lintaspriangan.com, BERITA KARAWANG. Barang tidak pernah dikirim, tetapi dana BOS tetap dibayarkan. Penyedia ditentukan sebelum proses pengadaan. Kontrak baru dibuat setelah pekerjaan selesai. Perusahaan hanya dipinjam namanya. Pejabat meminta uang kepada rekanan. Catatan BBM dimodifikasi. Pekerjaan kurang volume tetap dibayar penuh.
Ironi lainnya terjadi di Bakesbangpol Kabupaten Karawang. Lembaga yang salah satu tugas utamanya menjaga ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa itu justru terseret temuan pertanggungjawaban belanja yang mengandung indikasi manipulasi data, dugaan penggelapan, serta kemungkinan penyalahgunaan wewenang.
Rangkaian persoalan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 15/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.03/02/2026 tanggal 11 Februari 2026 atas pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Kabupaten Karawang.
BPK memang tidak menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi. Auditor menggunakan istilah kelebihan pembayaran, ketidakwajaran harga, kekurangan volume, pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan, serta bukti belanja yang tidak sah.
Namun, ketika transaksi tanpa barang, kontrak formalitas, perusahaan pinjaman, permintaan uang kepada penyedia, modifikasi catatan, dan penggunaan bukti transaksi tidak resmi muncul dalam satu laporan, persoalannya sulit terus disederhanakan sebagai kelalaian administratif.
Kontrak Formalitas, Barang Tak Ada, Uang Tetap Mengalir
Berdasarkan analisis redaksi, sedikitnya terdapat sembilan kelompok temuan yang mengandung indikator kuat untuk didalami aparat penegak hukum.
Istilah indikasi korupsi dalam tulisan ini merupakan analisis jurnalistik berdasarkan fakta pemeriksaan. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta kesalahan pihak tertentu tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian di pengadilan.
1. Penyedia Setda Ditentukan, Kontrak Hanya Menyusul
Temuan belanja barang dan jasa Sekretariat Daerah memiliki nilai permasalahan Rp984.739.323. Ketika pemeriksaan diselesaikan, masih terdapat Rp698.540.502 yang belum disetorkan.
BPK menemukan PPK telah menentukan penyedia makanan dan minuman sebelum proses pengadaan. PPK dan penyedia juga menyepakati keuntungan sekitar 10–15 persen.
SPK justru disusun setelah pekerjaan dilaksanakan. Jenis, jumlah, dan harga barang kemudian disesuaikan agar dapat menutup pengeluaran serta keuntungan penyedia.
Dalam pengadaan jamuan VIP, sebuah perusahaan hanya dipinjam namanya dengan imbalan dua persen. Bahkan, sebelum kontrak senilai sekitar Rp4,55 miliar ditandatangani, komisaris perusahaan tersebut telah menyerahkan uang tunai Rp350 juta kepada PPK.
Uang itu digunakan untuk berbagai kegiatan yang tidak tersedia dalam DPA, seperti pengawalan, penyewaan grup musik, karya wisata, donasi, dan kebutuhan lainnya. Pada belanja rumah tangga, BPK menyebut kontrak antara PPK dan penyedia hanya menjadi “bentuk formalitas”.
Jika penyedia, keuntungan, dan aliran uang telah ditentukan sebelum proses pengadaan, pertanyaannya tidak lagi sekadar apakah berkasnya lengkap.
Apakah proses pengadaan hanya dijadikan kostum administratif untuk melegalkan transaksi yang sebelumnya telah disepakati?
2. Dana BOS Dibayar meski Barang Tidak Pernah Dikirim
Pada empat satuan pendidikan, BPK menemukan belanja BOS senilai Rp879.186.548 yang tidak digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Seluruh nilai tersebut telah dikembalikan.
Modusnya beragam. Harga barang dinaikkan agar sama dengan nilai dalam RKAS, kemudian selisih harga dikembalikan kepada sekolah. Dalam transaksi lainnya, sekolah memperoleh komisi sekitar 5–10 persen.
Temuan paling telanjang muncul ketika barang sama sekali tidak dikirim, tetapi pembayaran tetap diproses melalui SIPLah.
Penyedia mengambil keuntungan sekitar 5–7 persen. Sisa uang kemudian diserahkan secara tunai kepada kepala sekolah atau bendahara BOS.
Uang tersebut antara lain digunakan untuk THR, makan pegawai, rokok, uang saku, sumbangan, serta pengeluaran lain yang tidak dapat dijelaskan.
Pola tersebut memuat indikator transaksi fiktif, penggelembungan harga, pemberian komisi, dan penggunaan dana pendidikan di luar peruntukannya.
