lintaspriangan.com, BERITA JAWA BARAT. Di atas kertas, Upah di Jawa Barat tampak janggal. Provinsi ini mencatat UMK tertinggi nasional—bahkan menembus hampir enam juta rupiah—namun pada saat yang sama menetapkan UMP terendah dibanding provinsi lain. Dua fakta itu berdiri berdampingan, seperti dua dunia yang tak saling menyapa. Bagi sebagian pekerja, upah terasa “layak”. Bagi yang lain, upah terasa “cukup untuk bertahan, belum tentu untuk hidup”.
Paradoks ini bukan sekadar permainan angka. Ia berkelindan dengan struktur ekonomi wilayah, pilihan kebijakan, serta nasib warga yang berbeda hanya karena alamat kerja mereka.
Dua Dunia dalam Satu Provinsi
Di kawasan industri—Bekasi dan Karawang misalnya—UMK melesat. Pabrik-pabrik besar, rantai pasok global, dan produktivitas yang terukur memberi ruang upah lebih tinggi. Daya tawar pekerja juga relatif kuat: serikat aktif, biaya hidup mahal, dan tekanan produksi yang nyata. Tak heran jika UMK di kantong industri menjadi etalase “kemampuan bayar” perusahaan.
Namun beranjak ke wilayah agraris dan non-industri—Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Pangandaran—ceritanya berbeda. Ekonomi primer bergerak dengan margin tipis; hasil panen bergantung musim; pariwisata pun tak selalu ramai. Pemerintah daerah cenderung menahan UMK agar usaha kecil tak tumbang. Konsekuensinya jelas: upah bergerak pelan, sementara kebutuhan hidup tak menunggu.
Di sinilah paradoks Upah di Jawa Barat terasa paling tajam. Satu provinsi, dua realitas. Yang satu hidup di grafik produktivitas; yang lain hidup di kalender musim.
Mengapa UMP Bisa Rendah?
UMP adalah pagar dasar provinsi. Di Jawa Barat, pagar ini dipasang rendah—memberi ruang bagi UMK naik selektif di daerah kuat, sekaligus “aman” bagi daerah lemah. Secara kebijakan, ini terlihat pragmatis: investasi tetap menarik, UMKM tak tercekik, dan stabilitas dijaga.
Tetapi dampak sosialnya nyata. Di daerah non-industri, pekerja kerap mentok pada UMP/UMK rendah. Biaya hidup mungkin lebih murah dibanding kota industri, namun tidak serendah selisih upahnya. Akhirnya, migrasi menjadi pilihan: bekerja jauh dari rumah demi upah yang lebih tinggi. Yang tertinggal menanggung jarak—ekonomi dan kesempatan.
Paradoks itu makin terasa ketika publik membandingkan headline: “UMK Tertinggi Nasional” bersanding dengan “UMP Terendah”. Keduanya benar. Keduanya terjadi di Jawa Barat.
Upah, Keadilan, dan Alamat Kerja
Bagi warga, upah bukan sekadar angka. Ia menentukan apakah kontrakan terbayar, apakah anak bisa sekolah tenang, apakah ada sisa untuk menabung. Ketika Upah di Jawa Barat ditentukan kuat oleh lokasi—bukan semata keterampilan—maka rasa keadilan ikut diuji.
Pertanyaannya lalu bergeser: apakah UMP perlu dinaikkan agar standar dasar lebih manusiawi? Atau apakah solusi ada pada penguatan ekonomi wilayah agraris—hilirisasi, industri kecil, dan akses pasar—agar UMK bisa naik tanpa mematikan usaha lokal? Jawabannya tak tunggal. Namun satu hal jelas: membiarkan jurang melebar bukan pilihan.
Paradoks ini mestinya dibaca sebagai undangan untuk menata ulang. Bukan menurunkan yang tinggi, melainkan mengangkat yang tertinggal. Agar bekerja keras di mana pun alamatnya, tetap memberi peluang hidup yang pantas. Di Jawa Barat, pekerjaan berbeda boleh saja. Nasib, seharusnya tidak terlalu jauh berbeda. (AS)
