lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Fenomena kepala daerah ditangkap padahal baru menjabat kembali menjadi sorotan setelah Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi pada 13 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta yang diduga terkait dengan transaksi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Malam itu juga, Syamsul dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Kasus ini mengejutkan banyak pihak karena Syamsul baru sekitar setahun menjabat sebagai Bupati Cilacap, setelah dilantik pada Februari 2025 sebagai kepala daerah hasil Pilkada 2024. Masa jabatan yang belum genap dua tahun membuat penangkapan ini kembali memunculkan pertanyaan lama: mengapa banyak kepala daerah justru terseret perkara korupsi di awal masa kepemimpinannya?
Faktanya, Cilacap bukan satu-satunya. Dalam kurun waktu relatif singkat setelah pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024, setidaknya 10 kepala daerah telah berurusan dengan KPK. Mereka antara lain Abdul Azis (Bupati Kolaka Timur), Abdul Wahid (Gubernur Riau), Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo), Ardito Wijaya (Bupati Lampung Tengah), Ade Kuswara Kunang (Bupati Bekasi), Maidi (Wali Kota Madiun), Sudewo (Bupati Pati), Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan), Muhammad Fikri Thobari (Bupati Rejang Lebong), serta Syamsul Auliya Rachman (Bupati Cilacap).
Fenomena ini memperlihatkan pola yang cukup mencolok. Banyak kepala daerah tersangkut kasus hukum justru di tahun pertama masa jabatan, ketika mereka seharusnya fokus menata pemerintahan dan memenuhi janji kampanye. Mengapa hal ini bisa terjadi?