Sekolah seharusnya mengajarkan kejujuran. Dalam temuan ini, justru dokumen belanjanya yang perlu diberi pelajaran.
Kesbangpol Menjaga Pancasila, tetapi Integritasnya Tercoreng
3. Indikasi Manipulasi Pertanggungjawaban di Bakesbangpol
Salah satu temuan yang patut memperoleh perhatian serius terjadi di Bakesbangpol Kabupaten Karawang.
Lembaga yang mengemban tugas menjaga ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, serta karakter bangsa itu justru terseret persoalan pertanggungjawaban belanja BBM yang diduga tidak menggambarkan transaksi sebenarnya.
Angkanya bukan satu-satunya ukuran. Persoalan yang jauh lebih mendasar ialah munculnya indikator manipulasi data, dugaan penggelapan uang daerah, dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengajuan, pemeriksaan, serta pengesahan pertanggungjawaban anggaran.
Apabila bukti transaksi tidak resmi dapat melewati rangkaian verifikasi, aparat perlu menelusuri siapa yang membuat atau memperoleh bukti tersebut, siapa yang mengajukannya, siapa yang meloloskannya, serta siapa yang sempat menguasai atau menikmati uang daerah.
Temuan tersebut mencoreng integritas Bakesbangpol. Pancasila tidak cukup dijaga melalui seminar, baliho, pidato, atau kegiatan seremonial. Nilai kejujuran dan tanggung jawab pertama-tama harus hidup dalam pengelolaan uang rakyat.
Uang yang dipersoalkan memang telah dikembalikan ke kas daerah. Namun, pengembalian uang tidak menghapus jejak dugaan pelanggaran hukum.
Kas daerah boleh dipulihkan, tetapi indikasi manipulasi, dugaan penggelapan, dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang tetap harus diperiksa.
Redaksi telah mengirimkan surat kepada Bakesbangpol Kabupaten Karawang untuk memperoleh penjelasan dan memberikan ruang hak jawab terkait kasus tersebut. Namun, hingga tulisan ini diterbitkan, Kamis (30/07), Kepala Bakesbangpol Kabupaten Karawang memilih bungkam.
Sikap diam tidak menjawab bagaimana pertanggungjawaban bermasalah itu dapat dibuat dan diloloskan. Bungkam juga tidak dapat menggantikan kewajiban pejabat publik memberikan penjelasan mengenai penggunaan uang masyarakat.
Redaksi akan terus mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri pihak yang menyusun dokumen, pejabat yang mengesahkannya, aliran uang, kemungkinan penerima manfaat, serta tindak lanjut Inspektorat dan aparat penegak hukum.
Sebab, persoalan ini tidak cukup ditutup dengan kalimat “uang telah dikembalikan”. Uangnya mungkin sudah pulang, tetapi pertanggungjawaban hukumnya belum tentu selesai.
4. Pejabat DLH Meminta Rp203 Juta kepada Penyedia
Dalam pekerjaan pemeliharaan truk pengangkut sampah dan alat berat, BPK menemukan selisih pembayaran Rp75 juta.
Berdasarkan keterangan para pihak yang dicatat BPK, selisih tersebut terjadi karena adanya permintaan dana dari Kepala Bidang KPSL melalui staf kepada tiga penyedia.
Pola serupa kembali muncul dalam pekerjaan sewa truk pengangkut sampah. BPK menemukan permintaan dana Rp128 juta kepada penyedia melalui staf bidang yang sama.
Total dana yang diminta mencapai Rp203 juta. Uang tersebut telah disetorkan kembali, tetapi pengembaliannya belum menjelaskan tujuan permintaan, penerima akhir, serta hubungan dana itu dengan pekerjaan pemerintah.
Temuan tersebut layak diuji dalam kerangka penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, suap, atau pemerasan.
Penentuannya bergantung pada pembuktian mengenai tujuan pemberian, adanya tekanan, imbal balik yang dijanjikan, serta pihak yang akhirnya menikmati uang.
5. Videotron Terpasang Sebelum Kontrak Dimulai
Videotron di Sekretariat Daerah telah dipasang sejak 24 Februari 2025. Kontrak pengadaannya baru dimulai pada 28 Mei 2025.
Peralatan audio juga telah dipasang pada 28 Februari hingga 1 Maret 2025, sedangkan kontraknya baru berjalan pada 20 Juni 2025.
BPK turut menemukan staf Setda memberikan HPS, menyiapkan dokumen penawaran, serta membantu menghitung nilai kontrak.
Perusahaan yang namanya tercantum sebagai pelaksana hanya dipinjam dengan imbalan Rp10 juta dan tidak melaksanakan pekerjaan tersebut.
Harga barang dari reseller berjumlah sekitar Rp1,102 miliar, sedangkan pembayaran Setda mencapai Rp1,604 miliar.
