lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Selasa kemarin, (22/01/2025), merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024. Survei ini memotret kualitas integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber responden, yakni sumber internal (yaitu para pegawai di internal lembaga tersebut), lalu sumber eksternal (termasuk di dalamnya mitra kerja dan pengguna layanan), dan yang ketiga adalah sumber eksper (dari kalangan ahli seperti auditor BPK, akademisi dan pengawas).
Perlu diketahui bersama, integritas adalah sikap dan perilaku yang diyakini merupakan lawan dari perilaku korup. Artinya, semakin tinggi nilai integritas sebuah lembaga, maka semakin kecil risiko korupsi di lembaga tersebut. Sebaliknya, jika nilai integritasnya-jeblok, ini berarti potensi besar korupsi bisa merajalela di dalamnya.
Skor integritas Pemerintah Kota Tasikmalaya terus mengalami penurunan. Di tahun 2021, kualitas integritas Pemerintah Kota Tasikmalaya berada pada kategori “Waspada”, dengan besaran skor 74,64 poin. Pada tahun 2022, skor tersebut turun menjadi 73,96 poin. Lalu tahun selanjutnya, tahun 2023, skor integritas Pemerintah Kota Tasikmalaya semakin merosot, menjadi sebesar 73,69 poin. Tren menurun ini terus terjadi hingga tahun lalu. Skor integritas Pemerintah Kota Tasikmalaya terus memburuk, hingga menjadi 71,84 poin pada tahun 2024 lalu. Setelah sempat bertahan di kategori “Waspada” selama tiga tahun (2021-2023), di tahun 2024 skor integritas Pemerintah Kota Tasikmalaya tersungkur di kategori terburuk, yakni kategori “Rentan”.
Pada tahun 2021, ketika kualitas integritas Pemerintah Kota Tasikmalaya berada pada kategori “Waspada”, skor yang terbilang masih sangat rendah sebetulnya hanya pada satu komponen, yakni rendahnya Sosialisasi Anti Korupsi. Pada tahun tersebut, di komponen ini Pemerintah Kota Tasikmalaya diganjar dengan poin jauh di bawah harapan, yakni sebesar 59,74 poin. Di tahun 2024, komponen tersebut sebenarnya mengalami kenaikan hingga mencapai 72.15 poin. Sayangnya, terdapat dua komponen lain yang mendapat skor yang rendah. Kedua komponen tersebut antara lain Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang hanya sebesar 67,84 poin. Dan yang kedua pengelolaan PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) yang hanya sebesar 68,52 poin.
Contoh-contoh yang bisa membuat komponen Pengelolaan SDM buruk misalnya karena banyaknya praktik jual beli jabatan, atau menempatkan pejabat bukan karena kompetensi, melainkan karena nepotisme atau kedekatan. Sementara contoh yang membuat buruk komponen PBJ misalnya, gratifikasi dari penyedia kepada oknum pejabat, atau berbagai manipulasi agar bisa menentukan pemenang sebelum lelang.
Tak hanya dikarenakan ada komponen bernilai integritas rendah, akumulasi nilai integritas pemerintah daerah juga ditentukan oleh kualitas integritas di setiap lembaga yang ada di dalamnya. Sederhananya begini, seberapa raihan skor integritas Pemerintah Kota Tasikmalaya, salah satunya ditentukan oleh berapa besar skor integritas di setiap SKPD yang ada di Kota Tasikmalaya. Hasil survei KPK yang diolah oleh BPS ini juga menunjukkan skor integritas yang berbeda dari setiap SKPD.
Lalu, dinas manakah di Kota Tasikmalaya yang nilai integritasnya terburuk dan paling rawan korupsi? Jangan lewatkan berita Lintas Priangan selanjutnya! (Lintas Priangan)