lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Air semestinya mengalir melalui saluran, membasahi petakan, lalu menjaga padi tetap tumbuh. Namun, pemandangan berbeda terlihat di Kampung Ciwasmandi, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya.
Pada Kamis, 16 Juli 2026, lahan sawah yang memperoleh pengairan dari anak Sungai Cimulu tampak mengering. Tanah mulai kehilangan kelembapan. Saluran yang seharusnya membawa air ke lahan pertanian tidak lagi berfungsi sebagaimana diharapkan.
Seorang petani terlihat memeriksa pipa air di tengah sawah. Adegan sederhana itu menyimpan pertanyaan yang jauh lebih besar: jika sawah tersebut masuk jaringan irigasi, mengapa air tidak sampai?
Pertanyaan itu penting bagi masa depan pertanian Kota Tasikmalaya. Apalagi kekeringan muncul ketika Jawa Barat belum mencapai puncak musim kemarau.
Sawah mengering sebelum puncak kemarau
Kondisi sawah di Ciwasmandi didokumentasikan fotografer ANTARA pada 16 Juli 2026. Lokasinya berada di Sukajaya, salah satu kelurahan di Kecamatan Purbaratu yang masih memiliki bentang persawahan cukup luas.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memasukkan Kota Tasikmalaya ke dalam wilayah yang diprediksi mengalami curah hujan rendah pada Juli 2026. Curah hujannya berada pada kisaran 0 sampai 100 milimeter dalam satu bulan.
Secara nasional, BMKG memperkirakan sekitar 60,86 persen wilayah Indonesia berada dalam kategori curah hujan rendah sepanjang Juli. Sementara puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah diperkirakan baru berlangsung pada Agustus 2026.
Keterangan yang menyertai dokumentasi ANTARA Foto bahkan menyebut sekitar 90 persen wilayah Jawa Barat diperkirakan mencapai puncak kemarau pada Agustus.
Dengan demikian, sawah di Ciwasmandi sudah memperlihatkan tekanan kekurangan air beberapa pekan sebelum kemarau mencapai fase terberat.
Kondisi tersebut tidak otomatis membuktikan seluruh pertanian Kota Tasikmalaya sedang mengalami kekeringan. Dokumentasi yang tersedia baru menunjukkan kondisi pada satu lokasi. Belum ada data resmi mengenai total luas sawah terdampak, jumlah petani, umur tanaman maupun potensi gagal panen.
Namun, tanda awal itu tidak seharusnya diabaikan.
Jika air sudah tidak sampai pada pertengahan Juli, apa yang akan terjadi ketika curah hujan semakin rendah pada Agustus?
Purbaratu bukan wilayah pertanian kecil
Kecamatan Purbaratu memiliki posisi penting dalam produksi padi Kota Tasikmalaya.
Data BPS menunjukkan luas panen padi di Purbaratu pada 2023 mencapai 1.097 hektare. Produksinya tercatat 6.912 ton, dengan produktivitas sekitar 63,01 kuintal per hektare.
Pada 2024, produksi padi Purbaratu turun menjadi 5.985,01 ton. Artinya, terdapat penurunan sekitar 927 ton atau 13,4 persen dalam setahun.
Penurunan tersebut belum tentu seluruhnya disebabkan kekeringan. Produksi padi dapat dipengaruhi luas panen, jadwal tanam, penggunaan pupuk, serangan organisme pengganggu, kualitas benih dan berbagai faktor lain. Meski demikian, angka itu memperlihatkan bahwa gangguan produksi di Purbaratu bukan persoalan kecil.
Terlebih, pertanian Kota Tasikmalaya baru saja mencatat pemulihan pada 2025.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Kota Tasikmalaya yang dirilis pada 4 Mei 2026, luas panen padi sepanjang 2025 mencapai 8,57 ribu hektare. Produksi padi mencapai 50,79 ribu ton gabah kering giling atau GKG.
Produksi tersebut meningkat 43,43 persen dibandingkan 2024 yang hanya mencapai 35,41 ribu ton GKG. Setelah dikonversikan, produksi beras Kota Tasikmalaya pada 2025 mencapai 29,33 ribu ton.
Angka tersebut menunjukkan adanya pemulihan produksi. Akan tetapi, pemulihan itu dapat kembali tertekan apabila kekurangan air meluas dan berlangsung sampai melewati fase kritis tanaman.
Padi tidak harus selalu tergenang. Tetapi pada fase bunting, berbunga dan pengisian bulir, ketersediaan air sangat menentukan hasil panen. Kekurangan air pada fase tersebut dapat menurunkan produktivitas, bahkan menyebabkan tanaman gagal menghasilkan bulir secara optimal.
Kota Tasikmalaya memiliki 35 daerah irigasi
Persoalan yang mengemuka di Ciwasmandi bukan semata-mata tentang hujan. Sawah yang terdokumentasi mengering disebut sebagai sawah irigasi. Artinya, ada jaringan pengairan yang seharusnya mengalirkan air dari sumber menuju lahan.
Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya 2023–2026 mencatat terdapat 35 daerah irigasi dengan luas pelayanan sekitar 5.321 hektare.
Pengelolaannya terbagi berdasarkan kewenangan:
- Sebanyak 29 daerah irigasi menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan luas sekitar 1.749 hektare dan panjang jaringan 332,53 kilometer.
- Lima daerah irigasi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan luas pelayanan sekitar 1.445 hektare dan panjang jaringan 81,35 kilometer.
- Satu daerah irigasi menjadi kewenangan pemerintah pusat, dengan luas sekitar 2.128 hektare dan panjang jaringan 196 kilometer.
Pembagian tersebut menunjukkan bahwa perjalanan air menuju sawah melibatkan jaringan dan kewenangan yang tidak sederhana.
Sumber air dapat berada di wilayah lain. Saluran utama bisa menjadi kewenangan provinsi, sedangkan saluran lebih kecil bersinggungan dengan pemerintah kota dan perkumpulan petani pemakai air. Ketika air tidak sampai, penyebabnya harus ditelusuri dari hulu hingga petakan sawah.
Data terakhir yang ditampilkan dalam dokumen perencanaan daerah menunjukkan sekitar 80 persen sawah tercatat terairi pada 2022. Namun, persentase sumber daya air yang berada dalam kondisi baik hanya 37,50 persen.
Data tersebut memang belum menggambarkan keadaan jaringan irigasi pada Juli 2026. Justru di situlah persoalannya. Publik memerlukan data terbaru mengenai kondisi bendung, pintu air, saluran utama, saluran sekunder hingga saluran yang langsung menuju sawah.
Jejak persoalan di jaringan Cimulu
Nama Cimulu sebelumnya pernah menjadi perhatian karena kondisi saluran irigasinya.
Pada 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penertiban bangunan yang berada di atas sempadan saluran irigasi Cimulu. Setelah itu, UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy melakukan normalisasi saluran.
Laporan pada September 2025 menyebut pengerukan telah dilakukan sepanjang sekitar 1.528 meter. Endapan lumpur dan sampah sebelumnya menyebabkan saluran mengalami penyempitan dan pendangkalan.
Kedalaman air irigasi Cimulu yang seharusnya berada pada kisaran 1,5 meter disebut sempat tersisa sekitar 30 sentimeter akibat sedimentasi.
Riwayat tersebut belum membuktikan bahwa mengeringnya anak Sungai Cimulu di Ciwasmandi pada Juli 2026 disebabkan persoalan yang sama. Lokasi, jalur saluran dan hasil normalisasi harus diperiksa terlebih dahulu.
Namun, jejak itu memberikan petunjuk penting. Kekurangan air di sawah tidak selalu hanya disebabkan tidak turunnya hujan. Kapasitas saluran, sedimentasi, sampah, bangunan di sempadan, kondisi pintu air dan pembagian debit dapat menentukan apakah air benar-benar sampai kepada petani.
Karena itu, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya “kapan hujan turun”, tetapi juga “di mana aliran air terhenti”.
Lahan sawah terus menyusut
Tekanan terhadap pertanian Kota Tasikmalaya datang dari arah lain: penyusutan lahan.
Dokumen perencanaan Pemerintah Kota Tasikmalaya mencatat luas sawah pada 2021 mencapai 5.778 hektare. Pada 2023 luasnya menjadi 5.728 hektare.
Dalam RPJMD Kota Tasikmalaya 2025–2029, luas sawah pada 2024 tercatat tinggal 4.831,02 hektare. Dibandingkan 2020, ketika luas sawah masih mencapai 5.790 hektare, terdapat pengurangan sekitar 958,98 hektare atau 16,56 persen.
Penurunan yang sangat besar antara data 2023 dan 2024 perlu dijelaskan lebih lanjut. Harus dipastikan apakah seluruhnya menggambarkan alih fungsi fisik atau terdapat perubahan metode pendataan, pemetaan dan klasifikasi lahan.
Terlepas dari persoalan metodologi, arah perubahannya jelas. Lahan pertanian Kota Tasikmalaya terus menghadapi tekanan dari pertumbuhan permukiman dan aktivitas perkotaan.
RPJMD terbaru merencanakan kawasan pertanian seluas 2.762 hektare. Dari jumlah tersebut, kawasan tanaman pangan direncanakan seluas 1.242 hektare. Sementara Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B yang akan dilindungi ditetapkan sekitar 855 hektare.
Angka itu menjadi penting ketika sawah yang masih tersisa juga menghadapi persoalan air. Perlindungan lahan tidak akan cukup bila petani tidak memperoleh kepastian pengairan.
Produksi beras belum memenuhi kebutuhan kota
Pemerintah Kota Tasikmalaya mengakui produksi beras lokal belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan penduduk.
Dalam RPJMD 2025–2029 disebutkan bahwa produksi beras lokal baru memenuhi sekitar 48,8 persen kebutuhan masyarakat. Penurunan produksi dikaitkan dengan alih fungsi lahan, produktivitas dan perubahan iklim.
