Beranda blog Halaman 90

Lepas Peserta KKN, Pj Bupati Ciamis: Unigal Sebagai Indikator dan Fasilitator

Dwiyanto
-
0
Lepas Peserta KKN, Pj Bupati Ciamis: Unigal Sebagai Indikator dan Fasilitator

lintaspriangan.com. BERITA CIAMIS. Universitas Galuh (Unigal) Ciamis sebagai salah satu perguruan tinggi yang strategis dan merupakan indikator serta fasilitator demi mengatasi berbagai permasalahan yang cukup komplek khususnya di desa.

Hal itu dikatakan Pj Bupati Ciamis, Budi Waluya ketika melepas 508 orang peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Galuh Ciamis Tahun Angkatan 2024/2025 di Halaman Pendopo Ciamis, Kamis (30/01/2025).

Adapun tema yang diusung dalam KKN tersebut adalah ‘Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Kearifan Lokal’.

Dalam kesempatan itu Budi juga sangat mengapresiasi kepada Unigal Ciamis yang telah menyiapkan mahasiswanya untuk KKN di wilayah Kabupaten Ciamis, Ia juga berharap program konservasi dan budaya dapat diorientasikan pada penyiapan mahasiswa sebagai sarjana pendamping masyarakat.

Budi pun menyambut baik, karena selain mengekspor Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Ciamis, KKN juga membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat ikut serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini sebagai wujud implementasi Tri Dharma perguruan tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat,” katanya.

Menurutnya, program dan kegiatan yang dilaksanakan perguruan tinggi melalui kegiatan KKN mampu diorientasikan dalam penyiapan mahasiswa sebagai sarjana pendamping masyarakat. Sehingga mahasiswa dapat berpartisipasi aktif sebagai penggerak masyarakat.

“Mahasiswa harus ikut serta merumuskan model pemberdayaan melalui pemanfaatan lingkungan dan budaya, sesuai kolaborasi Pentahelix dibawah bimbingan dosen pembimbing,” ujarnya.

Dijelaskan Budi, para peserta KKN harus lebih peduli dan memiliki rasa empati atas permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga mendorong terjadinya perubahan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Mahasiswa juga harus menjadi pendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

“Salah satunya bisa dilakukan melalui pembentukan kelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi baik sektor pertanian peternakan ataupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga nantinya akan menciptakan solidaritas kerjasama rasa aman dan percaya diri pada desa itu sendiri,” jelasnya.

Budi berharap peserta KKN dapat memberikan sumbangsih dan pemikiran atas permasalahan di masyarakat, sesuai dengan tema KKN yaitu Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Peningkatan SDA.

“Mahasiswa harus bisa memberikan ide dan gagasan serta inovasi kemandirian kepada masyarakat khususnya di sekitar wilayah KKN nya,” ungkapnya.

Sementara itu Rektor Unigal, Prof. Dr. Dadi, M.Si menjelaskan KKN gelombang 1 tahun 2026 diikuti oleh 2 fakultas, Fakultas Teknik dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan SDA dan kearifan lokal.

“Kita ingin mengeksplorasi sumber daya alam secara berkelanjutan melalui pemanfaatan kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah,” katanya.

Menurutnya, KKN-Konservasi dan Budaya kali ini diikuti sebanyak 508 orang mahasiswa. Mahasiswa akan berada sepenuhnya di lapangan sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025. Mahasiswa diharapkan dapat menggali potensi desa serta memberikan dampak positif bagi warga setempat.

“Saya harap mahasiswa benar-benar berkontribusi dan menjadikan pengalaman ini sebagai bekal berharga, baik bagi masyarakat maupun diri mereka sendiri,” jelasnya.

BACA JUGA: Pemdes Dewasari bersama Puskesmas Handapherang Gelar Prolanis

Dadi juga berpesan agar para peserta memanfaatkan waktu selama sebulan dengan baik dan meninggalkan kesan positif selama KKN berlangsung.

“Kami ingin mahasiswa tidak hanya memberikan kontribusi bagi masyarakat, tetapi juga belajar langsung bagaimana kehidupan sosial di pedesaan,” ujarnya.

Dadi juga mengatakan, keberadaan mahasiswa di lapangan akan didampingi oleh dosen yang bertugas sebagai pembimbing dan akan ditempatkan di 17 desa pada 2 kecamatan yaitu Kecamatan Sadananya dan Cikoneng.

“Dengan semangat pengabdian, mahasiswa Unigal Ciamis diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat selama KKN berlangsung,” pungkasnya. (Nank/lintaspriangan.com).

Prakiraan Cuaca Priangan Timur Hari Ini, Waspada Hujan Petir!

Asep Candra
-
0
Prakiraan Cuaca Priangan Timur Hari Ini, Waspada Hujan Petir!

lintaspriangan.com, PRAKIRAAN CUACA. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengumumkan prakiraan cuaca hari ini, Rabu (29/01/2023), untuk enam daerah di Priangan Timur. Keenam daerah tersebut antara lain Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.

Hari ini, diperkirakan hujan akan turun di semua daerah di Priangan Timur, namun dengan intensitas berbeda. Mulai dari Hujan Ringan, Hujan Sedang, bahkan ada daerah yang diprediksi akan mengalami Hujan Petir (hujan yang disertai dengan petir).

Untuk Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, diperkirakan cuaca hari ini akan mengalami Hujan Ringan. Meski sama-sama diprediksi Hujan Ringan, suhu di tiga daerah di Priangan Timur ini tidak akan sama. Suhu di Kabupaten Garut berkisar pada 18–23 °C. Sementara untuk suhu di Kabupaten Ciamis adalah 22–29 °C dan Kota Banjar 23–30 °C.

Adapun Kota Tasikmalaya, menurut prakiraan cuaca BMKG, hari ini akan mengalami Hujan Sedang. Suhu di Kota Tasikmalaya akan berkisar pada 21–29 °C.

Untuk dua daerah lainnya di Priangan Timur, menurut prakiraan BMKG, hari ini akan mengalami Hujan Petir. Daerah tersebut adalah Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya. Suhu di Kabupaten Pangandaran akan berada pada rentang 22–29 °C, dan suhu di Kabupaten Tasikmalaya sekitar 21–29 °C. BMKG menghimbau kepada warga masyarakat, khususnya di dua daerah yang mengalami hujan disertai petir, untuk tetap waspada terhadap cuaca di sekitarnya. (Lintas Priangan)

Citarum Meluap, 2500 Rumah Terendam Banjir

Asep Candra
-
0
Citarum Meluap, 2500 Rumah Terendam Banjir

lintaspriangan.com, KLIP JABAR. Curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir ini mengakibatkan Sungai Citarum meluap. Tak kurang dari 2400 rumah terendam banjir. Hampir 2600 Kepala Keluarga terdampak, dengan total jiwa mencapai 7.298 orang.

“Ini sejak hari Jumat. Ada yang tingginya hampir satu meter,” terang Lina (49), salah seorang warga Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Demi mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ia beserta keluarganya terpaksa harus mengungsi ke rumah keluarga di wilayah Buah Batu, Kota Bandung.

“Saya dan anak-anak pindah dulu. Suami, adik dan paman saya yang bolak balik ke Bojongsoang untuk memantau perkembangan,” terang Lina, Selasa (28/01/2025), kepada Ahmad Gunadi, Reporter Lintas Priangan di Bandung.

Sementara itu menurut warga lainnya, Iwan Ijik (47), akses di wilayah yang terdampak banjir masih bisa dilalui. Namun tentu saja harus ekstra hati-hati dan pasti berdampak pada kondisi kendaraan.

“Motor dan mobil masih bisa jalan. Tinggi air ya sekitar 50 cm lah, kurang lebih setengah meter. Tapi tentu harus ekstra hati-hati. Kalau saya lebih memilh menghindari saja dulu sebisa mungkin. Selain ada potensi bahaya, kendaraan kita juga kondisinya pasti rusak,” terang Iwan, warga Dayeuhkolot yang setiap hari menjadi distributor makanan ringan di Bandung.

Berdasarkan telusuran Lintas Priangan, jumlah rumah terendam banjir hingga hari ini mencapai 2.423 unit. Ribuan rumah tersebut adalah tempat tinggal bagi 2.586 keluarga. Tak hanya Bojongsoang, luapan Sungai Citarum yang terjadi sejak hari Jumat lalu juga membanjiri beberapa lokasi lain, diantaranya: Citeureup, Tegaluar dan Dayeuhkolot. Lokasi yang terdampak banjir tersebut berada di wilayah Kecamatan Bojongsoang dan Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kepala Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji Utama, menghimbau warganya agar meningkatkan kewaspadaan.

“Untuk warga yang ada di sekitar bantaran sungai, harus terus waspada, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain di bantaran sungai, yang berada di dataran tinggi juga sama, harus waspada terutama pada potensi longsor,” himbau Uka, sebagaimana dilansir di berbagai media. (Lintas Priangan)

Innalillahi… Warga Tasikmalaya Tewas Tertimbun Longsor

Asep Candra
-
0
Innalillahi… Warga Tasikmalaya Tewas Tertimbun Longsor

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.” Salah seorang warga Tasikmalaya bernama Nana tertimbun longsor, Minggu (26/01/2025). Nana adalah laki-laki yang sudah berusia hampir 70 tahun dan tinggal sendirian di rumahnya. Ia sebenarnya memiliki dua orang anak laki-laki. Namun karena masing-masing sudah berkeluarga, mereka pun tinggal terpisah. Diduga, Nana tertimbun longsor ketika sedang berusaha menangani material longsoran sendirian.

Bencana longsor ini dipicu oleh curah hujan yang tinggi yang terjadi pada hari Minggu. Sore harinya, sekitar bada ashar, tebing di halaman belakang rumah Nana longsor dan meruntuhkan dinding bagian belakang rumah. Ketika itu, sebenarnya Nana sempat keluar rumah untuk meminta bantuan para tetangganya. Sambil nunggu tetangganya berdatangan, diduga Nana kembali masuk ke rumah dan mencoba menangani sendirian material longsor yang merobohkan bagian belakang dinding rumahnya. Pada saat itulah, terjadi longsor susulan yang tak bisa dihindari oleh Nana.

Tetangga yang tak lama kemudian berdatangan ke rumah Nana, pada awalnya tidak langsung menyadari bahwa Nana sebenarnya sudah berada dalam timbunan material longsor. Saat tiba di rumah Nana, mereka langsung bekerja, mencoba menggali dan menangani bencana longsor yang dialami tetangganya.

Selang beberapa saat, beberapa orang di antara tetangga mulai menyadari kalau Nana tidak ada di sekitar mereka. Setelah dicari sampai keluar rumah ternyata tidak ada, warga mulai curiga, Nana tertimbun material longsor. Warga meneruskan menggali material longsor, kali ini lebih hati-hati dan cermat, karena didasari kecuriggan Nana tertimbun material longsor. Dan ternyata benar. Dalam penggalian dan penanganan material longsor yang dilakukan warga secara gotong royong itu, sekitar jam 21.00, jenazah Nana ditemukan.

Peristiwa adanya korban bencana longsor di Tasikmalaya ini dibenarkan oleh aparat kepolisian setempat.

“Iya, kejadiannya sore, dan korban ditemukan malam. Pada malam itu juga, jenazah korban sudah dimakamkan,” terang Iptu Hasan Basri, Kapolsek Cisayong, sebagaimana dikutip Detik, (27/01/2025).

Musibah tanah langsor yang menyebabkan korban jiwa tersebut terjadi di Kampung Ciengang, Desa Kudadepa, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya. (Lintas Priangan)

Desa Margaluyu, Ada Apa Denganmu?

Admin Lintas Priangan
-
0
Desa Margaluyu, Ada Apa Denganmu?

lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Minggu ketiga, di awal Januari 2024. Beberapa orang wartawan Lintas Priangan yang biasanya lebih banyak berkutat dengan pekerjaan Jurnalisme Data, ditugaskan untuk liputan ke lapangan. Amanat dari hasil rapat redaksi sebelumnya, mereka harus menggali informasi tentang Dana Desa.

Kenapa informasi mengenai Dana Desa harus digali? Pertanyaan singkat ini bisa dijawab dari dua sisi. Pertama, dari sisi teoritis, berdasarkan referensi dan regulasi. Lalu yang kedua dari sisi empiris, alias berdasarkan pengalaman dan kenyataan.

Secara teoritis, mau dikaji dari perspektif UU Desa, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pers, UU Pelayanan Publik, atau UU lainnya, pasti ruh-nya sama, bahwa urusan anggaran itu harus dipublikasikan. Jadi, kenapa informasi mengenai Dana Desa harus digali, ini amanat regulasi, sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemilik kedaulatan tertinggi di negeri ini: rakyat! Artinya, jangan pernah sedetikpun merasa, anggaran pembangunan itu uang pribadi yang boleh ditutup-tutupi.

Lalu secara empiris, urusan anggaran di negeri ini masih rentan oleh tindak korupsi, termasuk anggaran pemerintah daerah dan desa. Mau mengelak? Itu sama saja dengan mengingkari fakta. BPK RI dalam laporannya masih menyebut kebocoran anggaran di daerah di atas 50%. Lalu, Lintas Priangan juga mengantongi data, hanya dalam rentang satu tahun (2023), ada hampir 200 desa di Indonesia yang kasus korupsinya terbongkar. Hingga Juni 2023, jumlah aparatur desa yang terpaksa harus jadi penghuni hotel prodeo, hampir menyentuh angka 1000 orang! Masa tua para oknum aparatur desa itu harus berakhir di balik jeruji besi. Ini baru yang terbongkar. Kata Indonesian Corruption Watch (ICW), korupsi di pemerintahan desa ini bisa jadi seperti fenomena gunung es. Yang muncul ke permukaan hanya sebagian kecil, dibanding yang tertutupi oleh dalamnya lautan.

Selain karena anggaran pembangunan kerap jadi bancakan, fakta empiris lainnya adalah karena data desa-desa di Tasikmalaya umumnya masih belum bisa diakses secara online. Domain website desa di Tasikmalaya sebenarnya sudah banyak ditemukan, tapi berserakan tidak karuan. Mayoritas masih terkendala konten yang tidak update. Dan kabarnya, program website desa ini juga pernah menuai masalah dengan pihak ketiga. Karena itu, Lintas Priangan hadir, maksudnya untuk membantu menyediakan data Dana Desa yang bisa diakses secara online, kapanpun dan dimanapun. Itupun bukan data rinci, minimal tersedia data besaran anggaran untuk setiap proyeksi. Dan jangan lupa, ini bisa dimanfaatkan oleh desa secara GRATIS!

Paparan di atas jadi materi dalam Tajuk Lintas hari ini, Senin (27/01/2025), tentu bukan tanpa alasan. Ini berkaitan dengan temuan wartawan Lintas Priangan di lapangan, ketika minggu lalu harus melakukan liputan ke beberapa desa. Ternyata, respon pemerintah desa itu berbeda-beda, yang secara garis besar bisa dikategorikan jadi dua kelompok. Ada yang bersedia terbuka, tapi masih ada juga yang terindikasi menutup diri.

