Kemensos dan Pemkot Tasikmalaya meninjau Sekolah Rakyat untuk evaluasi layanan pendidikan berbasis kebutuhan warga.
lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA – Kunjungan pejabat Kementerian Sosial ke Kota Tasikmalaya kembali menyoroti program Sekolah Rakyat yang terus berkembang. Pada Jumat, 21 November 2025, Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Idit Supriadi Priatna, bersama Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, meninjau kegiatan pembelajaran di Sekolah Rakyat Integrasi 41. Program yang berbasis pada pemenuhan akses pendidikan bagi keluarga rentan ini kini menjadi salah satu intervensi sosial yang paling luas cakupannya.
Menurut data resmi Kemensos, hingga November 2025 terdapat 166 Sekolah Rakyat aktif di berbagai daerah dengan total 15.945 siswa. Program ini juga didukung 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Angka tersebut menunjukkan ekspansi yang terus meningkat sepanjang dua tahun terakhir, seiring dorongan pemerintah untuk memperkuat layanan dasar pendidikan bagi kelompok miskin dan rentan.
Evaluasi Program dan Pentingnya Sekolah Rakyat
Kemensos menegaskan kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar penyedia ruang belajar alternatif, tetapi juga bagian dari pendekatan rehabilitasi sosial. Fokusnya bukan hanya pada pendidikan formal, tetapi juga pembentukan daya dukung keluarga. Dalam kunjungannya, Idit menekankan perlunya integrasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan layanan sosial lainnya agar bantuan pendidikan berjalan konsisten.
Pemerintah Kota Tasikmalaya menyatakan dukungan penuh terhadap program ini, mengingat angka kerentanan sosial di wilayahnya masih memerlukan intervensi pemerintah. Wali Kota Viman menilai keberadaan Sekolah Rakyat membantu mempersempit kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi warga yang terdampak tekanan ekonomi.
Program ini mendapat perhatian karena berada di luar pola pendidikan formal reguler. Sekolah-sekolah tersebut mengadopsi metode belajar fleksibel, memberi ruang adaptasi untuk siswa yang sebelumnya putus sekolah atau tidak memiliki akses pendidikan memadai. Dengan komposisi guru dan tenaga pendidik berstatus PPPK, Kemensos menargetkan peningkatan standar pembelajaran tanpa membebani keuangan daerah.
Konteks Lebih Luas dan Tantangan Implementasi
Data Kemensos menunjukkan pertumbuhan Sekolah Rakyat cukup signifikan. Namun, sejumlah daerah masih menghadapi tantangan seperti kebutuhan sarana belajar tambahan, beban kerja pendidik, serta penyesuaian kurikulum agar sejalan dengan standar nasional. Tasikmalaya menjadi salah satu daerah yang mencoba mengatasi kendala tersebut lewat kolaborasi lintas dinas.
Baca juga: Dapat Penghargaan, Jadi Momentum Bandung Barat Perbaikan Pelayanan Publik
Dalam konteks nasional, program Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari strategi pemerintah menekan angka ketimpangan pendidikan. Banyak siswa yang terdaftar merupakan bagian dari rumah tangga penerima bantuan sosial. Dengan demikian, sekolah ini berfungsi ganda: sebagai akses pendidikan dan sebagai titik layanan sosial terpadu.
Kunjungan pejabat Kemensos dan kepala daerah biasanya dilakukan untuk memastikan fasilitas pendidikan berjalan sesuai standar. Dalam peninjauan di Tasikmalaya, perhatian diarahkan pada kesiapan tenaga pendidik dan efektivitas metode pembelajaran. Kemensos menilai konsistensi pengawasan diperlukan untuk menjaga kualitas, terutama karena program ini mengambil peran penting dalam peningkatan kesejahteraan jangka panjang.
Kehadiran 166 sekolah dengan hampir 16 ribu siswa menjadi indikator bahwa kebutuhan layanan pendidikan alternatif masih tinggi. Pemerintah perlu memastikan penyebaran guru dan tenaga PPPK merata antardaerah, termasuk dukungan kebijakan yang memadai.
Program Sekolah Rakyat terus berkembang dan menjadi instrumen penting pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi warga rentan. (MD)