lintaspriangan.com, BERITA CIREBON. Gaji ASN Cirebon menghadapi tekanan anggaran yang tidak kecil. Pemerintah Kota Cirebon mencatat selisih sekitar Rp109,6 miliar antara anggaran yang tersedia dan kebutuhan riil belanja pegawai sepanjang 2026.
Angka tersebut bukan sekadar deretan nol dalam tabel keuangan. Di belakangnya terdapat 7.155 aparatur yang harus dibayar, ruang fiskal daerah yang semakin sempit, serta Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang terpaksa menjadi penyangga. Persoalan ini bahkan telah dilaporkan Pemkot Cirebon kepada Kementerian Dalam Negeri.
Isu kekurangan anggaran tersebut masuk dalam e-kliping resmi Pemerintah Kota Cirebon pada Senin, 13 Juli 2026 dan kembali muncul pada Selasa, 14 Juli 2026. Judul yang dimuat menyebut kekurangan Rp109,6 miliar dipengaruhi beban gaji PPPK dan adanya harapan agar pembiayaan PPPK ditanggung pemerintah pusat.
Namun, kekurangan anggaran itu tidak serta-merta berarti gaji ASN Cirebon sudah gagal dibayarkan. Angka Rp109,6 miliar menggambarkan kesenjangan antara alokasi belanja pegawai dalam APBD 2026 dan perhitungan kebutuhan riil hingga akhir tahun.
Kebutuhan Rp596 Miliar, Anggaran Hanya Rp486 Miliar
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, M. Arif Kurniawan, menyatakan data kebutuhan belanja pegawai telah disusun dan disampaikan kepada Kemendagri.
Dalam APBD Kota Cirebon Tahun 2026, anggaran belanja pegawai tercatat sebesar Rp486.498.245.204. Sementara itu, kebutuhan riilnya dihitung mencapai Rp596.098.988.706.
Dari dua angka tersebut, muncul selisih tepat sebesar Rp109.600.743.502.
Tekanan tersebut berhubungan dengan jumlah ASN Kota Cirebon yang mencapai 7.155 orang. Komposisinya terdiri atas 3.569 PNS, 2.018 PPPK penuh waktu, dan 1.568 PPPK paruh waktu.
Jumlah pegawai yang besar membuat belanja rutin menjadi salah satu beban utama APBD. Masalah semakin terasa ketika kebutuhan pembayaran PPPK bertambah, tetapi dukungan anggaran yang diterima daerah dinilai belum sepenuhnya menutup kebutuhan tersebut.
Menurut Arif, kekurangan anggaran terutama berasal dari komponen gaji dan tunjangan PPPK. Selama ini, Pemkot Cirebon menutup sebagian kebutuhan itu menggunakan PAD.
Artinya, uang yang diperoleh daerah dari pajak, retribusi, pengelolaan aset, dan sumber pendapatan lokal lainnya tidak hanya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sebagian harus diarahkan untuk menjaga agar kewajiban pembayaran aparatur tetap terpenuhi.
Gaji PPPK Paruh Waktu Belum Masuk Hitungan
Angka Rp109,6 miliar ternyata belum menggambarkan seluruh tekanan anggaran. Perhitungan tersebut disebut belum memasukkan kebutuhan pembayaran bagi 1.568 PPPK paruh waktu.
Pemkot Cirebon memperkirakan kebutuhan anggaran bagi PPPK paruh waktu mencapai Rp41.376.505.566 per tahun. Dalam pencatatan anggaran daerah, pembayaran PPPK paruh waktu disebut masih ditempatkan pada pos belanja barang dan jasa, bukan belanja pegawai.
Apabila kebutuhan tersebut digabungkan, tekanan riil terhadap kemampuan keuangan Kota Cirebon menjadi jauh lebih besar. Pemkot pun berharap pemerintah pusat dapat mengakomodasi pembiayaan PPPK melalui skema Dana Alokasi Umum sebagaimana dukungan yang diberikan terhadap penggajian aparatur daerah.
Harapan itu bukan tanpa dasar. Dalam kebijakan transfer ke daerah memang dikenal bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung penggajian PPPK daerah. Mekanisme pengelolaan dan penyalurannya diatur pemerintah pusat berdasarkan data pengangkatan, kebutuhan pembayaran, serta realisasi penggajian PPPK.
Kini, perhatian tidak hanya tertuju pada apakah gaji ASN Cirebon tetap dapat dibayarkan. Pertanyaan yang lebih besar adalah seberapa kuat PAD Kota Cirebon menahan beban tersebut tanpa mengorbankan pembangunan, pelayanan publik, dan program yang langsung dirasakan masyarakat.
Pemkot Cirebon juga perlu menjelaskan skenario yang disiapkan apabila dukungan pemerintah pusat tidak segera bertambah. Sebab, gaji aparatur merupakan kewajiban, sedangkan pelayanan kepada masyarakat juga tidak boleh menjadi korban. (AS)