Contoh yang terbuka misalnya Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Wartawan Lintas Priangan tiba di kantor desa tersebut, ketika kepala desa sedang ke puskemas untuk urusan pemeriksaan kesehatan. Karena khawatir lama, wartawan Lintas Priangan kemudian menawarkan wawancara tertulis. Biar daftar pertanyaan wawancaranya dititipkan ke staf desa, nanti jawaban dari kepala desanya bisa dibuat tertulis, lalu dikirim redaksi kami via email atau whatsapp. Waktu deadline-nya juga cukup leluasa, bisa 3-4 hari.

Metode wawancara tertulis ini disiapkan oleh Lintas Priangan agar bisa menyiasati beberapa kendala yang seringkali jadi hambatan wartawan dalam memperoleh informasi. Misalnya, agenda pejabat yang padat, sehingga sulit ditemui. Atau, tak sedikit pula pejabat yang kurang siap ketika harus wawancara langsung, karena kurang menguasai materi dan data. Wawancara tertulis adalah solusi. Karena dengan wawancara tertulis, mereka punya waktu sekitar 3-4 hari, dan bisa diskusi dengan semua staf atau kalau perlu dengan tim ahli, agar bisa memberikan jawaban terbaik yang akan ditayangkan redaksi.

Seharusnya, metode wawancara tertulis ini juga bisa membuat bahagia para pejabat yang masih alergi dengan wartawan, atau berfikir harus menyiapkan uang saat bertemu wartawan. Dengan wawancara tertulis, Anda bahkan tidak perlu bertemu dengan wartawan Lintas Priangan. Silahkan kirim jawaban pertanyaan wawancara via email atau whatsapp. Apakah nanti beritanya tetap ditayangkan? Silahkan tanya Kepala Desa Kalimanggis, Kecamatan Manonjaya. Berita Dana Desa Kalimanggis tetap tayang, padahal sama sekali tidak bertemu dengan wartawan Lintas Priangan.

Dua desa di atas adalah contoh desa yang membuka diri. Lalu, bagaimana dengan desa yang terindikasi menutup diri, contohnya adalah Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Wartawan Lintas Priangan tiba di desa tersebut sekitar tengah hari. Kata stafnya, kepala desa sedang keluar. Tanpa harus bertanya kemana perginya kepala desa pada saat jam kerja, wartawan Lintas Priangan langsung menawarkan wawacara tertulis. Surat pengantar yang dilampiri daftar pertanyaan diterima oleh Saudara Feri, Sekretaris Desa Margaluyu. Dia sendiri yang bicara setelah membaca surat pengantar, bahwa jawaban wawancara nanti akan mereka kirim.

Wartawan kemudian meminta nomor kontak Feri, dengan maksud untuk mengingatkan hasil wawancara ketika nanti hari deadline tiba. Kunjungan ke Desa Margaluyu itu hari Selasa, (21/01/2025). Deadline yang diberikan adalah hari Jumat, (24/01/2025). Tapi sayangnya, sampai berita ini ditulis, Senin (27/01/2025) Feri tak merespon sepatah katapun. Redaksi Lintas Priangan tentu jadi bertanya-tanya, ada apa dengan Desa Margaluyu?

Semoga saja, ini bukan indikasi Desa Margaluyu mau coba-coba melawan seabrek regulasi yang mengamanatkan semangat transparansi. Karena percayalah, ketika para pejabat dan aparatur di negeri ini semakin menutup diri, pers akan semakin menunjukkan kekuatannya sebagai pilar keempat demokrasi.

Pandu Adie Kusumah
Pemimpin Redaksi Lintas Priangan

Serangga Menjadi Menu Makan Bergizi Gratis di Sekolah, Ternyata ini Alasannya

Asep Candra
-
0

lintaspriangan.com, KLIP JABAR. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan sebuah inisiatif yang signifikan dalam upaya meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan terhadap masalah gizi. Hingga saat ini, program ini telah diterapkan di 31 provinsi di Indonesia, dengan keberadaan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk memproduksi makanan bergizi. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari filosofi yang mendasarinya, yaitu penyesuaian dengan potensi sumber daya lokal di masing-masing daerah.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa salah satu inovasi dalam program MBG adalah penggunaan serangga sebagai salah satu menu makanan. Pernyataan ini menunjukkan responsifitas BGN terhadap kebiasaan lokal dan kearifan budaya masyarakat dalam memilih makanan. Di beberapa daerah, konsumsi serangga sudah menjadi bagian dari tradisi kuliner masyarakat. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana program gizi dapat beradaptasi dengan kultur lokal, sehingga diharapkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Dadan menyatakan, “Jika di daerah tertentu masyarakat sudah terbiasa mengonsumsi serangga, maka serangga bisa menjadi menu di wilayah tersebut.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa Badan Gizi Nasional tidak menerapkan standar menu yang seragam secara nasional. Sebaliknya, yang ditetapkan adalah standar komposisi gizi nasional, yang memberikan fleksibilitas dalam memilih bahan makanan sesuai dengan keanekaragaman sumber daya yang tersedia di setiap daerah.

Ketersediaan sumber protein yang beragam di berbagai daerah memberikan keleluasaan bagi program ini untuk menyesuaikan menu. Misalnya, Dadan mencontohkan bahwa ada daerah yang kaya akan telur, sementara daerah lain mungkin lebih banyak menemukan ikan. Dengan demikian, pemilihan sumber protein dalam menu gizi tidak hanya berdasarkan pada nilai gizi, tetapi juga mempertimbangkan aksesibilitas dan kebiasaan masyarakat. Hal ini penting, karena peningkatan asupan gizi tidak hanya bergantung pada kualitas makanan, tetapi juga pada keterbukaan masyarakat terhadap menu yang disajikan.

Selain serangga sebagai sumber protein, Dadan juga membuka kemungkinan adanya variasi menu berbasis karbohidrat. Di beberapa daerah, masyarakat lebih familiar dengan konsumsi bahan pangan seperti jagung, singkong, atau pisang rebus. Oleh karena itu, dalam konteks ini, nasi bisa digantikan oleh bahan pangan tersebut, sesuai dengan kearifan lokal. “Ini adalah salah satu contoh bagaimana keberagaman pangan bisa diakomodasi dalam program ini,” ujarnya.

Keberagaman menu dalam program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada penyerapan gizi yang optimal, tetapi juga menjadikan makanan sebagai bagian dari budaya. Dengan memperhatikan aspek lokalitas, diharapkan masyarakat merasa lebih terikat dan berpartisipasi aktif dalam program tersebut. Ini menjadi sebuah langkah strategis dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya gizi yang baik serta pelestarian tradisi makanan lokal.

Namun, tantangan terbesar dalam implementasi program ini adalah memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memperoleh akses yang setara terhadap makanan bergizi. Oleh karena itu, BGN berupaya untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan gizi kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi seimbang dan bagaimana mereka dapat memanfaatkan sumber daya lokal yang ada.

Program Makan Bergizi Gratis juga menjadi salah satu strategi dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia, yang masih menghadapi tantangan seperti stunting dan kurang gizi. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis komunitas, diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam perbaikan status gizi masyarakat. Melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan, program ini memiliki potensi untuk menciptakan perubahan positif dalam pola makan masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis juga dapat menjadi model bagi negara-negara lain yang memiliki tantangan serupa. Dengan fokus pada keberagaman pangan lokal dan penyesuaian menu, program ini tidak hanya berupaya meningkatkan asupan gizi, tetapi juga menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap budaya lokal akan menjadi pilar utama dalam menciptakan ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik.

Secara keseluruhan, program Makan Bergizi Gratis di Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, program ini tidak hanya menekankan pada pentingnya konsumsi makanan bergizi, tetapi juga menghargai kekayaan budaya dan tradisi pangan yang ada di masyarakat. Melalui kolaborasi yang erat dengan semua pihak, diharapkan program ini dapat berkontribusi pada perbaikan status gizi dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan implementasi program ini tentunya memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, untuk turut berperan aktif dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan konsumsi pangan bergizi.

Mulai Bulan Depan, Jabar Gratis Biaya Pemeriksaan!

Asep Candra
-
0

lintaspriangan.com, KLIP JABAR. Mulai tanggal 1 Februari 2025, seluruh warga Jawa Barat akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan (medical check-up) secara gratis. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta memberikan akses layanan kesehatan yang lebih baik. Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan bahwa program tersebut akan dimulai pada tanggal tersebut dan akan berlaku sesuai dengan tanggal ulang tahun setiap warga.

Bey juga memastikan bahwa warga yang berulang tahun pada bulan Januari tetap dapat memanfaatkan haknya untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis ini. “1 Februari kita mulai dan yang ulang tahun Januari bisa ikut, jadi tidak kehilangan haknya,” ungkap Bey saat diwawancarai di Kelurahan Arjuna, Kota Bandung pada hari Sabtu, 25 Januari 2025. Penjelasan ini memberikan kejelasan bagi masyarakat yang mungkin meragukan apakah mereka akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan karena tanggal ulang tahun mereka jatuh pada bulan Januari.

Mekanisme pelaksanaan program kesehatan Jabar yang gratis ini cukup sederhana. Warga diharuskan untuk menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) mereka ketika datang ke puskesmas yang sesuai dengan domisili mereka. “Mekanismenya penduduk ke puskesmas terdekat saja, misal KTP kecamatan Kelurahan Arjuna ya (datang) ke Puskesmas Arjuna,” jelas Bey. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan tanpa harus merasa terbebani oleh masalah biaya.

Program pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan salah satu inisiatif dari pemerintah untuk mendukung kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan akan mencakup berbagai aspek, termasuk pemeriksaan fisik umum, tes laboratorium, serta konsultasi dengan tenaga medis. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai potensi masalah kesehatan yang mungkin dialami oleh warga. Dengan melakukan pemeriksaan secara rutin, masyarakat diharapkan dapat menjaga kesehatan mereka lebih baik dan mencegah berbagai penyakit serius di kemudian hari.

Bey Machmudin juga menjelaskan bahwa program ini adalah salah satu langkah konkret dari Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Diharapkan, dengan adanya program ini, masyarakat Jawa Barat dapat meningkatkan produktivitas mereka. “Saya minta ke Dinas Kesehatan provinsi untuk koordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten kota agar mengingatkan masyarakat. Karena ini penting untuk kesehatan masyarakat dan akhirnya meningkatkan produktivitas,” tutup Bey.

Adanya program pemeriksaan kesehatan gratis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Salah satu manfaat utama dari pemeriksaan kesehatan adalah deteksi dini terhadap berbagai penyakit. Dengan mengetahui kondisi kesehatan secara lebih awal, warga dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan yang mereka hadapi. Ini tentunya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, program ini juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Melalui pemeriksaan kesehatan, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya pola hidup sehat, termasuk asupan gizi, olahraga, dan pemeriksaan rutin. Kesadaran ini diharapkan dapat membentuk perilaku hidup sehat di kalangan warga Jawa Barat.

Tidak hanya itu, program ini juga diharapkan dapat mengurangi beban biaya kesehatan bagi masyarakat. Dalam banyak kasus, biaya pengobatan yang tinggi sering kali menjadi penghalang bagi orang-orang untuk mendapatkan perawatan medis yang memadai. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis, diharapkan warga yang mungkin terhalang oleh faktor ekonomi dapat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa kualitas pemeriksaan kesehatan yang diberikan tetap terjaga. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan di puskesmas menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar medis yang berlaku.

Dalam rangka mensukseskan program ini, partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat diperlukan. Warga diharapkan untuk proaktif dalam mengikuti program pemeriksaan kesehatan ini. Dengan menjadwalkan kunjungan ke puskesmas sesuai dengan tanggal ulang tahun mereka, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan program ini sebaik-baiknya.

Pentingnya pembinaan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat juga perlu ditekankan. Melalui sosialisasi yang tepat, masyarakat akan lebih memahami manfaat dari program ini dan bagaimana cara untuk mengikutinya. Dinas Kesehatan setempat diharapkan dapat melakukan kampanye kesehatan yang masif agar informasi mengenai pemeriksaan kesehatan gratis ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.Pemeriksaan kesehatan gratis ini tidak hanya menjadi sebuah program yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga sebagai indikator kemajuan dalam sistem kesehatan di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan dan memastikan bahwa kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama.

Akhir kata, pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis di Jawa Barat yang dimulai pada 1 Februari 2025 adalah langkah positif yang patut diapresiasi. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan melakukan pencegahan serta deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan. Semoga program ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh warga Jawa Barat.

Lowongan Kerja Kominfo Tasikmalaya, Segera Kirim Lamaran Anda

Asep Candra
-
0
Lowongan Kerja Kominfo Tasikmalaya, Segera Kirim Lamaran Anda

lintaspriangan.com, LOWONGAN KERJA. Untuk Anda yang memiliki minat untuk berkarir di lingkungan pemerintahan, lowongan kerja Kominfo Tasikmalaya akan jadi peluang yang patut Anda coba. Segera siapkan berkas lamaran Anda.

Lowongan kerja Kominfo Tasikmalaya ini dibuka sampai tanggal 2 Februari 2025, jam 23.59. Masih tersedia waktu yang cukup luang. Jika dihitung dari hari ini, Minggu (26/01/2025), masih ada waktu sekitar satu minggu untuk mempersiapkan lamaran dan beberapa lampiran yang dipersyaratkan.

Informasi Lowongan kerja Kominfo Tasikmalaya ini beredar di aplikasi perpesanan whatsapp, dalam bentuk file pdf. Di dalam file tersebut, berisi pengumuman dengan nomor dokumen 500.12.1/011/dishubkominfo/2025.

Berdasarkan informasi tersebut, lowongan kerja Kominfo Tasikmalaya ini membuka kesempatan kerja sebagai tenaga kontrak. Kuota yang tersedia untuk lowongan tersebut sebanyak lima orang.

Adapun mengenai persyaratan umum yang harus disiapkan oleh pelamar antara lain:

  1. Surat Lamaran
  2. Fotokopi KTP
  3. Fotokopi Ijazah
  4. Fotokopi Transkrip Nilai
  5. Curiculum Vitae
  6. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah
  7. Foto berwarna ukuran 4×6

Berikut jadwal tahapan seleksi lowongan kerja Kominfo Tasikmalaya:

  1. Pengiriman lamaran: 24 Januari s/d 2 Februari 2025
  2. Pengumuman lolos Seleksi Administrasi: 3 Februari 2025
  3. Tes dan Wawancara: 5 s/d 6 Februari 2025
  4. Pengumuman: 10 Februari 2025

Untuk informasi rinci mengenai Lowongan Kerja Kominfo Tasikmalaya, Anda dapat mengunjungi halaman resmi Kominfo Tasikmalaya. Untuk menuju halaman tersebut, silahkan klik tombol di bawah ini:

Lowongan Kerja Kominfo Tasikmalaya

(Lintas Priangan)

Buka Soft Opening Kolam Renang Saung Sule, Ini Harapan Ketua BP2D

Dwiyanto
-
0
Buka Soft Opening Kolam Renang Saung Sule, Ini Harapan Ketua BP2D

lintaspriangan.com. BERITA CIAMIS. Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BP2D) Kabupaten Ciamis melakukan gunting pita dalam acara Soft Opening Kolam Renang di Wisata Edukasi Saung Sule, Bumi Pakarangan Ciamis.

