lintaspriangan.com, BERITA BANDUNG. Air yang hari ini masih mengalir dari keran rumah warga Kabupaten Bandung belum tentu tersedia dalam jumlah yang sama ketika kemarau mencapai puncaknya. Ancaman itu bukan lagi sebatas perkiraan umum. Sebanyak 27 dari total 31 kecamatan telah masuk dalam pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan.
Besarnya cakupan tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Bandung mulai menyiapkan pertahanan di dua titik paling krusial: kebutuhan air bersih masyarakat dan pasokan air untuk lahan pertanian. Toren air akan ditempatkan mendekati wilayah terdampak, sementara pompa disiapkan agar sawah tidak kehilangan air pada masa tanam maupun menjelang panen.
Informasi penanganan kekeringan Kabupaten Bandung itu mengemuka pada Sabtu, 18 Juli 2026. Dengan demikian, pegnya bukan sekadar penetapan status siaga yang telah berlaku sejak Juni, melainkan langkah operasional terbaru berupa persiapan toren, distribusi air bersih, pompa pertanian, dan percepatan normalisasi irigasi.
Bupati Bandung Dadang Supriatna, sebagaimana dilansir di sejumlah media pada 18 Juli 2026, mengatakan persiapan menghadapi kemarau panjang telah dilakukan sejak sekitar dua bulan lalu. Koordinasi melibatkan perangkat daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, serta Perumda Air Minum Tirta Raharja.
Toren Air Didekatkan ke Titik Rawan Kekeringan
Angka 27 kecamatan menunjukkan bahwa ancaman kekeringan Kabupaten Bandung tidak terkonsentrasi di satu atau dua wilayah. Dampaknya berpotensi meluas dan menyentuh sebagian besar wilayah administratif kabupaten.
Karena itu, BPBD Kabupaten Bandung diperintahkan memperkuat mitigasi dengan memetakan titik-titik yang paling rawan mengalami kesulitan air bersih. Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan lokasi penampungan air, jalur distribusi, kebutuhan armada, dan kelompok masyarakat yang perlu diprioritaskan.
Dadang Supriatna menjelaskan, Perumda Air Minum Tirta Raharja diminta memasang toren air di setiap kecamatan atau setidaknya di lokasi yang berdekatan dengan titik terdampak. Penempatan toren lebih dekat diperlukan agar pengiriman air tidak terlambat ketika sumur warga mulai menyusut atau sumber air lokal tidak lagi mencukupi.
“Persiapan harus matang sehingga titik lokus yang membutuhkan bantuan bisa terdistribusikan dengan baik,” kata Dadang.
Data potensi kekeringan yang disampaikan melalui kanal informasi BPBD Kabupaten Bandung juga menjadi pengingat bahwa warga tidak seharusnya menunggu kran berhenti mengalir untuk mulai berhemat. Penggunaan air untuk kebutuhan pokok harus diprioritaskan sejak sekarang.
Pemkab Bandung belum memublikasikan secara terperinci jumlah toren, kapasitas air, dan jadwal pemasangannya di setiap kecamatan. Data itu menjadi bagian penting yang perlu dibuka agar warga mengetahui titik pengambilan air ketika kondisi memburuk.
Ratusan Daerah Irigasi Masuk Penanganan
Ancaman berikutnya berada di hamparan sawah. Kekurangan air pada waktu yang salah dapat membuat tanaman terganggu, menurunkan hasil produksi, bahkan memicu gagal panen.
Untuk melindungi sektor pertanian, sebanyak 547 daerah irigasi telah diusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan penanganan. Dari jumlah tersebut, 117 titik ditetapkan sebagai prioritas normalisasi saluran primer, sekunder, dan tersier.
Sebagian wilayah irigasi prioritas berada di sekitar aliran Sungai Citarum. Posisi itu membuka peluang penggunaan pompa untuk mengalirkan air menuju sawah yang mulai kekurangan pasokan. Dinas Pertanian Kabupaten Bandung didorong menyediakan pompa, terutama bagi lahan yang baru ditanami atau mendekati masa panen.
“Jangan sampai terjadi gagal panen,” tegas Dadang, sebagaimana dilansir di beberapa media.
Langkah tersebut penting karena kekeringan tidak berhenti pada persoalan sumur warga. Ketika sawah kehilangan air, dampaknya dapat menjalar pada penghasilan petani, produksi pangan, ketersediaan komoditas, dan harga yang dibayar masyarakat.
Pemerintah mengimbau warga menggunakan air secara bijak dan menghindari pemborosan. Namun, efektivitas penanganan kekeringan Kabupaten Bandung akan sangat bergantung pada kecepatan pemasangan toren, kesiapan armada distribusi, jumlah pompa yang tersedia, serta realisasi normalisasi di 117 titik prioritas.
Dengan 27 kecamatan berada dalam peta ancaman, waktu persiapan semakin sempit. Toren dan pompa tidak cukup hanya masuk daftar rencana. Keduanya harus tiba sebelum warga dan petani benar-benar kehilangan air. ( SS/AS )