Krisis Komunikasi di Tingkat Puncak
Asep menilai, mustahil persoalan yang dialami seorang wakil wali kota diutarakan di ruang publik—apalagi berulang—jika komunikasi di antara pimpinan berjalan baik-baik saja.
“Logikanya sederhana. Tidak mungkin masalah seperti ini sampai mencuat dan berulang kalau komunikasi di level wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah baik-baik saja,” ujarnya.
Dalam struktur pemerintahan daerah, wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah merupakan poros utama kepemimpinan.
Jika komunikasi di antara ketiganya solid, perbedaan atau persoalan teknis seharusnya selesai di ruang internal. Ketika masalah justru mencuat dan berulang, terlebih dari sumber selevel wakil wali kota, publik wajar membaca adanya gangguan komunikasi di puncak.
“Kalau sudah sampai terbuka dan berulang, berarti ada problem komunikasi di level atas,” lanjut Asep.
Berita lainnya: Diky Candra Marah, Pemkot Tasikmalaya Makin Parah
Pernyataan Asep ini mempertegas, bahwa krisis komunikasi Pemkot Tasikmalaya tidak bisa diletakkan pada level staf protokoler semata.
Komunikasi Pemkot Tasikmalaya dalam Ujian
Rangkaian peristiwa ini menempatkan komunikasi Pemkot Tasikmalaya dalam ujian serius.
Bagi publik, yang dinilai bukan sekadar siapa yang benar atau salah, melainkan seberapa kompak pimpinan daerah bergerak bersama.
Baca berita lainnya: Status WA Diky Candra Menuai Sorotan Publik
Jika komunikasi tidak segera diperkuat, risikonya nyata:
- Kebijakan berjalan parsial.
- Koordinasi antar-SKPD melemah.
- Kepercayaan publik menurun.
- Dinamika internal semakin terbuka.
Sebaliknya, jika momentum ini dijadikan titik konsolidasi, krisis bisa berubah menjadi kesempatan pembenahan.
Pernyataan PKB menunjukkan bahwa isu ini sudah masuk radar politik legislatif. Artinya, dinamika komunikasi di internal Pemkot Tasikmalaya bukan lagi sekadar persoalan teknis.
Apakah akan ada konsolidasi terbuka?
Apakah mekanisme komunikasi diperkuat?
Atau dinamika ini akan berkembang menjadi polarisasi yang lebih dalam?
Dalam pemerintahan, perbedaan pendapat adalah hal biasa. Namun tanpa komunikasi yang efektif, perbedaan bisa berubah menjadi jarak.
Dan ketika jarak terjadi di puncak kepemimpinan, yang terdampak bukan hanya elite politik atau pejabat, tetapi seluruh warga Kota Tasikmalaya.
Kini, komunikasi Pemkot Tasikmalaya benar-benar berada di persimpangan. Tak bijak rasanya jika masalah ini ditimpakan ke level sekpri atau ajudan. Karena sebenarnya ini bukan sekadar soal jadwal, tetapi tentang disharmoni yang sedang terjadi di level kepemimpinan tertinggi di Kota Santri. (AS)