Kolam renang yang ada di kawasan wisata edukasi saung sule itu lokasinya berada di perbatasan antara Desa Utama dan Desa Pamalayan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis.

Meskipun saat ini dilakukan soft opening, namun, kolam renang baru bisa digunakan mulai Senin (27/1/2025), hal itu dikarenakan masih dilakukan beberapa finishing di bagian kolam.

Ketua BP2D Kabupaten Ciamis, H Endang Haris Juanda mengucapkan selamat dan dukungan atas digelarnya Soft Opening Kolam Renang yang didalamnya terdapat wisata edukasi.

“Ini merupakan terobosan baru yang sangat potensial untuk mendongkrak kunjungan wisata ke Ciamis,” katanya, Sabtu (25/01/2025)..

Endang juga menjelaskan, jika di tahun 2024, kunjungan wisata di Ciamis mencapai lebih dari satu juta orang, jumlah tersebut over target.

“Untuk tahun ini, kita menargetkan sebanyak 1,2 juta wisatawan,” jelasnya.

Menurutnya, demi memajukan perekonomian, sangat penting bagi masyarakat untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Ciamis (potensi lokal). Hal itu merupakan wujud implementasinya jargon BPPD yaitu ayo main ke Ciamis dan jajan di Ciamis.

“Ini akan menggeliatkan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ciamis, karena perputaran uang tetap disini,” ujarnya.

Owner Wisata Edukasi Saung Sule, H Tatang Djauhari mengatakan, dibangunnya obyek wisata tersebut berawal dari keprihatinan, melihat tempat wisata dengan konsep edukasi di Ciamis masih sedikit, sehingga banyak warga Ciamis memilih berwisata di Kota Tasikmalaya.

“Kita punya lahan, makanya membuat wisata edukasi ini. Selain kolam renang, disini juga ada kebun binatang mini dengan berbagai jenis satwa unggulan seperti aneka burung dan unggas dari berbagai daerah,” jelasnya.

Di wisata ini ada kebun binatang mini (Mini Zoo) dengan koleksi hewan-hewan jinak, diantaranya puluhan jenis burung dan unggas dari sejumlah daerah di Indonesia.

Ada juga satwa lainnya seperti kera, burung hantu, landak, kelinci, marmut, aneka ikan di dalam Mega Tank dan satwa lainnya. Ada juga beberapa fasilitas lainnya seperti spot selfie, gazebo atau saung, toilet juga Musala.

“Semua hewan ini bukanlah yang dilindungi tetapi hewan yang biasa saja, karena tujuan kami mengedukasi binatang yang ada di sekitar,” ungkapnya.

Tatang pun menjelaskan, rencananya pihak pengelola wisata akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Ciamis untuk mengadakan kegiatan outing class.

“Disini anak-anak akan diajak mengeksplorasi mini zoo, mengenal hewan-hewan, hingga belajar tentang cara menjaga lingkungan,” ujarnya

Menurutnya, dibangunnya destinasi baru yang memiliki konsep kebun binatang mini ini bisa menjadi sarana edukasi untuk anak-anak. Dengan adanya wisata edukasi ini anak-anak tertarik untuk mengenal sejumlah satwa secara langsung. Selain itu anak-anak juga dapat berinteraksi dengan hewan seperti memberi pakan atau pun berfoto.

“Diharapkan anak-anak bisa beraktivitas disini, sehingga dapat mengurangi penggunaan gadget,” harapnya.

Tatang juga menjelaskan, berbagai fasilitas pendukung juga dibangun seperti sejumlah gazebo, camping ground dan cottage untuk wisatawan dari luar daerah.

“Selain bisa mengenal jenis hewan, tumbuhan juga disini ada tempat khusus untuk pengolahan Galendo. Jadi anak-anak dapat mengetahui cara membuat makanan khas Kabupaten Ciamis,” jelasnya.

Diungkapkannya, Wisata Edukasi Saung Sule tidak hanya menawarkan kolam renang, tapi juga berbagai fasilitas menarik yang menggabungkan hiburan dan edukasi.

Baca Juga: Pemdes Dewasari bersama Puskesmas Handapherang Gelar Prolanis

Ia juga menegaskan, wisata edukasi ini hadir untuk mengangkat potensi pariwisata Ciamis, dibeberapa daerah sekitar seperti Tasikmalaya, Banjar, Kuningan belum ada tempat wisata edukasi seperti ini.

“Kita harus bisa bersaing dan memaksimalkan potensi yang ada,” tandasnya.

Tatang menjelaskan perihal nama Saung Sule yang diambil merupakan bukti kolaborasi karena ada sebagian lahan di wilayah Wana Wisata yang merupakan milik dari Sule.

“Sule itu dulu pernah tinggal lama di Timbang Windu hingga mempunyai areal kebun disini dan pas sekali di wilayah Wana Wisata ini jadinya kita berkolaborasi, sebagai bentuk dukungan bahkan sebulan sekali Kang Sule dan rekan-rekannya akan rutin hadir di sini dalam acara Ngobrol Bareng Kang Sule,” pungkasnya. (Nank/lintaspriangan.com)

Kecelakaan di Leles Garut Hari Ini, Angkot Sampai Terbalik

Asep Candra
-
0
Kecelakaan di Leles Garut Hari Ini, Angkot Sampai Terbalik

lintaspriangan.com, BERITA GARUT. Berita tentang kecelakaan di Leles Garut hari ini, Sabtu (25/01/2025), banyak menyedot perhatian netizen. Video yang merekam situasi kecelakaan tersebut beredar secara masif di grup whatsapp. Dalam video berdurasi hampir satu menit itu, terlihat beberapa motor mengalami kerusakan cukup parah, mobil pribadi yang rusak di bagian samping, bahkan terlihat ada satu unit angkutan kota atau angkot yang terbalik.

Dalam video tersebut juga terlihat beberapa korban tergeletak begitu saja di jalan. Satu orang terlihat mengalami luka cukup parah, dengan wajah berlumuran darah. Selain itu, ada satu orang lagi yang masih terbaring di dalam saluran drainase.

Lokasi kecelakaan di Leles Garut hari ini tepatnya di ruas Jalan Tutugan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Peristiwa lakalantas ini sudah dikonfirmasi oleh wartawan kepada Satlantas Polres Garut. Menurut Kasatlantas Polres Garut, Iptu Aang Andi Suhandi, pihak kepolisian sejak sore tadi sudah berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

“Semua korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit dr. Slamet Garut,” terang Iptu Aang, sebagaimana dilansir di berbagai media.

Berdasarkan telusuran informasi yang dilakukan Lintas Priangan, kecelakaan di Leles Garut hari ini melibatkan setidaknya 7 kendaraan dengan rincian 1 unit kendaraan roda empat berupa mobil avanza, 1 unit angkot dan 5 unit sepeda motor. Sementara jumlah korban, hingga berita ini ditulis, teridentifikasi 1 orang luka berat, dan 8 orang lainnya mengalami luka ringan.

Dugaan sementara, kecelakaan di Leles Garut hari ini berawal dari angkutan kota yang melaju tanpa terkendali. Di jalur yang menikung dan menurun (tutugan Leles), angkot yang tidak terkendali itu kemudian menabrak lima kendaraan roda dua dan satu mobil avanza. Informasi mengenai dugaan sementara ini diperoleh dari pihak kepolisian.

Berkat gerak cepat aparat dari Satlantas Polres Garut, arus kendaraan di jalur lokasi kecelakaan di Leles Garut hari ini yang sempat tersendat, dalam waktu relatif cepat kembali lancar. Dan semua korban sudah mendapatkan penanganan medis. (Lintas Priangan).

Selalu Ada Waktu untuk BAB

Abi Baba
-
0
Selalu Ada Waktu untuk BAB

lintaspriangan.com, INSPIRATIF. Ya, selalu ada waktu untuk BAB, alias Buang Aing Besar. Sangat mungkin, kita semua pernah mengalami hal ini. Karena kebelet, akan selalu ada waktu untuk BAB. Tak peduli kita lagi ngapain. Mungkin sedang belajar di dalam kelas. Atau sedang berhadapan dengan klien. Atau mungkin sedang bahagia karena bersisian dengan kekasih. Saat gejala BAB muncul, semua itu kita tinggalkan.

Kira-kira, kenapa selalu ada waktu untuk BAB? Kalau disuguhi pertanyaan seperti sederhana seperti itu, boleh jadi jawabannya beragam. Sebagian mungkin menjawab, karena kalau desakan BAB tidak dipenuhi, kita akan masuk dalam zona bahaya. Atau, karena BAB adakalanya mustahil ditahan-tahan, dan kalau sampai tidak terkendali, bisa sangat memalukan, lalu jadi cerita tentang kita sepanjang hayat.

Apapun alasannya, sebenarnya berkaitan dengan satu hal. Kenapa selalu ada waktu untuk BAB adalah karena alasan risiko. Ya, kepala dan hati kita menyepakati itu, jika desakan BAB dianggap sepele, maka kita akan berhadapan dengan risiko besar. Karena ingin terhindar dari risiko besar itulah, seseorang lebih memilih ketinggalan pelajaran di kelas, meninggalkan peluang cuan yang sedang dibahas bersama seseorang, atau berpisah sejenak dengan kekasih hati. Daripada, mendapat masalah besar gara-gara menahan BAB.

Para pemain sepakbola profesional, selalu menyempatkan BAB beberapa waktu sebelum pertandingan dimulai. Artis dan personil band, melakukan hal yang sama sebelum perform di atas panggung. Siapapun dia, akan mencoba mengkondisikan diri untuk tidak bertemu dengan situasi yang mendesak gara-gara kebelet BAB. Semua ini dilakukan, agar terhindar dari risiko besar BAB.

Tulisan sederhana ini sebetulnya ingin memberikan ilustrasi, bahwa ketika sesuatu kita anggap penting, maka akan ada waktu untuk sesuatu itu. BAB, kita anggap penting. Ada risiko besar kalau kita sepelekan. Karena itulah, akan selalu ada waktu untuk BAB.

Mari kita merenung sejenak. Sepenting apakah bagi Anda tentang menjenguk kepada orang tua? Atau, sesibuk apakah kita hingga untuk menelepon mereka saja kita tidak sempat? Seberapa sering kita membawa hadiah kecil untuk mereka? Berapa banyak waktu yang kita sempatkan untuk bertanya dan membahas kondisi fisik mereka?

Dan bagi mereka yang orang tuanya sudah tidak ada, sejak kapan Anda terakhir ziarah ke tempat peristirahatan mereka? Sepadat apa aktivitas kita hingga kita tak punya waktu lagi untuk menggumamkan bait-bait doa untuk mereka yang sudah tiada? Sefakir apa kita, hingga untuk bersedekah atas nama mereka saja kita merasa tidak mampu.

Atau mungkin kita lupa, sebesar apa risiko yang akan menimpa kita, ketika kita abai pada mereka. Kita menganggap mereka tidak sepenting urusan kita. Na’udzubillahi min dzalik. (Lintas Priangan)

3 Dinas Paling Rentan Korupsi di Kabupaten Tasikmalaya

Asep Candra
-
0
3 Dinas Paling Rentan Korupsi di Kabupaten Tasikmalaya

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menyisakan banyak sekali Pekerjaan Rumah (PR), khususnya bagi Pemerintah Daerah. Tak terkecuali bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan raihan skor hanya 69,33, Pemkab Tasikmalaya harus rela diganjar dengan kategori “Rentan”. Ini kategori terburuk dalam skala integritas yang ditetapkan KPK.

Dalam SPI, KPK menetapkan tiga kategori integritas. Yang terbaik adalah kategori “Terjaga”, dengan skor antara 78 s/d 100 poin. Kategori kedua adalah “Waspada”, dengan rentang skor mulai dari 73 s/d 77,9 poin. Dan yang terakhir, ini yang terburuk, adalah kategori “Rentan”. Kategori ini diberikan kepada lembaga pemerintah yang memiliki skor mulai dari 0 s/d 72,9.

Itegritas sendiri dimaknai sebagai sikap dan perilaku yang dianggap jadi antitesis dari korupsi. Secara sederhana dapat diartikan, ketika kualitas integritas sebuah lembaga pemerintah buruk, itu berarti potensi tindak korupsinya tinggi. Sebaliknya, ketika nilai integritasnya tinggi, potensi korupsi di lembaga tersebut berarti rendah.

Sebenarnya, pada tahun 2023, skor integritas Pemkab Tasikmalaya tidak terlalu buruk, yakni 72,75 poin. Hanya tinggal butuh 0,25 poin saja untuk masuk dalam kategori “Waspada”. Namun pada penilaian 2024, alih-alih meningkat, kualitas integritas Pemkab Tasik justru memburuk dengan penurunan signifikan sebesar 3,42 poin.

Skor integritas Pemkab Tasikmalaya yang hanya 69,33 poin tersebut berasal dari rata-rata skor SKPD yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Tentunya, skor ini beragam, setiap SKPD memiliki skor yang berbeda. Pertanyaannya kemudian adalah, SKPD mana saja di Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki skor terendah, sehingga memberikan kontribusi negatif pada skor Pemkab Tasikmalaya secara keseluruhan.

Berikut data tiga SKPD di Kabupaten Tasikmalaya yang paling rentan dengan pontesi tindak pidana korupsi, karena memiliki skor integritas paling rendah di antara semua SKPD yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

SKPD terendah pertama adalah Dinas Kesehatan. Di tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya hanya bisa meraih skor sebesar 67,35 poin. Dengan skor tersebut, nilai integritas Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya berada pada posisi terendah. Bahkan, ternyata pada SPI tahun 2023 pun demikian, dinas ini bercokol di skor terendah se-kabupaten. Jadi, sudah dua tahun berturut-turut, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya berada pada posisi terbawah dalam hal integritas. Inilah dinas paling rentan korupsi di Kabupaten Tasikmalaya.

SKPD yang kedua adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya. SKPD yang erat fungsinya dengan tugas wakil rakyat sebagai pengawal anggaran ini, justru malah berada pada posisi kedua terendah dalam urusan integritas. Lalu SKPD terendah ketiga adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dinas ini hanya mampu meraih skor 67,71 poin.

