabat.
Pemerintah harusnya menyadari bahwa ekonomi kerakyatan adalah tulang punggung dari banyak masyarakat. Pedagang jajanan di gerbang sekolah adalah bagian integral dari ekosistem sosial-ekonomi kita. Mereka menyediakan makanan terjangkau dan menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri. Dengan tergerusnya mata pencaharian mereka, kita bukan hanya kehilangan pedagang batagor, tetapi juga merusak fondasi ekonomi yang paling rapuh dan paling membutuhkan perlindungan.
Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali implementasi program ini. Jika tujuannya adalah perbaikan gizi, apakah ada cara lain yang tidak mengorbankan kelompok masyarakat lain? Misalnya, bekerja sama dengan pedagang lokal untuk menyediakan menu sehat, alih-alih memberikan makan gratis yang disiapkan oleh pihak ketiga. Pendekatan kolaboratif seperti ini tidak hanya mencapai tujuan kesehatan, tetapi juga memberdayakan dan melindungi ekonomi kerakyatan.
Memang, niat baik tidak selalu berbuah baik. Tanpa istikharah, tanpa strategi yang holistik, program Makan Bergizi Gratis justru menjadi bumerang yang melukai mereka yang paling rentan. Sudah saatnya negara hadir, mendengar keluhan dari pedagang kecil dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak, bukan hanya bagi anak-anak sekolah yang kenyang, tetapi juga bagi para pencari recehan yang kini harus menelan pil pahit. Wallahu A’alam Bishawab.
[Diki Sam ani. Direktur Albadar Institute]