Setelah memperhitungkan keuntungan wajar, BPK masih menemukan ketidakwajaran harga sebesar Rp177.292.825. Nilai tersebut belum disetorkan ketika pemeriksaan diselesaikan.
Barang yang telah terpasang sebelum kontrak, penggunaan perusahaan pinjaman, serta penyusunan dokumen penawaran yang dibantu staf pemerintah membentuk indikasi bahwa proses pengadaan hanya digunakan untuk melegalkan transaksi yang barang dan pelaksananya telah ditentukan.
Catatan BBM Dimodifikasi, Perjalanan Fiktif Dibayarkan
6. Catatan BBM DLH Ditambah dan Diubah
BPK menemukan catatan pengisian BBM pada DLH tidak mencerminkan transaksi sebenarnya. Catatan tersebut dimodifikasi dengan menambahkan jumlah liter.
Hasil pemeriksaan menunjukkan selisih stok sebanyak 15.825,30 liter senilai Rp239.517.972,79.
Dari 23 dokumen pengiriman BBM, hanya dua yang mencantumkan DLH sebagai tujuan. Sebanyak 21 dokumen lainnya menggunakan nama pihak berbeda.
Harga dalam dokumen pertanggungjawaban tercatat Rp15.135,13 per liter, sedangkan kesepakatan lisan dengan penyedia hanya Rp14.135,13 per liter.
Selisih sekitar Rp80 juta kemudian diserahkan secara tunai kepada DLH.
Modifikasi catatan, selisih stok, perbedaan harga, dan penyerahan uang tunai perlu dibongkar sampai kepada penerima akhirnya.
Angka dalam dokumen mungkin bisa dirapikan, tetapi ribuan liter BBM tidak dapat menguap hanya dengan koreksi administrasi.
7. THR, Rokok, Perjalanan dan Lembur yang Tidak Dilakukan
Pada Disdikpora, DPRKP, dan lima kecamatan, BPK menemukan permasalahan senilai Rp2.646.245.848.
Ketika LHP disusun, masih terdapat Rp418.498.200 yang belum dikembalikan.
Dana antara lain digunakan untuk THR, pembelian rokok, uang liburan, makan pegawai, sumbangan, biaya lapangan tanpa bukti, serta berbagai pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan.
Lebih serius lagi, terdapat pembayaran perjalanan dinas kepada pegawai yang tidak melakukan perjalanan serta uang lembur kepada pegawai yang tidak melaksanakan pekerjaan lembur.
Nilai perjalanan dinas dan lembur yang tidak dilaksanakan mencapai sekitar Rp136,60 juta.
Pembayaran terhadap kegiatan yang secara faktual tidak terjadi memiliki indikator pidana lebih kuat daripada sekadar kekurangan bukti.
Dalam persoalan ini, yang dibayar bukan hanya dokumen yang lemah, melainkan kegiatan yang diduga memang tidak pernah dilakukan.
Dibayar Penuh meski Pekerjaannya Kurang
8. Sebanyak 551 Paket Mengalami Kekurangan Volume
Inilah temuan terbesar secara nominal. BPK menemukan kekurangan volume pada 551 paket di tujuh perangkat daerah yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp5.734.648.447,84.
Temuan itu mencakup 68 paket jalan, irigasi, dan jaringan; 428 paket barang yang diserahkan kepada masyarakat; 28 paket gedung dan bangunan; 14 paket pemeliharaan gedung; serta 14 paket hibah.
Beberapa nilai yang menonjol antara lain kekurangan volume Jalan Cikalong–Cilamaya sebesar Rp310.146.538,37, Jalan Surotokunto Rp291.706.778,85, serta Jalan Pasirukem–Pasirjaya Rp221.901.027,43.
Pada pekerjaan perbaikan 889 rumah tidak layak huni, kekurangan volumenya mencapai Rp1.008.782.747,84.
Kekurangan volume tidak otomatis membuktikan tindak pidana korupsi.
Indikasinya menguat apabila penyedia, pengawas, PPTK, atau PPK mengetahui pekerjaan tidak sesuai kontrak, tetapi tetap menandatangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 persen dan memproses pembayaran penuh.
Karena itu, penanganannya tidak cukup berhenti pada penagihan pengembalian uang.
Aparat perlu memeriksa hasil pengukuran lapangan, laporan pengawas, berita acara serah terima, dokumen pencairan SP2D, serta komunikasi antara penyedia dan pejabat pengelola kontrak.
9. Tenaga Konsultan Dibayar Tidak Sesuai Kontrak
BPK menemukan kelebihan pembayaran jasa konsultansi pada dua perangkat daerah sebesar Rp47.887.500. Ketika pemeriksaan diselesaikan, Rp22.305.000 belum disetorkan.