Lalu, darimana KPK bisa mendapatkan skor setiap SKPD di seluruh Indonesia? Mekanisme surveinya ternyata sangat sederhana. Sebelumnya, KPK sudah memiliki databse nomor telepon ASN di seluruh Indonesia, tentu saja lengkap dengan data-data kepegawaian, termasuk data tentang di SKPD mana ia berdinas. Selanjutnya, KPK mengirim survei integritas secara digital ke nomor-nomor tersebut. Survei ini berisi serangkaian pertanyaan tentang bagaimana kualtias integritas di masing-masing tempat kerja. Kesimpulannya, skor buruk yang diperoleh sebuah SKPD, sebenarnya bukan berasal dari eksternal, tapi berasal dari penilaian internal para pegawai di SKPD tersebut!

Entah sampai seburuk apa kenyataannya, ketika sebuah SKPD dinilai negatif oleh pegawainya sendiri. (Lintas Priangan)

Desa Kalimanggis Tasikmalaya Alokasikan Rp. 400 Juta untuk Program Prioritas

Asep Candra
-
0
Desa Kalimanggis Tasikmalaya Alokasikan Rp. 400 Juta untuk Program Prioritas

lintaspriangan.com, BERITA DESA. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 108, tepatnya pada Pasal 17 Ayat 1, tentang Penggunaan Dana Desa, bahwa penggunaan Dana Desa harus diutamakan untuk mendukung delapan jenis program. Dari delapan program tersebut, tujuh diantaranya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Sementara satu bidang lainnya, merupakan program prioritas desa. Yang terakhir ini, setiap desa tentu memiliki sektor prioritas yang tidak mungkin sama.

Seperti misalnya di Desa Kalimanggis, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di desa ini, Dana Desa diproyeksikan ke delapan bidang urusan, sebagaimana yang tertera dalam permenkeu. Berapa besaran Dana Desa untuk setiap program, tentu tidak bisa dipukul rata. Khusus untuk program prioritas yang bisa ditentukan oleh masing-masing desa, Kalimanggis memilih sektor infrastruktur jalan lingkungan.

Berikut rincian lengkap proyeksi Dana Desa Kalimanggis, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Tahun Anggaran 2025:

  1. Program penanganan kemiskinan ekstrem, dengan proyeksi Dana Desa sebesar Rp. 144 juta;
  2. Program penguatan desa yang adaptif untuk penguatan iklim, dengan proyeksi Dana Desa sekitar Rp. 23,5 juta;
  3. Program peningkatan promosi dan penyediaan layanan kesehatan dasar termasuk stunting. Proyeksi dana pada program ini hampir sebesar Rp. 200 juta;
  4. Dukungan program ketahanan pangan, dengan proyeksi Dana Desa sebesar sekitar Rp. 315 juta;
  5. Program pengembangan potensi keunggulan desa, dengan proyeksi Dana Desa sekitar Rp. 47,6 juta;
  6. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital sebesar Rp. 11,8 juta;
  7. Program pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal, proyeksi Dana Desanya sebesar Rp. 10 juta;
  8. Dan terakhir, ini merupakan program prioritas desa, berupa pembangunan sarana-prasarana jalan lingkungan dan pemutakhiran data SDGs, dengan proyeksi Dana Desa sekitar Rp. 427 juta.

Jika melihat postur rinci proyeksi Dana Desa Kalimanggis, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dipaparkan di atas, total Dana Desa yang diterima pada tahun 2025 adalah sekitar Rp. 1,2 milyar. Dibandingkan dengan Dana Desa tahun sebelumnya, Dana Desa Kalimanggis mengalami kenaikan.

“Alhamdulillah, untuk Tahun Anggaran 2025, Dana Desa untuk Kalimanggis sebesar Rp. 1.210.066.000,-. Kalau dibandingkan tahun lalu, mengalami kenaikan sekitar Rp. 25 juta,” terang Kepala Desa Kalimanggis, Yana, S.H., dalam hasil wawancara tertulisnya yang dikirimkan ke redaksi Lintas Priangan, Jumat (24/01/2025).

Khususnya untuk Dana Desa yang diproyeksikan di sektor prioritas, Yana menyertakan keterangan tambahan, bahwa angka sekitar Rp. 427 juta (lebih dari 30% dari total Dana Desa Kalimanggis), diproyeksikan untuk pembangunan sarana-prasarana di desanya, akan direalisasikan dalam bentuk pembangunan rabat jalan, Tembok Penahan Tebing (TPT), dan jalan semi hotmix. (Lintas Priangan)

Hikmah Gerak Lambat

Abi Baba
-
0
Hikmah Gerak Lambat

lintaspriangan.com, INSPIRATIF. Saya benar-benar ingin cepat pulang dari tempat ini. Dan, saya tidak akan datang lagi ke sini, ke sebuah ruangan yang tidak terlalu besar, tapi memiliki atap yang tinggi. Ruangan sepi yang didominasi putih. Ruangan ini sebenarnya beranda sebuah rumah sakit terbesar di Bandu. Ya, betul, Ini ruangan beranda Rumah Sakit Hasan Sadikit (RSHS). Ketika itu, sekitar tahun 1980-an.

Sudah dua bulan lebih, setiap hari Minggu saya datang ke tempat ini. Tiba sekitar jam 08.00 pagi, dan pulang sore hari sekitar bada Ashar. Di sini, saya belajar bela diri pencak silat. Kenapa di Rumah Sakit? karena guru silatnya, Pak Asep Tuteng, kebetulan karyawan di RSHS. Begitupun saya, termasuk keluarga RSHS. Ibu saya perawat di rumah sakit ini. Jadi, banyak anak karyawan RSHS yang “dititipkan” di Pak Asep Tuteng untuk belajar pencak silat.

Tapi sudah dua bulan lebih, latihan pencak silat ini terasa sangat membosankan. Selama itu, Pak Asep juga paling datang sebentar-sebentar ke kelompok saya, yang memang masih baru semua. Dia lebih fokus mengajar di kelompok sebelah, yang memang sudah berbalut sabuk senior. Sementara saya dan rekan-rekan newbie, lebih sering diajari oleh kakak seperguruan, yang tentu saja tidak semenarik belajar dengan Pak Asep sebagai guru besar.

Dan yang paling menyebalkan dalam dua bulan tersebut, hanya tiga aktivitas yang kami lakukan. Pertama latihan pernafasan dan berdoa. Ini dilakukan di awal dan akhir latihan. Yang kedua, pemanasan. Gerakannya tak jauh beda dengan senam pagi di sekolah. Dan yang ketiga, ini yang benar-benar di luar ekspektasi, kami dilatih jurus, tapi harus dilakukan dalam gerak lambat!

Sangat membosankan! Mungkin sudah ada belasan jurus, termasuk rangkaian gerakan Ibing Tepak Tilu. Tapi itu tadi, harus dilakukan dengan gerakan lambat. Kami diajari beberapa teknik memukul, menendang, menangkis, termasuk bantingan, lipatan dan jatuhan, tapi dalam gerak lambat. Kalau dicermati, latihankami tak ada bedanya dengan senam manula yang sering saya lihat di halaman besar RSHS setiap minggu pagi.

Dan hari itu, sudah dua bulan lebih, hati saya sudah membulat. Ini latihan saya yang terakhir! Menjemukan sekali.

Usai latihan yang mirip senam manula itu, sebelum kami berdoa dan pulang, kakak perguruan meminta kami duduk melingkar. Kami duduk bersila dengan kaki kanan di atas, sebagai simbol kebaikan akan selalu menang. Lingkaran kami harus rapi, karena Pak Asep akan menemui kelompok kami. Ada hal penting yang akan disampaikan beliau.

“Mulai minggu depan, latihan kalian jadi dua kali dalam seminggu. Tolong datang hari Kamis sore dan Minggu seperti biasa.” Demikian pesan yang disampaikan langsung oleh Pak Asep.

Ternyata, kemampuan kami, kelompok anak-anak yang baru dua bulan ini, akan dipertontonkan di acara ulang tahun RSHS yang digelar setiap pertengahan Oktober. Saat itu juga, kami langsung dibagi tugas. Ada yang kebagian tampil ibing, ada yang tampil jurus beregu, bahkan ada juga yang akan tampil dalam demonstrasi pemecahan benda keras sepertu batu bata dan kikir.

Saya juga termasuk yang akan ditampilkan di panggung besar ultah RSHS, tapi hati saya masih tetap meragu. Sama sekali tak tertarik. Bagaimana mungkin penampilan saya akan keren, latihannya saja cuma gerak lambat. Alih-alih membanggakan, jangan-jangan malah memalukan. Hingga sebuah kalimat dari Pak Asep, seketika mebalikkan keraguan itu jadi keyakinan yang membulat.

“Mulai minggu depan, kalian sudah mulai berlatih speed dan power, kecepatan dan kekuatan. Tolong kuasai dengan baik latihan gerak lambat yang selama ini kalian dapat. Kalau kalian sudah menguasai sebuah jurus secara sempurna dalam gerakan lambat, kalian akan merasakan manfaat dari setiap detil jurus tersebut, bahkan ketika kalian lakukan dengan cepat dan kuat!”

Untuk mendapat hasil yang memuaskan, akan selalu butuh proses dan kesabaran. (Lintas Priangan)

Dinsos Kota Tasik Dipanggil Kejari, Dugaan Korupsi Menghantui

Asep Candra
-
0
Dinsos Kota Tasik Dipanggil Kejari, Dugaan Korupsi Menghantui

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Survei Penilaian Integritas (SPI) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) boleh jadi bukan sekedar pertunjukkan angka belaka. Faktanya, SKPD dengan nilai integritas terendah se-Kota Tasikmalaya menurut SPI KPK, saat ini mulai dihantui dugaan tindak pidana korupsi. SKPD tersebut adalah Dinas Sosial atau Dinsos Kota Tasikmalaya.

Usut punya usut, bau tak sedap di tubuh Dinsos Kota Tasik mulai tercium gara-gara sebuah proyek pengadaan barang senilai hampir Rp. 2,4 milyar. Paket proyek ini bernama Belanja Personal Computer Puskesos/SLRT Seluruh Kelurahan di Kota Tasikmalaya. Paket pengadaan ini dilaksanakan dengan metode e-purchasing. Diumumkan pada tanggal 27 Maret 2024, dan penandatanganan kontrak tanggal 5 April 2024. Data-data tersebut adalah data terbuka yang dapat diakses oleh siapapun di website LPSE.

Pengadaan komputer atau barang elektronik lainnya sebenarnya adalah hal yang biasa. Namun pengadaan yang dilaksanakan oleh Dinsos Kota Tasikmalaya ini menjadi potensi masalah, karena dikaitkan dengan program khusus bernama Puskesos/SLRT.

Puskesos/SLRT adalah program layanan yang digagas di tingkat nasional. Merupakan kependekan dari Pusat Kesejahteraan Sosial – Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Intinya, program ini berupaya mendekatkan layanan sosial ke warga masyarakat dengan cara membuka unit layanan terpadu di setiap desa atau kelurahan.

Contoh-contoh layanan yang bisa ditangani Puskesos/SLRT di kelurahan misalnya pendataan, pengaduan, rujukan bantuan sosial, identifikasi keluhan, identifikasi kebutuhan dan penanganan keluhan masyarakat. Tujuan dari Puskesos/SLRT ini sederhananya adalah memberikan pelayanan sosial yang berkualitas, komprehensif dan partisipatif.

Lalu dimana letak masalah dalam konteks Dinsos Kota Tasikmalaya? Masalahnya adalah, kenapa Dinsos Kota Tasikmalaya berani belanja pengadaan untuk Puskesos/SLRT, padahal program atau lembaga tersebut belum ada di Kota Tasikmalaya. Jangankan program atau lembaganya, menurut sumber internal Lintas Priangan, bahkan dasar hukumnya pun masih digodok di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.

“Jadi seharusnya dasar hukumnya terbit dulu. Karena itu akan jadi pijakan program di lingkungan pemerintahan agar bisa berjalan. Bahkan setelah dasar hukumnya terbit, nggak langsung ujug-ujug belanja. Lembaganya harus dibentuk dulu di setiap kelurahan, kemudian timnya siapa, ada bimtek awal dulu tentang tupoksi, dsb.,” terang narasumber yang enggan dipublikasikan identitasnya, saat bertemu Lintas Priangan pada Rabu (23/01/2025). Narasumber ini mencontohkan, misalnya Puskesos/SLRT di Kota Bandung, itu punya dasar hukum berupa Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1554 Tahun 2018.

Hal senada juga diutarakan oleh Nandang Suherman, pengamat dari Sekolah Politik Anggaran (SEPOLA) Bandung. Bahkan, Nandang menilai apa yang dilakukan Dinsos Kota Tasikmalaya terbilang nekat!

“Pemkot Tasik nekat itu! Kenapa bisa ya? Lembaganya belum ada, tapi kegiatan pengadaan barangnya sudah dilaksanakan,” jelas Nandang pada Lintas Priangan.

Tak hanya itu, Nandang juga mengatakan, ia pun mengantongi informasi yang sama tentang dasar hukum Puskesos/SLRT yang belum ada.

“Perwal (peraturan walikota –red) puskesos-nya masih proses di bagian hukum,” tegas Nandang.

Baik narasumber yang enggan dipublikasikan namanya maupun Nandang, juga memberikan informasi lain yang sama. Menurut keduanya, saat ini proyek pengadaan Dinsos Kota Tasikmalaya tersebut mulai ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya.

Kenapa bisa terjadi? Anggaran tersebut berasal dari pos mana? Dan kenapa terkesan terburu-buru, sampai-sampai diumumkan di triwulan pertama? Apakah Dinsos Kota Tasik bisa belanja sendirian tanpa keterlibatan pihak lain? Tunggu berita Lintas Priangan selanjutnya! (Lintas Priangan)

Pemdes Dewasari bersama Puskesmas Handapherang Gelar Prolanis

Dwiyanto
-
0
Pemdes Dewasari bersama Puskesmas Handapherang Gelar Prolanis

lintaspriangan.com. BERITA CIAMIS.
Pemerintah Desa (Pemdes) Dewasari bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Handapherang dan Badan Penyelenggara Jaringan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar
Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).

Prolanis adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan peserta, Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

Program tersebut merupakan salah satu agenda Puskesmas Handapherang untuk mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Kegiatan melibatkan puluhan warga Desa Dewasari yang diawali dengan senam Prolanis, Kamis (23/1/2024) di halaman kantor Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis.

Setelah senam, acara dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan dan edukasi tentang pencegahan penyakit kronis yang dipandu dr. Faiz Moch Iqbal dan tim dari Puskesmas Handapherang.

Dikatakan dr. Faiz, tujuan kegiatan Prolanis adalah mendorong peserta BPJS Kesehatan penyandang penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal dengan indikator 75% peserta terdaftar yang berkunjung ke Faskes tingkat pertama, memiliki hasil “Baik” pada pemeriksaan spesifik terhadap penyakit Diabetes Melitus Tipe 2 dan Hipertensi sesuai panduan klinis terkait sehingga dapat mencegah timbulnya komplikasi penyakit.