Artinya, lebih dari separuh kebutuhan beras masyarakat masih harus dipenuhi dari luar Kota Tasikmalaya.
Data produksi dalam RPJMD dan angka KSA BPS harus dibaca secara hati-hati karena menggunakan penyajian serta kemungkinan bentuk gabah yang berbeda. BPS secara tegas mencatat produksi 2025 dalam satuan GKG, sedangkan dokumen daerah menampilkan angka “produksi padi” berdasarkan statistik perangkat daerah.
Keduanya tidak boleh dicampurkan untuk membuat perbandingan langsung. Namun, keduanya menyampaikan pesan yang sama: kemampuan produksi pangan Kota Tasikmalaya masih terbatas.
Karena itu, setiap hektare sawah yang kehilangan air bukan hanya masalah pribadi petani. Dalam skala lebih luas, gangguan tersebut berhubungan dengan ketahanan pangan, pasokan beras dan ketergantungan kota terhadap daerah lain.
Berapa sawah yang terancam?
Hingga kini, sejumlah data penting belum tersedia untuk publik.
Belum diketahui berapa hektare sawah di Ciwasmandi yang kekurangan air. Belum diketahui apakah kondisi serupa terjadi di wilayah lain. Belum ada penjelasan mengenai umur padi, jadwal pembagian air, debit pada pintu pengambilan maupun biaya yang harus dikeluarkan petani untuk menjalankan pompa.
Status tanaman juga harus dibedakan secara jelas. Sawah yang permukaan tanahnya kering belum tentu langsung mengalami gagal panen. Dampaknya bergantung pada lama kekurangan air, fase pertumbuhan, kelembapan tanah dan kemampuan petani memperoleh sumber air alternatif.
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya perlu memetakan luas tanaman yang mengalami kekeringan ringan, sedang dan berat. Data mengenai lahan terancam puso juga harus disampaikan sejak awal, bukan setelah panen gagal.
UPTD PSDA Wilayah Sungai Citanduy dan Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat perlu menjelaskan kondisi debit Cimulu, jadwal distribusi, kewenangan saluran di Ciwasmandi serta hasil pemeliharaan jaringan setelah normalisasi 2025.
Tanpa data tersebut, publik hanya melihat sawah mengering, tetapi tidak mengetahui di titik mana sistem pengairan gagal bekerja.
Hemat air bukan berarti membiarkan sawah kekeringan
Kementerian Pertanian mendorong penggunaan metode Alternate Wetting and Drying atau AWD untuk menghadapi keterbatasan air. Dengan metode ini, sawah tidak terus-menerus digenangi. Air diberikan kembali setelah muka air tanah turun sampai batas tertentu.
Berdasarkan pengujian Kementerian Pertanian, AWD dapat menghemat penggunaan air irigasi sekitar 17 sampai 20 persen tanpa menurunkan produktivitas.
Namun, metode itu membutuhkan pasokan air yang masih dapat dikendalikan. AWD tidak akan menyelesaikan persoalan apabila debit benar-benar hilang atau air tidak pernah sampai ke petakan.
Petani juga dapat dilindungi melalui Asuransi Usaha Tani Padi atau AUTP. Program tersebut memberikan perlindungan terhadap risiko gagal panen akibat banjir, kekeringan dan serangan organisme pengganggu tanaman.
Pada 2026, nilai pertanggungannya mencapai Rp6 juta per hektare. Persoalannya, belum diketahui berapa banyak petani di Purbaratu yang terdaftar, berapa luas lahan yang diasuransikan dan apakah kepesertaan mereka masih aktif pada musim tanam ini.
Air harus ditelusuri dari hulu sampai sawah
Sawah mengering di Ciwasmandi merupakan peringatan dini. Belum cukup untuk menyimpulkan telah terjadi kekeringan pertanian secara luas, tetapi terlalu penting untuk dianggap sebagai pemandangan musiman biasa.
Ada beberapa kemungkinan yang perlu diperiksa: debit sumber air menurun, distribusi air harus dibagi dengan wilayah lain, saluran mengalami pendangkalan, pintu air tidak bekerja optimal atau jadwal tanam tidak disesuaikan dengan ketersediaan air.
Bisa pula masalahnya merupakan gabungan dari semuanya.
Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus. Waktu untuk bertindak tidak panjang. Pemerintah perlu mengetahui sawah mana yang mulai kekurangan air, tanaman mana yang memasuki fase kritis dan pompa harus ditempatkan di titik mana.
Pertanian Kota Tasikmalaya tidak hanya membutuhkan lahan. Petani memerlukan kepastian bahwa jaringan yang disebut irigasi benar-benar membawa air sampai ke sawah.
Sebab bagi petani, irigasi bukan angka dalam dokumen perencanaan. Irigasi adalah garis tipis yang memisahkan panen dan kegagalan.
Dan ketika sawah beririgasi sudah mengering, pertanyaan paling mendasar harus segera dijawab: ke mana air pertanian Kota Tasikmalaya?
(NS/AS)
