lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis mulai mempersiapkan sektor pertanian untuk menangkap peluang pasar besar dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan semakin masif pada 2026.
Fokus tidak hanya pada bantuan alat pertanian, tetapi juga pada kesiapan produksi, irigasi berkelanjutan, dan peralihan menuju pertanian organik.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan strategis yang melibatkan DPR RI, Pemkab Ciamis, Pupuk Indonesia, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Ciamis, Jumat (19/12/2025).
Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya mengatakan, kehadiran MBG seharusnya menjadi momentum bagi petani Ciamis untuk naik kelas.
Menurutnya, kebutuhan pangan program tersebut sangat besar dan berkelanjutan, namun saat ini sebagian masih dipenuhi dari luar daerah.
“Pasarnya sudah ada dan jelas. Tantangannya sekarang ada di kita, apakah petani Ciamis siap memenuhi kebutuhan itu secara kualitas dan kontinuitas,” kata Bupati.
Ia menyebut komoditas seperti telur, sayuran, buah-buahan, dan hasil perikanan sebagai peluang nyata yang bisa digarap petani lokal.
Untuk itu, pemerintah daerah mendorong pemanfaatan teknologi pertanian serta pengelolaan usaha tani yang lebih profesional.
Dalam mendukung peningkatan produksi, Pemkab Ciamis juga menaruh perhatian besar pada infrastruktur pengairan.
Sepanjang 2025, BBWS Citanduy telah merehabilitasi 52 titik jaringan irigasi yang diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman di wilayah yang sebelumnya hanya panen sekali setahun.
Namun, Bupati Herdiat menegaskan, pembangunan fisik harus diiringi dengan pengelolaan dan perawatan bersama.
Ia juga menyoroti proyek strategis Leuwi Keris yang menelan anggaran triliunan rupiah agar segera dioptimalkan manfaatnya bagi pertanian dan pengendalian banjir.
“Kalau infrastrukturnya besar tapi manfaatnya belum dirasakan petani, itu menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tegasnya.
Selain irigasi, transformasi pertanian Ciamis menuju sistem organik menjadi agenda jangka menengah pemerintah daerah. Saat ini, sekitar 60 hektare lahan pertanian di Ciamis telah mengantongi sertifikasi organik dan menunjukkan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan pertanian konvensional.
“Keterbatasan pupuk subsidi membuat kita harus mencari solusi. Pertanian organik bukan hanya sehat, tapi juga lebih mandiri dan bernilai ekonomi,” jelasnya.
BACA JUGA: Dinsos Ciamis Hadirkan Kepedulian Nyata Bagi Lansia dan Disabilitas
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Ir. H. Herry Dermawan menegaskan, dukungan pemerintah pusat akan terus diarahkan pada penguatan produksi dan keberlanjutan.
Ia mengingatkan agar seluruh bantuan, khususnya jaringan irigasi dan alsintan, dirawat dengan baik agar manfaatnya jangka panjang.
Ia juga menyampaikan, sejumlah program telah berjalan di Ciamis, termasuk bantuan ayam petelur yang kini hasil produksinya langsung terserap oleh program MBG.
“Ini bukti, kalau produksinya siap, pasarnya juga siap. Tinggal bagaimana kita menjaga kesinambungannya,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Ciamis menyalurkan ratusan unit sarana produksi pertanian kepada kelompok tani, sekaligus menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum penting menuju peluncuran Ciamis sebagai kabupaten organik.
Dengan kolaborasi pusat dan daerah, Ciamis tidak hanya menargetkan peningkatan produksi, tetapi juga ingin memastikan petani menjadi pelaku utama dalam rantai pangan nasional yang berkelanjutan. (FSL)