lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Diky Candra berang, dinamika komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi sorotan tajam. Sebelumnya pernah terjadi, dalam bentuk status whatsapp bernada metaforis. Dan kemarin, Jumat (13/02/2026), kekecewaan Diky Candra dalam kapasitasnya sebagai Wakil Wali Kota Tasikmalaya bahkan dipertontonkan di ruang publik, tepat di depan hidung para wartawan. Pemicunya tampak sepele: ada agenda yang bertabrakan. Tapi saat diumbar oleh level wakil wali kota di ruang publik, tentu tak bisa dianggap masalah sederhana. Apalagi jika kemudian, yang disorot cuma lingkaran sekpri atau ajudan.
Ketua Fraksi PKB Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syam, S.H., M.H., menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa disederhanakan sebagai kesalahan teknis di level ajudan. Isu ini membuat komunikasi Pemkot Tasikmalaya kembali menjadi perbincangan serius di ruang publik.
Sinyal yang Sejak Awal Terlihat
Menurut Asep Endang, persoalan komunikasi di tubuh Pemkot Tasikmalaya sebenarnya sudah tampak sejak awal. Ia menilai komunikasi publik yang dibangun Pemkot Tasikmalaya memang tidak efektif.
“Ada dua indikator yang terlihat,” ujarnya.
Pertama, komunikasi publik wali kota kerap tidak didukung secara maksimal oleh ekosistem pemerintahan di sekitarnya. Pesan yang disampaikan tidak selalu diikuti respons yang solid dari jajaran birokrasi.
Kedua, ada ruang-ruang komunikasi publik yang dinilai dibiarkan kosong. Dalam sejumlah dinamika, pemerintah kota dianggap tidak cukup responsif untuk hadir memberikan klarifikasi atau penjelasan.
“Fenomena spanduk di pagar balai kota adalah fakta yang paling hangat,” jelas Asep.
Padahal, masih menurut Asep, komunikasi adalah kunci penting dalam pembangunan daerah. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan berisiko kehilangan dukungan.
Pernyataan ini menjadi relevan setelah insiden terbaru yang membuat Wakil Wali Kota Diky Candra berang di hadapan wartawan.
Agenda Tabrakan dan Kekesalan Terbuka
Jumat (13/02/2026), Diky Candra menyampaikan kekesalannya terkait adanya dua agenda dalam waktu bersamaan yang harus ia hadiri. Informasi yang berkembang menyebutkan agenda baru dijadwalkan tanpa konfirmasi terlebih dahulu.
Secara administratif, persoalan ini terlihat teknis. Namun dalam tata kelola pemerintahan, sinkronisasi agenda kepala daerah dan wakilnya merupakan bagian mendasar dari koordinasi.
Jika jadwal pimpinan bisa bertabrakan, publik wajar bertanya: bagaimana sebenarnya komunikasi internal berjalan?
Di sinilah Asep Endang memberikan penegasan.
“Jangan mengambinghitamkan ajudan atau staf, masalahnya ada di level atas,” tegasnya.
Halaman berikutnya: Krisis Komunikasi di Tingkat Puncak