“Sasaran kegiatan Prolanis adalah seluruh peserta BPJS Kesehatan penyandang penyakit kronis seperti Diabetes Melitus Tipe 2 dan Hipertensi,” katanya.

Menurutnya, Prolanis yang merupakan program dari BPJS Kesehatan untuk menangani dan mencegah penyakit kronis, seperti Hipertensi dan Diabetes Melitus. Program tersebut melibatkan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan lainnya.

Dalam mencegah peningkatan kasus penyakit kronis, lanjut dr. Faiz diperlukan kolaborasi antara puskesmas, pemerintah desa dan masyarakat. Untuk itu dalam kegiatan itu pihaknya bekerjasama dengan Pemdes Dewasari dan melibatkan masyarakat Desa Dewasari.

“Akibat pola hidup yang tidak sehat, kasus hipertensi dan diabetes saat ini meningkat. Dengan kegiatan seperti ini, kami berharap masyarakat lebih peduli terhadap kesehatannya,” jelasnya.

Dijelaskannya, Prolanis tidak hanya fokus pada senam rutin, tetapi juga pemeriksaan berkala, edukasi kesehatan, dan pengelolaan penyakit melalui pendekatan berbasis komunitas.

“Peserta dengan penyakit kronis akan dikelompokkan dan mendapat pengawasan serta edukasi secara teratur,” ujarnya.

Ia juga menerangkan, Puskesmas Handapherang berkomitmen menjadikan senam Prolanis sebagai agenda rutin Mingguan. Edukasi kesehatan juga akan terus diberikan untuk mengubah pola hidup masyarakat agar lebih sehat.

“Dengan aktivitas fisik seperti senam, kita bisa mengurangi ketergantungan pada obat dan meningkatkan kualitas hidup. Mencegah lebih baik daripada mengobati,” ungkapnya.

Kepala Desa Dewasari, Ninding Badrul Munir, sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas Handapherang dan BPJS Kesehatan yang telah menggelar Prolanis di desanya.

BACA JUGA: Buka Rapat Evaluasi, Oong Ramdani: Suksesnya Pilkada Tidak Terlepas dari Peran PPK

Ninding juga mengatakan, program senam Prolanis sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adanya program tersebut diharapkan para warganya dapat semakin memahami dan menjaga pola hidup sehat.

“Kami mendukung penuh program ini demi terwujudnya masyarakat Dewasari yang lebih sehat,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan Prolanis ini merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan pola hidup sehat.

“Alhamdulillah antusiasme masyarakat terutama peserta BPJS sangat tinggi, ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap kesehatan sangat tinggi,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan juga penyuluhan kesehatan, pemeriksaan tekanan darah, senam Prolanis, pengukuran berat badan, tinggi badan dan lingkar perut serta pemeriksaan laboratorium.

Kegiatan ini diharapkan menjadi contoh untuk program kesehatan serupa bagi desa lain yang ada di Kabupaten Ciamis. (Nank/lintaspriangan.com)

Kata Pegawainya Sendiri, 6 SKPD di Kota Tasik Ini Rawan Korupsi!

Asep Candra
-
0
Kata Pegawainya Sendiri, 6 SKPD di Kota Tasik Ini Rawan Korupsi!

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Citra beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dinilai buruk, bahkan oleh pegawainya sendiri. Citra tersebut ditujukan pada kualitas integritas, yang sebenarnya merupakan antitesis dari perilaku koruptif. Dengan kata lain, ke-6 SKPD ini dianggap rawan tindak korupsi, justru oleh pegawainya sendiri.

Keenam SKPD yang dianggap rawan korupsi oleh pegawainya sendiri antara lain Dinas Sosial (Dinsos), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Skor integritas keenam SKPD ini berada di bawah 73 poin, sehingga termasuk kategori rentan korupsi. Skor tersebut diperoleh dari data responden internal, yang notabene berasal dari lingkungan pegawai di masing-masing SKPD.

Rendahnya skor integritas keenam SKPD di Kota Tasikmalaya ini memberikan kontribusi negatif pada skor integritas Pemerintah Kota Tasikmalaya secara keseluruhan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya di Lintas Priangan, kualitas integritas Pemerintah Kota Tasikmalaya yang sempat bertahan di kategori “Waspada” selama tiga tahun, pada tahun 2024 lalu harus terpuruk masuk ke kategori “Rentan” karena skornya di bawah 73 poin. Tentunya, tak semua SKPD memberikan kontribusi negatif. Hanya enam dinas ini yang penilaian internalnya di bawah 73.

Dari keenam SKPD tersebut, Dinsos Kota Tasikmalaya adalah SKPD dengan nilai integritas terburuk. Akumulasi penilaian yang diberikan responden internal, yang sebenarnya adalah pegawai dinsos, mengganjar dinasnya sendiri dengan skor sangat rendah, hanya 60,67 poin! SKPD dengan nilai integritas terburuk kedua di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah Satpol PP, dengan skor sebesar 67,38. SKPD ketiga adalah DPKP dengan skor 69,9 poin, lalu BPBD 70,05, Dishub 70,66 dan terakhir Disdukcapil dengan skor 71,48.

Paparan data-data di atas mengemuka dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024, yang dilakukan oleh Komisi Pembertasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Rilis dari hasil SPI 2024 itu di-publish hari Selasa kemarin, (22/01/2025), melalui siaran langsung di saluran Youtube.

Dalam surveinya, KPK membagi responden menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah Responden Internal. Kelompok responden ini berasal dari pegawai lembaga pemerintah itu sendiri. Lalu yang kedua adalah Responden Eksternal. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah mitra kerja pemerintah, seperti perusahaan penyedia jasa atau pemborong. Lalu kelompok yang ketiga adalah Responden Eksper, termasuk di dalamnya adalah para ahli dan profesional seperti auditor BPK, jurnalis dan akademisi.

Data yang disampaikan di atas adalah data internal dari 6 SKPD di Kota Tasikmalaya. Artinya, skor tersebut diperoleh dari hasil penilaian pegawai di masing-masing SKPD. Teknisnya, KPK sudah memiliki database nomor ASN di Indonesia, lengkap dengan data SKPD tempat ASN tersebut bertugas. Kemudian, secara online KPK mengirim survei ke nomor-nomor ASN di seluruh Indonesia. Mereka diminta menilai kualitas integritas di tempat mereka bekerja.

Pertanyaannya kemudian adalah, ada apa dengan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sampai-sampai oleh karyawannya sendiri dinilai rentan korup?! Tunggu berita Lintas Priangan selanjutnya! (Lintas Priangan)

Integritas Pemkot Tasik Terus Merosot, Potensi Korupsi Merajalela

Asep Candra
-
0
Integritas Pemkot Tasik Terus Merosot, Potensi Korupsi Merajalela

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Selasa kemarin, (22/01/2025), merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024. Survei ini memotret kualitas integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber responden, yakni sumber internal (yaitu para pegawai di internal lembaga tersebut), lalu sumber eksternal (termasuk di dalamnya mitra kerja dan pengguna layanan), dan yang ketiga adalah sumber eksper (dari kalangan ahli seperti auditor BPK, akademisi dan pengawas).

Perlu diketahui bersama, integritas adalah sikap dan perilaku yang diyakini merupakan lawan dari perilaku korup. Artinya, semakin tinggi nilai integritas sebuah lembaga, maka semakin kecil risiko korupsi di lembaga tersebut. Sebaliknya, jika nilai integritasnya-jeblok, ini berarti potensi besar korupsi bisa merajalela di dalamnya.

Skor integritas Pemerintah Kota Tasikmalaya terus mengalami penurunan. Di tahun 2021, kualitas integritas Pemerintah Kota Tasikmalaya berada pada kategori “Waspada”, dengan besaran skor 74,64 poin. Pada tahun 2022, skor tersebut turun menjadi 73,96 poin. Lalu tahun selanjutnya, tahun 2023, skor integritas Pemerintah Kota Tasikmalaya semakin merosot, menjadi sebesar 73,69 poin. Tren menurun ini terus terjadi hingga tahun lalu. Skor integritas Pemerintah Kota Tasikmalaya terus memburuk, hingga menjadi 71,84 poin pada tahun 2024 lalu. Setelah sempat bertahan di kategori “Waspada” selama tiga tahun (2021-2023), di tahun 2024 skor integritas Pemerintah Kota Tasikmalaya tersungkur di kategori terburuk, yakni kategori “Rentan”.

Pada tahun 2021, ketika kualitas integritas Pemerintah Kota Tasikmalaya berada pada kategori “Waspada”, skor yang terbilang masih sangat rendah sebetulnya hanya pada satu komponen, yakni rendahnya Sosialisasi Anti Korupsi. Pada tahun tersebut, di komponen ini Pemerintah Kota Tasikmalaya diganjar dengan poin jauh di bawah harapan, yakni sebesar 59,74 poin. Di tahun 2024, komponen tersebut sebenarnya mengalami kenaikan hingga mencapai 72.15 poin. Sayangnya, terdapat dua komponen lain yang mendapat skor yang rendah. Kedua komponen tersebut antara lain Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang hanya sebesar 67,84 poin. Dan yang kedua pengelolaan PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) yang hanya sebesar 68,52 poin.

Contoh-contoh yang bisa membuat komponen Pengelolaan SDM buruk misalnya karena banyaknya praktik jual beli jabatan, atau menempatkan pejabat bukan karena kompetensi, melainkan karena nepotisme atau kedekatan. Sementara contoh yang membuat buruk komponen PBJ misalnya, gratifikasi dari penyedia kepada oknum pejabat, atau berbagai manipulasi agar bisa menentukan pemenang sebelum lelang.

Tak hanya dikarenakan ada komponen bernilai integritas rendah, akumulasi nilai integritas pemerintah daerah juga ditentukan oleh kualitas integritas di setiap lembaga yang ada di dalamnya. Sederhananya begini, seberapa raihan skor integritas Pemerintah Kota Tasikmalaya, salah satunya ditentukan oleh berapa besar skor integritas di setiap SKPD yang ada di Kota Tasikmalaya. Hasil survei KPK yang diolah oleh BPS ini juga menunjukkan skor integritas yang berbeda dari setiap SKPD.

Lalu, dinas manakah di Kota Tasikmalaya yang nilai integritasnya terburuk dan paling rawan korupsi? Jangan lewatkan berita Lintas Priangan selanjutnya! (Lintas Priangan)

RAT ke-61 Primer Koperasi Kartika Kodim 0612/Tasikmalaya: Tutup Buku Tahun 2024 dan Membangun Landasan untuk Masa Depan

Asep Candra
-
0
RAT ke-61 Primer Koperasi Kartika Kodim 0612/Tasikmalaya: Tutup Buku Tahun 2024 dan Membangun Landasan untuk Masa Depan

lintaspriangan.com, RILIS. Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-61 Primer Koperasi Kartika Kodim 0612/Tasikmalaya yang diselenggarakan pada Rabu, 22 Januari 2025, di Gedung Juang Makodim 0612/Tasikmalaya, menandai sebuah tonggak penting dalam perjalanan koperasi tersebut. RAT ini tidak hanya menjadi forum pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja tahun 2024, tetapi juga menjadi platform untuk merumuskan rencana strategis dan langkah-langkah konkrit guna mencapai kesejahteraan anggota dan keluarga mereka di tahun-tahun mendatang. Dengan tema “Dengan Sinergitas Koperasi Angkatan Darat Kita Bangun Usaha Yang Mandiri Dan Handal Guna Mewujudkan Kesejahteraan Anggota KOPAD Beserta Keluarga”, RAT ini berhasil mengumpulkan 320 anggota Primer Koperasi Kartika Kodim 0612/Tasikmalaya, bersama dengan berbagai pejabat penting dan tamu undangan.

Kehadiran Dandim 0612/Tasikmalaya, Letkol Arm Yan Octa Rombenanta, S.Sos., Kasdim 0612/Tasikmalaya, Mayor Inf Deni Zenal Muttaqin, S.Sos., M.I.P., para Perwira Staf Dim 0612/Tasikmalaya, para Danramil jajaran Dim 0612/Tasikmalaya, perwakilan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya (Bapak Prayogo), Ketua Dekopinda Kota Tasikmalaya (Agus Rudiyanto), Ketua Primkop Kartika Tasikmalaya (Kapten CKE Agus Arifin), perwakilan dari Primkop AU Dirgantara Lanud Wiriadinata (Pns Nurul, M.), Ka Puskop Kartika Siliwangi (Kapten Cba Dudi Rustandi), serta para anggota Bintara dan Tamtama jajaran Dim 0612/Tasikmalaya, menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan dan kelangsungan Primer Koperasi Kartika Kodim 0612/Tasikmalaya.

RAT ini diawali dengan pembacaan laporan pertanggungjawaban pengurus Primer Koperasi Kartika Kodim 0612/Tasikmalaya terkait pelaksanaan anggaran belanja tahun 2024. Laporan tersebut mencakup secara rinci realisasi pendapatan dan pengeluaran, kinerja berbagai program dan kegiatan koperasi, serta capaian-capaian yang telah diraih. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam penyampaian laporan ini, sehingga seluruh anggota dapat memahami secara jelas bagaimana pengelolaan keuangan koperasi dilakukan. Proses ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyampaikan pertanyaan, memberikan masukan, dan mengemukakan kritik konstruktif terhadap kinerja pengurus. Hal ini menunjukkan komitmen koperasi untuk tetap terbuka dan responsif terhadap aspirasi anggotanya.

Selanjutnya, RAT membahas dan mengesahkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Primer Koperasi Kartika Kodim 0612/Tasikmalaya tahun 2025. RAB ini disusun secara matang dan terencana, berlandaskan pada evaluasi kinerja tahun 2024 dan proyeksi kebutuhan anggota di masa mendatang. RAB tersebut mencakup berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, memperkuat ketahanan ekonomi koperasi, dan mengembangkan usaha-usaha yang berkelanjutan. Proses pengesahan RAB dilakukan secara demokratis dan partisipatif, melibatkan seluruh anggota dalam pengambilan keputusan.

Dalam sambutannya, Dandim 0612/Tasikmalaya, Letkol Arm Yan Octa Rombenanta, S.Sos., menekankan pentingnya sinergi dan kerjasama antar anggota dalam memajukan koperasi. Beliau juga memberikan apresiasi atas kerja keras pengurus dan anggota dalam menjalankan kegiatan koperasi selama tahun 2024. Lebih lanjut, beliau berharap agar RAT ini mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis dan bermanfaat bagi kemajuan Primer Koperasi Kartika Kodim 0612/Tasikmalaya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga mereka. Beliau juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam mengembangkan usaha koperasi agar tetap relevan dan kompetitif di era modern.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, RAT juga memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyampaikan ide-ide dan usulan program yang dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan koperasi. Usulan-usulan tersebut akan dipertimbangkan oleh pengurus dalam merumuskan program kerja tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen koperasi untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Acara RAT ditutup dengan sesi pengundian door prize bagi anggota yang beruntung. Hal ini selain sebagai bentuk apresiasi kepada anggota yang telah aktif berpartisipasi, juga bertujuan untuk meningkatkan keakraban dan kebersamaan di antara anggota koperasi.

