lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Setelah DPD KNPI Kota Tasikmalaya mengkritisi lemahnya antisipasi banjir, kini suara serupa datang dari berbagai kalangan. Dari kampus, lembaga masyarakat, hingga komunitas lingkungan, semua menyorot satu hal: lemahnya pengawasan tata ruang oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Kritik awal datang dari DPD KNPI Kota Tasikmalaya. Mereka menilai, pemerintah kota seolah hanya menunggu hujan datang tanpa kesiapan nyata menghadapi potensi genangan dan banjir. Dalam rilis yang disampaikan KNPI, antisipasi banjir seharusnya bukan sekadar wacana, melainkan program yang nyata di lapangan, terutama pada titik-titik rawan yang sudah berulang kali terendam.
Akademisi Singgung Lemahnya Pengawasan Tata Ruang
Kritik berikutnya disuarakan oleh pengamat kebijakan publik Universitas Siliwangi, Faisal F. Noorikhsan. Ia menegaskan, persoalan banjir di Tasikmalaya bukan hanya karena intensitas hujan, melainkan akibat lemahnya pengawasan tata ruang oleh pemerintah.
“Bangunan di atas saluran irigasi dan sempadan sungai menjadi biang genangan air. Ini bukan bencana alam, tapi bencana tata kelola,” ujarnya dalam keterangan yang dimuat Radar Tasikmalaya.
Menurut Faisal, Pemkot Tasikmalaya perlu melakukan audit tata ruang secara serius. Banyak bangunan berdiri di lokasi yang seharusnya steril dari aktivitas pembangunan, tapi tetap dibiarkan. “Kalau dibiarkan, hujan sedikit pun bisa berubah jadi bencana,” tambahnya.
Pandangan senada datang dari Dadi Abidarda, Ketua Umum Tasik Progressive Society (TPS). Ia menyebut, banjir yang berulang ini menandakan gagalnya pengawasan pembangunan. “Kondisi ini menunjukkan pemerintah lalai. Banyak izin pembangunan keluar tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan,” ucapnya, sebagaimana dirilis Fokus Jabar.
TPS menilai, Pemerintah Daerah gagal menegakkan aturan tata kelola lingkungan. “Banjir di Tasikmalaya bukan faktor alam semata, tapi buah dari kelalaian birokrasi,” tegas Dadi.
Aktivis Lingkungan dan Komunitas Turut Menyuarakan
Suara keras juga datang dari aktivis lingkungan Sangga Buana Garda (SABUGA) yang berbasis di Bandung. Ketua umum SABUGA, Helmi Novriansyah, menilai banjir di Tasikmalaya sebagai potret nyata lemahnya tata ruang kota.
“Saat saya ke Tasik dan melihat banjir, yang muncul di kepala cuma satu: seperti tidak ada pemerintah yang mengurus masalah tata ruang. Semua masalahnya terlihat begitu telanjang,” ujarnya. Menurut Helmi, bangunan yang berdiri di lahan konservasi, sempadan sungai, dan area resapan air adalah sumber bencana yang dibiarkan begitu saja.
Kritik terakhir datang dari Gabungan Barudak Tasikmalaya (Gabrutas) yang dipimpin Asep Marinda. Ia menilai, kondisi ini merupakan ujian serius bagi pemerintah daerah.
“Dengan dukungan anggaran dan fasilitas dari rakyat, mereka harus cari solusi untuk rakyat. Kalau tidak sanggup, lebih baik mundur, jangan jadi pejabat,” tegas Asep. Ia menambahkan, pemerintah jangan hanya menikmati fasilitas dari uang rakyat, tetapi lelet mencari solusi untuk rakyat. Justru yang ada, gara-gara mereka abai menegakkan aturan, rakyat jadi korban.
Gabrutas bahkan memberi ultimatum. Jika musim hujan kali ini kembali membawa banjir dan penderitaan, mereka akan turun ke jalan. “Kalau tidak ada langkah nyata, kami akan gelar aksi massa. Pemberitaan sudah satu suara, seharusnya pemerintah segera bikin gebrakan solusi,” tandasnya.
Pemerintah Didesak Bertindak Nyata
Beragam kritik itu menggambarkan satu hal: publik sudah jenuh dengan janji dan wacana. Mereka menuntut langkah konkret, bukan sekadar rapat koordinasi atau studi banding.
Para pengamat menegaskan, penataan ruang harus menjadi prioritas utama agar banjir tak lagi menjadi agenda tahunan. Pemerintah Kota Tasikmalaya kini berada di persimpangan: membenahi tata ruang dengan tegas, atau kehilangan kepercayaan publik yang kian menipis. (GPS)