Persoalannya berkaitan dengan tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak sesuai kontrak.
Pendalaman diperlukan untuk memastikan siapa tenaga yang benar-benar bekerja, berapa lama kehadirannya, apakah kualifikasinya sesuai, serta mengapa pembayaran tidak dikurangi ketika prestasi yang diterima pemerintah lebih rendah.
Apabila tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak tidak hadir atau digantikan tanpa penyesuaian pembayaran, terdapat uang daerah yang dibayarkan atas prestasi yang tidak sepenuhnya diterima pemerintah.
Empat Simpul yang Harus Diuji Penyidik
Kesembilan kelompok temuan tersebut memiliki empat simpul yang lazim diuji dalam perkara korupsi.
Pertama, dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan.
Indikasinya muncul pada transaksi tanpa barang, kontrak formalitas, penggunaan perusahaan pinjaman, modifikasi catatan, permintaan dana, bukti transaksi tidak resmi, dan pembayaran penuh atas pekerjaan yang kurang volume.
Kedua, keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
Jejaknya terlihat pada komisi, keuntungan penyedia, imbalan peminjaman perusahaan, penggunaan uang untuk pegawai, uang tunai dari rekanan, serta selisih pembayaran.
Ketiga, kerugian keuangan daerah yang nyata dan dapat dihitung.
BPK telah menyajikan nilai kelebihan pembayaran, kekurangan volume, dan ketidakwajaran harga, bukan hanya risiko yang masih bersifat abstrak.
Keempat, kesengajaan atau pengetahuan para pihak.
Unsur ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan rekening, komunikasi elektronik, dokumen asli, kronologi penandatanganan, aliran SP2D, serta keterangan pihak yang menyerahkan dan menerima uang.
Khusus pada Bakesbangpol, pemeriksaan perlu menelusuri bagaimana bukti transaksi tidak resmi dapat melewati bendahara, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pembuat komitmen, serta pengguna anggaran.
Apabila seluruh rantai pengendalian mengaku tidak mengetahui, berarti sistem pengawasan internal lembaga tersebut telah gagal secara serius.
Namun, apabila terdapat pihak yang mengetahui dan tetap meloloskannya, persoalannya bergerak dari kelalaian menuju dugaan kesengajaan.
Uang Kembali, Jejak Pelanggaran Tidak Terhapus
Sebagian nilai temuan memang telah dikembalikan ke kas daerah. Namun, pengembalian uang tidak otomatis menjawab apakah sebelumnya telah terjadi tindak pidana.
Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus kemungkinan dipidananya pelaku apabila unsur tindak pidananya terbukti.
Kas daerah dapat dipulihkan. Namun, transaksi tanpa barang, pengondisian penyedia, kontrak formalitas, permintaan dana, penggunaan perusahaan pinjaman, modifikasi catatan, dan bukti transaksi tidak resmi tidak serta-merta hilang.
Hal itu paling terasa dalam temuan Bakesbangpol Kabupaten Karawang. Uangnya telah dikembalikan, tetapi asal-usul bukti transaksi, keberadaan BBM, proses verifikasi, pihak yang menguasai uang, serta kemungkinan manipulasi data pertanggungjawaban belum memperoleh jawaban terbuka.
Bakesbangpol semestinya menjadi salah satu penjaga etika kebangsaan dalam pemerintahan daerah.
Jika lembaga yang menyuarakan Pancasila justru gagal mempertanggungjawabkan uang rakyat secara jujur, persoalannya bukan hanya keuangan. Wibawa moral lembaganya ikut tercoreng.
Pancasila tidak cukup disampaikan dalam seminar, baliho, pidato, dan kegiatan seremonial. Nilainya pertama-tama harus hidup di meja kerja, dokumen pertanggungjawaban, proses verifikasi, serta keberanian menindak pegawai yang menyimpang.
Sejauh penelusuran redaksi hingga Kamis, 30 Juli 2026, belum ditemukan keterangan resmi yang secara spesifik menyatakan sembilan kelompok temuan dalam LHP tersebut telah ditingkatkan menjadi penyidikan atau menghasilkan penetapan tersangka.
Karena itu, pertanyaan kini mengarah kepada Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat, dan DPRD Kabupaten Karawang: apakah temuan tersebut hanya akan berakhir sebagai daftar pengembalian uang, atau menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan tindak pidana?
LHP telah membuka modus, nilai, jabatan, dokumen, dan sebagian aliran uang.
Uangnya mungkin sudah pulang. Namun, selama pelaku, penerima manfaat, serta penanggung jawabnya belum diungkap, persoalan ini belum layak disebut selesai. (AS)