RAT ke-61 Primer Koperasi Kartika Kodim 0612/Tasikmalaya tidak hanya sekadar formalitas tahunan, tetapi merupakan momentum penting untuk mengevaluasi kinerja, merumuskan strategi, dan memperkuat komitmen bersama dalam membangun koperasi yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Dengan semangat sinergi dan kerjasama yang tinggi, Primer Koperasi Kartika Kodim 0612/Tasikmalaya diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan anggota dan keluarga mereka, serta bagi kemajuan perekonomian daerah. Keberhasilan RAT ini menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan anggota KOPAD beserta keluarga, sesuai tema yang diangkat.

Ke depan, diharapkan akan terus ada inovasi dan pengembangan program-program yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi kunci utama dalam pengelolaan koperasi, memastikan kepercayaan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota.

Bandung Technopolis: Sebuah Analisis terhadap Konsep, Pelaksanaan, dan Potensi Ekonomi

Asep Candra
-
0

lintaspriangan.com, KLIP JABAR. Bandung Technopolis, sebuah proyek pengembangan kawasan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kota Bandung, diinisiasi oleh Ridwan Kamil saat menjabat sebagai Walikota. Proyek ini, yang melibatkan delapan stakeholder, menargetkan peningkatan ekonomi Kota Bandung melalui penciptaan lapangan kerja di sektor TIK. Artikel ini menganalisis konsep Bandung Technopolis berdasarkan pernyataan publik Ridwan Kamil, menilai potensi ekonomi yang diproyeksikan, mengevaluasi keterlibatan stakeholders yang beragam, dan membahas tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya.

Bandung, sebagai kota dengan basis pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai di bidang teknologi, menjadi lokasi yang strategis untuk pengembangan technopolis. Konsep Bandung Technopolis, sebagaimana diutarakan oleh Ridwan Kamil, bertujuan untuk memanfaatkan potensi SDM tersebut dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis TIK. Proyek ini, dengan luas lahan direncanakan 800 hektar di kawasan Summarecon, Gedebage, melibatkan kolaborasi multi-stakeholder yang kompleks. Analisis ini akan menelaah konsep, rencana, dan potensi dampak ekonomi dari proyek ambisius ini.

Konsep dan Perencanaan Bandung Technopolis merupakan konsep awal yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis TIK, memanfaatkan keunggulan kompetitif Bandung dalam hal ketersediaan SDM terampil di bidang teknologi. Ridwan Kamil, dalam sosialisasi awal tahun 2025, menekankan kesiapan SDM Bandung sebagai alasan utama pemilihan konsep ICT economy. Proyek ini diproyeksikan mampu menciptakan 400.000 lapangan kerja baru, yang akan secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Luas area yang direncanakan mencapai 800 hektar, dengan PT Summarecon Agung Tbk mengelola 300 hektar darinya. Keterlibatan stakeholders yang beragam, termasuk pemerintah kota dan provinsi, institusi pendidikan (UIN Sunan Gunung Djati), perusahaan BUMN (Pertamina), dan perusahaan swasta lainnya, menunjukkan kompleksitas dan skala proyek ini. Kerjasama ini diharapkan dapat mensinergikan sumber daya dan keahlian untuk mencapai tujuan pengembangan technopolis.

Analisis Stakeholders dan Peran Mereka ialah keterlibatan delapan stakeholders dalam proyek Bandung Technopolis menunjukkan pendekatan kolaboratif yang kompleks. Peran masing-masing stakeholders sangat krusial bagi keberhasilan proyek. Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berperan sebagai regulator dan fasilitator, menyediakan regulasi yang kondusif dan dukungan infrastruktur. PT Summarecon Agung Tbk, sebagai pengembang properti utama, bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur fisik dan pengelolaan lahan. UIN Sunan Gunung Djati memiliki peran penting dalam penyediaan SDM terampil melalui riset dan pendidikan. Pertamina dan perusahaan swasta lainnya diharapkan berkontribusi dalam aspek pendanaan, teknologi, dan manajemen. Kepolisian Daerah Jawa Barat berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan technopolis. Kerjasama yang harmonis antar stakeholders menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola perbedaan kepentingan dan memastikan sinergi yang efektif.

Potensi Ekonomi dan Dampaknya:

Ridwan Kamil memproyeksikan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung secara signifikan, dari angka 9% menjadi double digit, berkat kehadiran Bandung Technopolis. Proyeksi ini didasarkan pada penciptaan lapangan kerja yang masif di sektor TIK, meningkatkan daya saing ekonomi Kota Bandung, dan menarik investasi asing. Namun, realisasi proyeksi ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk keberhasilan dalam menarik investasi, pengembangan infrastruktur yang memadai, dan tersedianya SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri TIK. Analisis dampak ekonomi yang lebih komprehensif perlu dilakukan untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi makro dan persaingan dengan technopolis lainnya.

Tantangan dan Hambatan:

Meskipun potensi ekonomi Bandung Technopolis sangat menjanjikan, proyek ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, perlu koordinasi yang efektif antar stakeholders untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan implementasi yang terintegrasi. Kedua, tersedianya infrastruktur yang memadai, termasuk akses transportasi, utilitas, dan teknologi informasi, sangat penting untuk menarik investor dan pekerja. Ketiga, pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri TIK perlu mendapat perhatian serius. Keempat, kesiapan regulasi yang mendukung dan mendorong investasi di sektor TIK juga merupakan faktor kritis. Kelima, kompetisi dengan technopolis lain di Indonesia dan dunia perlu diantisipasi dengan strategi yang tepat.

Bandung Technopolis memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis TIK di Indonesia. Konsepnya yang berfokus pada pemanfaatan SDM lokal dan kolaborasi multi-stakeholder menunjukkan komitmen untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, kesuksesan proyek ini bergantung pada perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif antar stakeholders, pengembangan infrastruktur yang memadai, dan antisipasi terhadap tantangan yang mungkin dihadapi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji secara rinci dampak ekonomi, aspek sosial, dan lingkungan dari proyek ini. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan proyek dan penyesuaian strategi berdasarkan perkembangan terkini sangat penting untuk memastikan keberhasilan Bandung Technopolis sebagai pusat inovasi dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Penelitian lebih lanjut dianjurkan untuk melakukan studi dampak lingkungan (AMDAL) yang komprehensif, melakukan studi kelayakan ekonomi yang lebih detail, dan mengembangkan indikator kinerja kunci (KPI) untuk memantau kemajuan proyek dan mengukur keberhasilannya. Studi komparatif dengan technopolis sukses di negara lain juga dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan perencanaan dan implementasi Bandung Technopolis. Penting juga untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Hasil Survei KPK, Tasikmalaya Rentan Korupsi!

Asep Candra
-
0
Hasil Survei KPK, Tasikmalaya Rentan Korupsi!

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Seberapa besar potensi korupsi di tubuh pemerintah daerah Tasikmalaya? Setidaknya dalam tiga tahun terakhir ini, pertanyaan tersebut bisa dengan mudah dijawab. Data hasil Survei Peniliaian Integritas (SPI) yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dijadikan referensi utama. Pada intinya, survei hasil kerja bareng KPK dan BPS tersebut mengukur tingkat kerawanan korupsi di lingkungan pemerintahan, di berbagai tingkat dan wilayah di Indonesia.

Rabu, (22/01/2025), KPK merilis hasil SPI Tahun 2024. Dari laporan tersebut dapat dilihat, Tasikmalaya termasuk daerah yang rentan korupsi, baik pemerintahan di kota maupun kabupaten. Skor integritas Kabupaten Tasikmalaya turun cukup signifikan, dari nilai 72,75 pada 2023, menjadi 69,33 di tahun 2024. Begitupun dengan skor integritas Pemerintah Kota Tasikmalaya, mengalami penurunan sebesar 1,85 poin. Skor integritas Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 sebesar 73,69. Di tahun 2024, turun menjadi 71.84. Dengan raihan tersebut, baik pemerintah kota maupun kabupaten, dua-duanya terkategori daerah rentan korupsi, kategori terburuk dalam survei tersebut.

Untuk diketahui, dalam survei ini KPK membagi skor integritas ke dalam tiga kategori besar. Yang pertama kategori rentan, ini kategori terburuk, diberikan pada lembaga pemerintah yang mendapat skor 0-72,9, dengan label berwarna merah. Kategori kedua adalah waspada, rentang skornya 73-77,9, menggunakan label warna kuning. Dan kategori terbaik diberi nama kategori terjaga. Rentang skor di kategori ini adalah 78-100, dengan label berwarna hijau.

Di tubuh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, setidaknya ada empat komponen internal yang nilainya memperburuk skor integritas daerah. Keempat komponen tersebut antara lain; Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Contohnya seperti praktik jual jabatan. Lalu komponen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, misal banyaknya kongkalikong antara pemerintah dengan penyedia. Komponen ketiga adalah Pengelolaan Anggaran, contoh seperti manipulasi laporan perjalanan dinas dan belanja makan minum. Dan komponen terakhir adalah Integritas dalam Melaksanakan Tugas. Contoh dalam kasus ini seperti penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.

Hampir serupa dengan kabupaten, di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya pun komponen yang bernilai buruk adalah Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa. Ada satu lagi komponen di Pemerintah Kota Tasikmalaya yang turut membuat skor integritas memburuk yakni lemahnya progam sosialiasi anti korupsi.

Validitas SPI ini diyakini kuat mengingat responden berasal dari tiga segmen yang representatif. Yang pertama adalah responden dari lingkungan pemerintah sendiri. Segmen ini disebut responden internal. Lalu yang kedua, ada segmen responden eksternal. Yang termasuk kelompok ini antara lain penyedia, mitra kerja pemerintah, termasuk pengguna layanan. Dan yang ketiga kelompok Eksper. Yang masuk dalam kategori ini antara lain wartawan, LSM/NGO, akademisi, termasuk auditor BPK, inspeksut dan pengawas. (Lintas Priangan)

Kades di Tasikmalaya Diduga Gelapkan Mobil Desa

Asep Candra
-
0

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Salah seorang kepala desa di Kabupaten Tasikmalaya diduga telah menggelapkan mobil desa dengan cara menjaminkan BPKB untuk kebutuhan pribadinya. Mobil desa yang dimaksud adalah Mobil Desa Siaga, merk Daihatsu tipe Luxio. Saat dikonfirmasi rekan wartawan, kepala desa sempat mengelak, dan menyatakan bahwa BPKB mobil tersebut ada padanya. Namun berdasarkan penelusuran informasi yang dilakukan wartawan, ternyata BPKB mobil tersebut ada dalam penguasaan pihak lain.

Rumor penggelapan mobil desa oleh salah seorang kades di Kabupaten Tasikmalaya ini mulai mencuat setelah awak media menerima informasi dari warga, yang mengatakan bahwa BPKB Mobil Desa Siaga ada di tangan pihak ketiga. Kuat dugaan, BPKB mobil tersebut dijadikan jaminan di sebuah lembaga keuangan, sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman/kredit. Kasus ini kemudian mengemuka setelah ternyata si kepala desa mengalami tunggakan pembayaran cicilan sejak November 2023.

Awak media sempat mengonfirmasi langsung kepada kepala desa terkait informasi dari warga tersebut. Apakah benar BPKB ada di tangan pihak lain? Jawaban kepala desa ketika itu, BPKB ada pada dirinya. Meski begitu, ia tidak bisa memperlihatkan keberadaan BPKB tersebut.

Rekan wartawan dari media online Kabar Sakti kemudian melakukan penelusuran. Dan ternyata, BPKB memang ada di pihak lembaga keuangan. Dugaan semakin menguat ketika salah saorang aparatur desa memberikan keterangan, tentang BPKB yang memang sudah lama tidak berada di desa.

Menurut Eli Juhaeli, Kepala Urusan Keuangan di desa tersebut, BPKB Mobil Desa Siaga memang tidak disimpan di desa. BPKB tersebut sudah lama berada di tangan kepala desa.

“BPKB tidak disimpan di desa. Beberapa waktu lalu sudah diserahkan kepada kepala desa, dan itu atas permintaannya,” terang Eli, sebagaimana dilansir Kabar Sakti, (17/01/2025).

Jika mencermati foto BPKB yang diperoleh Kabar Sakti, sepertinya Mobil Desa Siaga ini memang sudah punya potensi masalah sejak awal pembelian. Terutama, status kepemilikan mobil ini seperti milik pribadi karena tidak menggunakan plat merah.

“Ini harus jadi bahan evaluasi untuk pemerintah di atasnya. Apakah Pemerintah Kabupaten atau Provinsi, ini darimana anggaran pembelian mobil. Kenapa ada desa beli mobil tapi seperti milik pribadi, tidak pakai plat merah. Apalagi pembeliannya beberapa tahun lalu. Andai dijaga oleh penggunaan plat merah, lembaga keuangan manapun pasti tidak akan ada yang berani terima. Menurut saya, jangan cuma kepala desa, cari juga pihak-pihak yang terlibat sehingga membuat mobil tersebut terkesan milik pribadi.” Demikian respon Diki Sam Ani dari Albadar Institute, saat dihubungi melalui salurang whatsapp, Rabu (22/01/2025).

Kepala desa yang diduga melakukan penggelapan BPKB Mobil Desa Siaga untuk kepentingan dirinya sendiri itu berinisial HP. Ia adalah salah seorang kepala desa di wilayah Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. (Lintas Priangan)

Buka Rapat Evaluasi, Oong Ramdani: Suksesnya Pilkada Tidak Terlepas dari Peran PPK

Dwiyanto
-
0
Buka Rapat Evaluasi, Oong Ramdani: Suksesnya Pilkada Tidak Terlepas dari Peran PPK

lintaspriangan.com. BERITA CIAMIS. Keberhasilan dan suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Ciamis, tidak terlepas dari peran penting para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah bekerja keras menjalankan setiap tahapan pemilu.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis, Oong Ramdani ketika membuka rapat evaluasi terhadap kinerja Badan Ad-Hoc dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di salah satu hotel Kabupaten Pangandaran, Selasa (21/01/2025).

Rapat tersebut melibatkan 216 PPK se-Kabupaten Ciamis. Dalam kesempatan itu Oong memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras dan dedikasi yang telah dilakukan PPK dalam Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Ciamis.

“Walaupun tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu semakin kompleks, namun atas kerjasama dan kerja keras dari PPK, Pilkada serentak kemarin dapat kita gelar dengan aman, lancar dan sukses,” katanya.

