lintaspriangan.com, BERITA NASIONAL. Pegawai SPPG viral olok-olok Korban dugaan keracunan MBG akhirnya dipecat, kita semua semestinya mengerti bahwa ada batas yang semestinya tidak perlu dijelaskan kepada siapa pun ketika anak sedang sakit, ataupun ada seseorang yang sedang mengalami ketidakberuntungan ataupun musibah tentu sudah sepatutnya jangan dijadikan bahan lelucon.
Namun batas sederhana itu justru dilanggar oleh seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan pegawai tersebut membuat konten yang kemudian dikaitkan dengan kondisi dua siswi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Agnesia Paruliana Silitonga dan Febiona Purba.
Keduanya sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) setelah diduga mengalami gangguan kesehatan berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Yang membuat persoalan ini terasa semakin janggal bukan hanya isi videonya.
Tetapi siapa yang membuatnya.
Ia bukan sekadar pengguna media sosial biasa. Berdasarkan keterangan BGN DIY, pegawai tersebut merupakan pengawas keuangan di SPPG Muntuk, Dlingo, Bantul.
Ketika penderitaan anak berubah menjadi bahan konten
Dalam video yang beredar, pegawai tersebut terlihat mengonsumsi makanan sebelum membuat pernyataan yang merujuk pada kondisi salah satu siswi yang sempat diberitakan mengalami gangguan ingatan.
Konten itu kemudian menuai kritik karena dinilai tidak menunjukkan empati terhadap korban.
Padahal, pada saat yang hampir bersamaan, dua siswi tersebut sedang menjalani proses pemulihan setelah mendapatkan perawatan di RSCM.
RSCM sebelumnya menjelaskan kondisi keduanya berangsur membaik. Dokter juga menyampaikan bahwa tidak ditemukan gangguan fungsi otak pada salah satu pasien, sementara kondisi medis pasien lainnya berada dalam fase pemulihan.
Artinya, di satu sisi ada anak yang sedang menjalani proses pemulihan dan keluarga yang tentu menghadapi situasi tidak mudah.
Di sisi lain, muncul konten dari lingkungan SPPG yang justru menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan candaan.
Di sinilah persoalannya.
Bukan lagi soal selera humor.
Bukan pula sekadar soal seseorang bebas membuat konten di media sosial.
Ini menyangkut kepantasan, empati dan tanggung jawab ketika seseorang bekerja dalam lingkungan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan makanan dan kesehatan anak.
BGN tak berhenti pada teguran
BGN Regional DIY akhirnya mengambil tindakan.
Koordinator Regional BGN DIY Wirandita Gagat Widyatmoko mengatakan pegawai yang bersangkutan telah melalui proses penanganan sesuai ketentuan dan kemudian diberhentikan.
“Kami menyayangkan adanya pernyataan tersebut. Setelah dilakukan penanganan sesuai ketentuan, yang bersangkutan telah diberhentikan,” kata Gagat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/9/2026).
Sebelumnya, BGN DIY juga menyampaikan bahwa pihaknya memberikan teguran kepada SPPG dan pegawai tersebut.
Keputusan pemberhentian itu setidaknya menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak dianggap sebagai candaan biasa.
Dan memang semestinya demikian.
Sebab pekerjaan di lingkungan SPPG bukan hanya tentang kemampuan teknis mengelola makanan atau menjalankan administrasi.
Ada manusia di ujung pelayanan.
Ada anak-anak yang menjadi penerima manfaat.
Ada keluarga yang berharap makanan yang diberikan benar-benar aman.
Dan ada kepercayaan publik yang ikut dipertaruhkan.
Bukan tempat untuk menguji batas candaan
Pernyataan Gagat justru mengarah pada persoalan yang lebih besar.
Menurutnya, bekerja dalam program MBG tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga etika, empati, sensitivitas dan tanggung jawab dalam berkomunikasi.
Pesan tersebut terdengar sederhana.
Tetapi kasus ini memperlihatkan mengapa pesan itu penting.
Ketika sebuah program pemerintah menyentuh jutaan penerima manfaat, setiap orang yang berada di dalam ekosistemnya seharusnya memahami bahwa ucapan dan perilaku personal dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Apalagi ketika konten dibuat menggunakan situasi yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
Media sosial memang ruang pribadi dalam banyak hal.
Tetapi ketika seseorang membawa identitas atau posisi yang berkaitan dengan pelayanan publik ke ruang tersebut, konsekuensinya tidak lagi sepenuhnya bersifat pribadi.
Jejak digital dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap institusi tempat seseorang bekerja.
Jangan sampai satu perilaku merusak kerja banyak orang
Program MBG melibatkan begitu banyak orang.
Ada petugas dapur, ahli gizi, pengawas, akuntan, kepala SPPG, tenaga distribusi hingga berbagai unsur lain yang bekerja di lapangan.
Sebagian besar dari mereka tentu tidak ada hubungannya dengan video tersebut.
Karena itu, tindakan satu orang tidak semestinya otomatis menjadi cermin bagi seluruh pekerja SPPG.
Justru karena itulah BGN perlu memastikan persoalan semacam ini ditangani secara tegas dan transparan.
Gagat menyebut kejadian tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran SPPG, mulai dari Korwil, Korcam, kepala SPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan hingga seluruh personel.
“Jangan sampai satu perilaku menghapus kerja baik banyak orang. Mari kita jadikan ini pelajaran. Bekerja dengan benar, berkomunikasi dengan baik, dan tetap memiliki empati,” ujar Gagat.
Kalimat itu mungkin menjadi bagian terpenting dari kasus ini.
Karena membangun kepercayaan publik membutuhkan waktu.
Sementara satu tindakan yang dianggap tidak pantas bisa meruntuhkannya dalam hitungan jam.
Ada hal yang jauh lebih serius daripada sekadar viral
Kasus ini seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa pegawainya, dari SPPG mana, atau bagaimana video tersebut bisa viral.
Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa seseorang yang bekerja dalam ekosistem pelayanan gizi bisa sampai merasa bahwa kondisi anak yang sedang sakit layak dijadikan bahan konten.
Apakah pembekalan mengenai etika komunikasi sudah cukup?
Apakah setiap personel SPPG memahami konsekuensi penggunaan media sosial?
Apakah standar perilaku dan mekanisme pengawasan sudah benar-benar dipahami sampai tingkat pelaksana?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena persoalannya bukan semata satu video.
Ini menyangkut standar perilaku orang-orang yang bekerja di balik program yang membawa nama pelayanan publik.
Dan untuk program sebesar MBG, standar itu seharusnya tidak boleh rendah.
Anak yang sedang sakit bukan bahan candaan.
Keluarga yang sedang cemas bukan objek konten.
Dan pelayanan publik bukan panggung untuk menguji seberapa jauh seseorang bisa bercanda.
BGN telah menyatakan pegawai tersebut diberhentikan setelah melalui penanganan sesuai ketentuan.
Kini yang lebih penting adalah memastikan kasus ini tidak berhenti sebagai hukuman terhadap satu orang.
Ia harus menjadi evaluasi agar orang-orang yang bekerja di dalam program MBG memahami satu hal paling dasar dalam pelayanan kepada masyarakat: sebelum bicara soal teknis, mereka harus terlebih dahulu tahu bagaimana memperlakukan manusia. (HS)