Dikatakan Oong adanya kolaborasi yang erat antara KPU dan PPK harus terus ditingkatkan, mengingat tantangan pemilu yang semakin rumit. Untuk itu Ia berharap agar seluruh PPK dapat terus meningkatkan kapasitas dan kualitas dalam melaksanakan tugasnya.

“Pemilu yang berkualitas berawal dari kerja keras dan profesionalisme kita semua,” jelasnya.

Oong juga menjelaskan, PPK memiliki kewajiban untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU).

“Evaluasi yang kita lakukan bertujuan untuk menilai efektivitas PPK dalam melaksanakan tugasnya,” ujar Oong..

Menurutnya, meskipun tidak ada PPK yang mendapat sanksi selama tahapan Pilkada, namun evaluasi tetap diperlukan, hal ini untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu dimasa mendatang.

“Alhamdulillah selama tahapan Pilkada, tidak ada PPK yang terkena sanksi. Namun, evaluasi ini penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dimasa mendatang,” ungkapnya.

BACA JUGA: Dua Peserta Wakili Ciamis di Ajang Pemuda Pelopor Tingkat Jabar

Rapat evaluasi diisi juga dengan sesi diskusi terbuka, dalam sesi tersebut, banyak masukan dan saran yang diajukan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan pemilu. Salah satu saran yang muncul adalah perlunya pelatihan lebih lanjut bagi PPK agar lebih siap dalam menghadapi tantangan pemilu yang semakin kompleks dimasa mendatang.

“Ada beberapa peserta yang memberikan saran agar proses sosialisasi dan koordinasi antara KPU dan PPK lebih dipererat lagi, untuk menghindari kebingungan di lapangan,” jelasnya.

Dalam acara tersebut, KPU pun memberikan penghargaan kepada PPK yang dinilai berprestasi dalam melaksanakan tugasnya selama Pilkada 2024. Penyerahan sertifikat penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi KPU terhadap dedikasi dan kerja keras para PPK yang telah berkontribusi besar dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 lalu.

“Ini juga memberikan motivasi seluruh PPK di Kabupaten Ciamis untuk terus bekerja dengan lebih baik dan lebih profesional,” ungkapnya.

Oong berharap PPK akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemilu, agar seluruh PPK di Kabupaten Ciamis semakin termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam menyukseskan pemilu mendatang.

“Kami berharap agar sinergi dan kolaborasi antara semua pihak dapat terus terjalin demi terciptanya pemilu yang transparan, adil, dan berkualitas,” pungkasnya. (Nank/lintaspriangan.com)

Kang Dedi Mulyadi Intruksikan Ini Ke Kepala Sekolah Se-Jawa Barat

Asep Candra
-
0
Kang Dedi Mulyadi Intruksikan Ini Ke Kepala Sekolah Se-Jawa Barat

lintaspriangan.com, KLIP JABAR – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan penting yang menyentuh isu fundamental dalam dunia pendidikan, yakni mengenai penahanan ijazah siswa. Dalam komunikasi dengan wartawan, Dedi menegaskan pentingnya seluruh kepala sekolah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), untuk tidak menahan ijazah atau surat tanda tamat belajar bagi siswa yang telah lulus. Ia meminta agar sekolah-sekolah segera menyerahkan ijazah tersebut kepada para siswa yang berhak menerimanya.

Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa ijazah merupakan dokumen yang sangat krusial bagi perjalanan hidup dan karir siswa ke depan. Dengan adanya ijazah, siswa memiliki bukti formal yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, Dedi menekankan bahwa tidak ada alasan bagi pihak sekolah untuk menahan ijazah, termasuk alasan terkait tunggakan biaya pendidikan. “Apabila sampai saat ini ada siswa yang sudah lulus, tapi ijazahnya belum diberikan, mohon segera diserahkan kepada para siswa,” ujarnya.

Isu penahanan ijazah seringkali berkaitan dengan tunggakan biaya pendidikan. Situasi ini menjadi dilema tersendiri bagi siswa dan orang tua mereka, yang di satu sisi ingin menyelesaikan kewajiban finansial, namun di sisi lain tidak ingin hak mereka dalam mendapatkan ijazah terhambat. Dedi Mulyadi mengingatkan kepada pihak sekolah agar tidak menjadikan masalah finansial sebagai penghalang bagi siswa dalam mendapatkan hak mereka. Ia mengajak semua kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah tunggakan biaya pendidikan secara transparan dan konstruktif.

Sebagai langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini, Dedi menyatakan bahwa dirinya akan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan kota dan kabupaten se-Jawa Barat pada hari Rabu, 22 Januari 2025. Pertemuan ini akan menjadi forum untuk mendiskusikan secara mendalam masalah ijazah yang tertahan serta tunggakan biaya pendidikan yang dialami oleh sejumlah sekolah. Dalam pertemuan tersebut, Dedi ingin mendengar langsung dari Dinas Pendidikan mengenai kendala-kendala yang ada, agar solusi yang tepat dapat ditemukan.

Di tengah pernyataan Dedi yang disebarluaskan melalui berbagai media, termasuk akun TikTok miliknya, Kang Dedi Mulyadi, nampak jelas bahwa ia berkomitmen untuk memperhatikan dan memperjuangkan hak-hak siswa. Hal ini menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan dan masa depan generasi muda di Jawa Barat. Dedi menyadari bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus diberikan tanpa hambatan, terutama bagi mereka yang berkinerja baik namun terhalang oleh masalah keuangan.

Pernyataan ini tentu saja mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat. Banyak orang tua dan siswa yang merasa lega dan berharap pernyataan ini dapat diimplementasikan dengan baik. Mereka berharap agar tidak ada lagi siswa yang terhambat kelulusannya hanya karena masalah biaya. Di sisi lain, ada pula yang mengingatkan perlunya ketegasan dari pemerintah dalam menangani masalah pendidikan, terutama dalam hal pendanaan dan pengelolaan anggaran pendidikan di daerah.

Tindakan Dedi Mulyadi ini juga mencerminkan semangat pemerintahan yang proaktif dalam mengatasi masalah pendidikan. Selama ini, penahanan ijazah menjadi isu kontroversial yang sering kali diabaikan, padahal dampaknya sangat besar bagi perkembangan siswa. Dengan adanya instruksi ini, diharapkan sekolah-sekolah dapat lebih responsif dan bertanggung jawab dalam mengelola masalah keuangan tanpa mengorbankan hak-hak siswa.

Dalam konteks yang lebih luas, tindakan ini juga mencerminkan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Jawa Barat. Ketika pemerintah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah mendasar seperti ini, diharapkan akan muncul peningkatan kepercayaan dari masyarakat terhadap pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini penting agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan dan bersedia berpartisipasi aktif dalam mendukung pendidikan di daerah mereka.

Ke depan, penting bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk terus melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan transparansi. Dedi Mulyadi dan jajaran Dinas Pendidikan harus dapat mengidentifikasi permasalahan secara tepat dan merumuskan solusi yang tidak hanya berlaku jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan. Harapan untuk penyelesaian masalah ijazah ini adalah langkah awal menuju pendidikan yang lebih baik dan lebih inklusif bagi semua kalangan.

Dalam kesimpulannya, instruksi yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi merupakan langkah positif yang perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Dalam setiap langkah yang diambil, selalu ada tantangan yang harus dihadapi, namun dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, diharapkan permasalahan pendidikan, khususnya terkait ijazah, dapat teratasi dengan baik. Hal ini tentu saja demi masa depan generasi muda yang lebih cerah dan penuh harapan.

Terkait Dugaan Salah Tangkap, Albadar Minta DPR RI Cermat

Asep Candra
-
0
Terkait Dugaan Salah Tangkap, Albadar Minta DPR RI Cermat

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Terkait mencuatnya berita tentang adanya dugaan Polres Kota Tasikmalaya salah tangkap, menarik perhatian Diki Sam Ani, aktivis dari Forum Diskusi Albadar Institute. Kepada Lintas Priangan, Diki menitip pesan, agar DPR RI bersikap bijak dan cermat.

“Ini sekedar kekhawatiran saja, karena DPR RI ini kan kesehariannya di Jakarta, apalagi kalau ternyata di Komisi III sama sekali tidak ada orang Tasikmalaya, jadi kurang mendapat gambaran tentang situasi di Tasikmalaya. Secara pribadi saya mengapresiasi Komisi III DPR RI yang merespon cepat aduan dari masyarakat. Namun kalau tidak cermat, tidak seksama, tidak hati-hati, bisa jadi kontraproduktif dengan harapan besar masyarakat Tasikmalaya,” terang Diki, Rabu pagi, (22/01/2025).

Usai membaca berita di Lintas Priangan tentang adanya dugaan salah tangkap yang dilakukan Polres Kota Tasikmalaya, Diki mengaku langsung menelusuri informasi mengenai peristiwa pengeroyokan yang terjadi tanggal 17 November 2024. Ternyata, ia mendapati berita tersebut terkait dengan aksi brutal geng motor. Ia juga memberikan link berita tersebut kepada Lintas Priangan (berita yang dimaksud Diki bisa dilihat di sini).

“Jadi begini, kalau anggota DPR RI-nya orang Tasikmalaya, pasti tahu banget, salah satu keresahan warga Tasikmalaya itu adalah geng motor. Ini bukan sekedar peristiwa pengeroyokan, tapi ulah geng motor. Nah, saya menduga, berdasarkan telusuran informasi tadi, kasus yang diadukan ke Komisi III DPR RI ini berkaitan dengan aksi geng motor. Makanya saya khawatir, kalau tidak cermat, nanti jadi kontraproduktif dengan penilaian masyarakat Tasikamalaya. Padahal, Polres Kota Tasikmalaya sudah berupaya memenuhi harapan itu. Bahkan belum lama, masalah geng motor memaksa tokoh Tasikmalaya sekelas H. Noves saja sampai sampai turun ke jalan,” tambah Diki.

Namun begitu, berkaitan dengan keterangan dari kuasa hukum anak-anak yang diduga jadi korban salah tangkap, Diki sangat mendukung adanya upaya penegakan hukum.

“Kalau Polres Kota Tasikmalaya ada kesalahan prosedur, tentu harus diluruskan. Negara kita negara hukum. Mau rakyat atau polisi, tetap harus patuh pada mekanisme hukum yang sudah diatur. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Hak-hak tersangka juga harus tetap dipenuhi. Saya tidak bermaksud membela Polres Kota Tasikmalaya, saya hanya ingin mengingatkan DPR RI saja, bahwa di Kota Tasikmalaya ada keresahan yang berkepanjangan, yang sangat mungkin berkaitan dengan kasus ini,” terang Diki.

Salah satu kunci untuk meluruskan masalah ini, masih menurut Diki, DPR RI harus turun langsung ke Tasikmalaya, untuk memperdalam masalah ini.

“Anggota Komisi III kan ada yang dari daerah pemilihan Tasikmalaya tuh. Meskipun bukan orang Tasikmalaya, pasti punya jejaring di Tasikmalaya. Ada baiknya langsung turun ke bawah, manfaatkan jejaring yang ia miliki, dalami masalah ini untuk kemudian jadi rekomendasi ke komisi. Siapa tahu, sekalian bisa bantu cari solusi masalah geng motor di Tasikmalaya,” pungkas Diki. (Lintas Priangan)

Polres Kota Tasikmalaya Salah Tangkap? DPR RI Siap Bersikap

Asep Candra
-
0
Polres Kota Tasikmalaya Salah Tangkap? DPR RI Siap Bersikap

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Polres Kota Tasikmalaya salah tangkap? Pertanyaan singkat ini menjadi berita hangat setelah keluarga korban penangkapan mengadu ke Komisi III DPR RI. Komisi yang diketuai oleh Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. dari Fraksi Partai Gerindra ini berwenang menangani berbagai urusan yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum, Hak Asasi Manusia dan keamanan negara. Selasa kemarin, (21/01/2025), pengaduan kasus ini disampaikan ke Komisi III DPR RI melalui oleh Rieke Dyah Pitaloka, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P.

Berita mengenai adanya dugaan Polres Kota Tasikmalaya salah tangkap ini bermula dari tindak pengeroyokan di wilayah hukum Kota Tasikmalaya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 November tahun 2024. Tak berselang lama dari peristiwa tersebut, aparat kepolisian kemudian mengamankan 10 orang pelaku pengeroyokan. Empat dari 10 orang yang diamankan tersebut, teridentifikasi masih di bawah umur. Keempat anak inilah yang hari ini menjadi topik berita salah tangkap.

“Pada saat diproses di pengadilan, anak-anak tersebut tidak didampingi penasihat hukum, orang tua, dan Balai Pemasyarakatan. Ini tidak dilakukan. Padahal menurut aturan, untuk-anak-anak di bawah umur, harus didampingi.” Demikian keterangan Nunu Mujahidin, kuasa hukum anak-anak yang diduga salah tangkap, sebagaimana dikutip Kompas.

Tak hanya masalah pendampingan di persidangan, menurut Nunu, indikasi Polres Tasikmalaya Kota salah tangkap juga mencuat karena penangkapan yang dilakukan kepada empat anak tidak memiliki cukup bukti. Bahkan, keempat anak tersebut sempat dibebaskan atas perintah hakim. Perintah ini dikeluarkan hakim pada tanggal 6 Januari 2025. Namun, baru bebas beberapa saat, bahkan masih di hari yang sama, keempat anak tersebut kembali ditangkap, dengan dakwaan baru dan perkara yang baru.

“Bahkan dalam persidangan tidak terbukti kalau anak-anak tersebut berada di lokasi pengeroyokan,” tambah Nunu.

Setelah mendengar paparan mengenai dugaan Polres Kota Tasikmalaya salah tangkap pelaku pengeroyokan, Ketua Komisi III DPR RI berencana memanggil Kapolres Kota Tasikmalaya untuk dimintai penjelasan.

Menurut Habiburokhman, Komisi III DPR RI memang tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Namun sebagai respon atas pengaduan tentang dugaan Polres Kota Tasikmalaya salah tangkap, DPR RI memiliki hak konstitusional untuk memperjuangan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk tentunya untuk keempat anak yang diduga menjadi korban salah tangkap. (Lintas Priangan)

Dua Peserta Wakili Ciamis di Ajang Pemuda Pelopor Tingkat Jabar

Dwiyanto
-
0
Dua Peserta Wakili Ciamis di Ajang Pemuda Pelopor Tingkat Jabar

lintaspriangan.com. BERITA CIAMIS. Dua orang peserta pemilihan Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten Ciamis dipastikan akan mewakili Ciamis di ajang kompetisi Pemuda Pelopor tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar) tahun 2025 yang gelar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora-RI).

Kedua pemuda asal Ciamis tersebut akan mewakili Kabupaten Ciamis pada dua kategori, mereka adalah Riki Fajar Pradista katagori Bidang Pendidikan dan Qonny Ilma Nafianti untuk Bidang Pangan.

Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Ciamis, Dadang Darmawan melalui Kabid Kepemudaan dan Pramuka, Sodikin mengatakan, kedua wakil ini menjadi harapan bagi Kabupaten Ciamis untuk bersaing di tingkat Provinsi Jawa Barat. Pihaknya juga optimistis dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, mereka dapat membawa harum nama Kabupaten Ciamis.

“Semoga langkah Qonny dan Riki dapat membawa kebanggaan bagi Kabupaten Ciamis, sekaligus menjadi motivasi bagi pemuda lainnya untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat,” harapnya, Selasa (21/01/2025).

Dikatakannya, untuk pemilihan Pemuda Pelopor tahun 2025, ada 5 bidang kepeloporan yang dilombakan dan akan diperebutkan oleh pemuda-pemudi pelopor dari seluruh Indonesia.

“Ada Bidang Pendidikan, Bidang Agama, Sosial dan Budaya, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Lingkungan, Bidang Pariwisata dan Pangan serta Bidang Inovasi Teknologi,” katanya.

Ia juga menjelaskan, untuk seleksi Pemuda Pelopor di tingkat kabupaten sudah dimulai pada bulan Januari ini, adapun peserta yang mengikuti sebanyak 50 orang. Dari jumlah tersebut terpilih 25 orang pemuda dari masing-masing bidang. Setelah diseleksi, dari 25 peserta terpilih 5 orang terbaik dengan peringkat ke-1.

Kelima orang tersebut yaitu, Riki Fajar Pradista Bidang Pendidikan. Qonny Ilma Nafianti Bidang Pangan. Bidang Inovasi Teknologi Sonny Chandra Maulana. Bidang Pengelolaan SDA, Lingkungan dan Pariwisata Anggi Rizki M dan peringkat 1 Bidang Sosial, Agama, dan Budaya, Rena Nurliana.

“Dari lima peserta terbaik, dua orang diantaranya direkomendasikan juri untuk mewakili Ciamis di ajang Pemuda Pelopor tingkat Provinsi Jabar,” ujarnya.

Menurut Sodikin, atas prestasi tersebut kelima orang terbaik dari masing-masing katagori bidang mendapatkan hadiah dan penghargaan dari Disbudpora Kabupaten Ciamis yang diserahkan di Halaman Kantor Disbudpora Kabupaten Ciamis pada hari Senin 20 Januari 2025.

“Pemberian hadiah ini dimaksudkan untuk stimulus dan apresiasi kepada yang bersangkutan, serta stimulus untuk pemuda lain agar bisa berpartisipasi di periode berikutnya,” katanya.

Sodikin juga menjelaskan, berdasarkan hasil penilaian, tỉm juri bidang pendidikan merekomendasikan peringkat 1 Riki Fajar Pradista untuk menjadi perwakilan Kabupaten Ciamis ke tingkat Provinsi dan diberikan pembimbingan secara intensif terutama untuk fokus kepeloporan, public speaking, dan penyusunan proposal kreatif.

“Tim juri bidang pangan merekomendasikan Qonny IIma Nafianti untuk menjadi perwakilan ke tingkat Provinsi dan diberikan bimbingan secara intensif, untuk fokus kepeloporan dibidang pangan, terutama pengembangan potensi ayam lokal Ciamis yakni ayam Sentul,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk bidang Inovasi Teknologi peringkat 1 diraih Sonny Chandra Maulana, peringkat 1 Bidang Pengelolaan SDA, Lingkungan dan Pariwisata Anggi Rizki M, dan peringkat 1 Bidang Sosial, Agama, dan Budaya, Rena Nurliana.

“Masing-masing juri belum bisa memberikan rekomendasi kepada mereka, karena belum terlibat kepeloporannya dan dampak ke masyarakat juga belum terasa,” jelasnya.

BACA JUGA: Peringati Isra Miraj, Yayasan Bina Yatim Genius Gelar Tasyakuran dan Santunan Anak Yatim

Dikatakannya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi para peserta, diantaranya berusia antara 16 sampai 30 tahun, bukan ASN, tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

“Selain itu, peserta harus memiliki karya nyata di bidang kepeloporannya yang telah dirintis minimal 1 tahun, diusulkan SKPD domisili atau lokasi kepeloporan, dan mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat melalui Disbudpora Ciamis,” terangnya.

Untuk diketahui Juara satu pemilihan Pemuda Pelopor tingkat Jawa Barat tahun 2023 berhasil diraih oleh Isal Hidayatulloh dari Kabupaten Ciamis, dengan membawa kepeloporan di Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan.

Namun di tahun 2024, Kabupaten Ciamis tidak mengirimkan perwakilannya di ajang tersebut karena terkendala berbagai faktor. (Nank/lintaspriangan.com)

Peringati Isra Miraj, Yayasan Bina Yatim Genius Gelar Tasyakuran dan Santunan Anak Yatim

Dwiyanto
-
0
Peringati Isra Miraj, Yayasan Bina Yatim Genius Gelar Tasyakuran dan Santunan Anak Yatim

lintaspriangan.com. BERITA CIAMIS. Dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, Yayasan Bina Yatim Genius menggelar tasyakuran dan santunan bagi anak yatim piatu, jompo dan dhuafa.

Acara berlangsung di sekretariat Yayasan Bina Yatim Genius, Selasa (21/01/2025) ini, menandai awal perjalanan yayasan dalam membina dan mendukung anak-anak yatim di wilayah Ciamis.

Pembina Yayasan Bina Yatim Genius, Budi Warsa menjelaskan terkait misi dan tujuan yayasan yang ia dirikan. Adapun motivasinya mendirikan yayasan berawal dari niat untuk berhijrah, berbakti kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan kasih sayang.

“Saya ingin membantu anak-anak yatim, memberi mereka harapan dan kasih sayang. Selain membina dan menampung, saya juga punya cita-cita untuk menjadikan mereka anak-anak genius yang berguna bagi agama dan negara,” katanya.

Budi Warsa juga mengatakan, untuk saat ini yayasan hanya merekrut anak-anak yatim dari lingkungan Kabupaten Ciamis. Seleksi dilakukan dengan meminta keterangan dari aparat desa untuk memastikan kalau anak yang diterima memang benar-benar yatim.

“Kami ingin memastikan anak-anak dibantu benar-benar anak yatim yang membutuhkan perhatian dan perlindungan,” ucapnya.

Ia berharap yayasan ini mampu melahirkan anak-anak yatim yang berprestasi, mandiri, dan bermanfaat bagi agama, keluarga, serta masyarakat.

Menurut Budi, langkah ini dilakukan agar yayasan tetap amanah dalam menyalurkan bantuan dan pembinaan. Yayasan Bina Yatim Genius memiliki struktur dan legalitas yang jelas.

“Saya tidak bisa menentukan sikap sendiri karena ini adalah tanggung jawab besar. Kami juga harus mempertimbangkan kebutuhan setiap anak dengan baik,” jelasnya.

Meski saat ini seluruh biaya operasional masih ditanggung pribadi oleh Budi, ia membuka peluang bagi donatur yang ingin berkontribusi dimasa mendatang.

BACA JUGA: Komitmen Sejahterakan Anak Yatim, Yayasan Bina Yatim Genius Bangun Asrama

“Kalau ada donatur yang menitipkan dana, kami akan pastikan bahwa semua bantuan disalurkan secara tepat sasaran,” jelasnya.

Ia berharap anak-anak yatim yang dibina nantinya tidak hanya sukses secara akademis, tetapi juga mampu menjadi pembina bagi generasi berikutnya.

“Saya ingin mereka melanjutkan apa yang telah mereka rasakan di yayasan ini untuk adik-adik mereka di masa depan,” ungkapnya.

Sementara itu orang tua dari salah seorang anak penerima santunan, Ani warga Dusun Cihideung RT/RW 23/09 Desa Utama Kecamatan Cijeungjing mengucapkan terima kasih atas santunan dan bantuan sembako yang diberikan yayasan kepada anaknya.

“Terima kasih pa Budi Warsa, semoga kebaikan bapa mendapat balasan Alloh SWT, diberikan rezeki berlimpah, sehat dan dilancarkan usahanya, aamiin,” pungkasnya. (Nank/lintaspriangan.com)

Komitmen Sejahterakan Anak Yatim, Yayasan Bina Yatim Genius Bangun Asrama

Dwiyanto
-
0
Komitmen Sejahterakan Anak Yatim, Yayasan Bina Yatim Genius Bangun Asrama

lintaspriangan.com. BERITA CIAMIS. Salah satu wujud nyata dan komitmen untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anak yatim piatu, Yayasan Bina Yatim Genius melaksanakan peletakan batu pertama untuk pembangunan asrama yatim piatu.

Peletakan batu pertama yang dilaksanakan di Dusun Timbang Windu No.74 RT/RW 27/09 Desa Pamalayan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Selasa (21/01/2025) itu dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, para donatur dan relawan yang mendukung kegiatan tersebut.

Pembina Yayasan Bina Yatim Piatu Ciamis, Budi Warsa mengatakan, pembangunan asrama yatim piatu merupakan salah satu wujud nyata komitmen yayasan untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anak yatim piatu di wilayah tersebut.

“Ini merupakan momen yang sangat bersejarah bagi kami, Yayasan Bina Yatim Genius, dan tentunya bagi anak-anak yatim piatu di Kabupaten Ciamis,” katanya.

Dijelaskan Budi, peletakan batu pertama tersebut bukan hanya sekadar simbol, tetapi langkah awal dari sebuah impian besar untuk memberikan tempat yang layak, nyaman dan penuh kasih sayang bagi mereka yang membutuhkan perhatian lebih.

“Dalam kehidupannya mereka para anak yatim mungkin banyak menghadapi tantangan. Pembangunan asrama yatim piatu ini sebagai bentuk komitmen kami untuk memberikan perhatian lebih kepada mereka,” jelasnya.

Budi juga menginginkan agar para anak yatim tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang aman, tetapi juga pendidikan, kasih sayang, dan dukungan sosial yang maksimal agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama.

BACA JUGA: Tingkatkan Kesehatan Mata Anak, Jaber Ciamis Gelar Pemeriksaan Mata

Menurutnya, pembangunan asrama yatim piatu ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur, relawan dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik berupa dana, tenaga, maupun dukungan moral.

“Terima kasih untuk semuanya, semoga kedepannya kita dapat terus bersinergi untuk mewujudkan kesejahteraan anak-anak yatim piatu di Ciamis,” ungkapnya.

Budi juga mengatakan, nantinya asrama yatim piatu tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang lengkap untuk para penghuni, seperti ruang tidur, ruang belajar, fasilitas ibadah yang dapat menunjang perkembangan fisik, mental dan spiritual mereka.

“Kami juga berencana untuk mengadakan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang bermanfaat bagi anak-anak yatim piatu, termasuk kursus keterampilan dan pendampingan psikososial,” harapnya.

Acara peletakan batu pertama ini diakhiri dengan doa bersama dan harapan agar pembangunan asrama ini berjalan lancar dan bisa segera digunakan oleh anak-anak yatim piatu di Kabupaten Ciamis.

“Kami berharap adanya asrama ini, nantinya anak-anak yatim piatu di Ciamis dapat merasakan kasih sayang dan perhatian yang sepatutnya mereka terima, serta mendapatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik,” harapnya.

Selain peletakan batu pertama pembangunan asrama anak yatim piatu, digelar juga tasyakur launching Yayasan Bina Yatim Genius dan santunan bagi anak yatim piatu dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. (Nank/lintaspriangan.com)

Desa Manonjaya Sisihkan Anggaran untuk Pendidikan

Asep Candra
-
0
Desa Manonjaya Sisihkan Anggaran untuk Pendidikan

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Program di bidang pendidikan memang sudah banyak. Ada yang langsung ditangani pemerintah pusat. Ada juga yang dikelola pemerintah provinsi dan kabupaten. Bahkan tak sedikit lingkungan swasta yang turut berkontribusi di dunia pendidikan. Namun meski sudah banyak program di bidang pendidikan, tah membuat Pemerintah Desa Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, abai dan tak peduli pada urusan edukasi. Mereka turut menyisihkan sebagian anggaran Dana Desa yang diterima dari pemerintah pusat untuk menyentuh urusan pendidikan warga desanya.

“Alhamdulillah anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat, untuk desa kami ada peningkatan. Tahun 2024 lalu sekitar Rp. 855 juta, dan tahun ini desa kami mendapat sekitar Rp. 970 juta,” terang Kusaeri, S.IP., Kepala Desa Manonjaya, saat ditemui Lintas Priangan di ruang kerjanya, Selasa (21/01/2025).

Kusaeri memaparkan, dalam penggunaannya, Dana Desa punya banyak batasan, karena memang sudah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Namun begitu, ada sebagian kecil yang dikuasakan pada pemerintah desa. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah pusat guna mendukung urusan prioritas yang sudah pasti berbeda di setiap desa.

Berdasarkan telusuran dokumen yang dilakukan redaksi Lintas Priangan, untuk pedoman penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, pemerintah pusat sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 108 Tahun 2024. Dalam peraturan tersebut memang sudah ditetapkan batasan-batasan penggunaan Dana Desa. Misalnya, dari delapan program yang harus didukung oleh anggaran Dana Desa, tujuh diantaranya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, agar selaras dengan program pembangunan nasional. Sementara pemerintah desa, hanya mendapat satu program sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap urusan-urusan prioritas di setiap desa di Indonesia.

Kusaeri menambahkan, ceruk anggaran yang boleh dikelola sebagai program prioritas tersebut mayoritas dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan desa. Selain itu, menurut kepala desa yang sudah dipercaya warga sejak tahun 2019 ini, Pemerintah Desa Manonjaya juga akan menyisihkan anggaran agar bisa menyentuh urusan pendidikan.

“Misalnya ada sekitar 3% dari Dana Desa yang bisa dikelola oleh pemerintah desa. Selain untuk mendukung operasional pemerintahan, di desa kami, dana ini juga akan diproyeksikan untuk bantuan pendidikan,” terang Kusaeri.

Masih menurut Kusaeri, angka 3% itu memang tidak besar. Namun setidaknya, ia ingin menunjukkan adanya perhatian Pemerintah Desa Manonjaya untuk bidang pendidikan. Misalnya, memberikan uang “kadedeuh” bagi siswa berprestasi.

“Besarannya memang tak seberapa. Totalnya saja tidak sampai Rp. 30 juta. Itupun sudah menyatu dengan urusan operasional pemerintahan desa. Tapi kami ingin turut memberikan apresiasi ke dunia pendidikan. Bentuknya seperti apa, nanti kami akan rembuk dulu dengan para pengurus dan tokoh masyarakat. Mungkin bisa bantuan darurat pendidikan, atau sekedar kadedeuh untuk siswa Desa Manonjaya yang meraih prestasi tertentu,” pungkas Kusaeri. (Lintas Priangan)

1...899091...109Halaman 90 dari 109